Pengukuhan Wali Nanggroe Bertentangan Dengan Berbagai Aspek - Berita Aceh Baru

/ Aceh / Pengukuhan Wali Nanggroe Bertentangan Dengan Berbagai Aspek

Pengukuhan Wali Nanggroe Bertentangan Dengan Berbagai Aspek

Pasukan KPA-1
Redaksi on 15 Desember 2013 - 19.35 in Aceh, Politik, Politik Aceh

acehbaru.com | Banda Aceh – Pengukuhan wali nanggroe yang akan di gelar DPR Aceh, Senin 16 Agustus 2013 dianggap bertentangan dengan aspek Historis, Filosofis, Politis, dan Yuridis Minggu 15 Desember 2013.

Dikutip dalam laman serambi, direktur Yayasan Advokasi Rakyat (YARA) Safaruddin, SH terpaksa mengembalikan undangan untuk menghadiri pengukuhan Wali Nanggroe karena dianggap pengukuhan tersebut bertentangan dengan aspek Historis, Filosofis, Politis, dan Yuridis

Tenaga ahli komisi F DPRA itu mengatakan keberadaan Wali Nanggroe secara historis, bahwa dalam literatur sejarah kerajaan Aceh tidak ada struktur WN, bahkan kami telah melakukan cek ke Musieum Aceh di Belanda melalui jaringan YARA di Belanda dan ahli sejarah yang ada di Aceh, sehingga secara Administratif Pemerintahan posisi WN ini tidak tau harus diposisikan dimana.

Kemudian jika ditinjau dari aspek filosofis, bahwa Aceh adalah daerah yang adat istiadatnya sangat kental dengan keislaman, bahkan hal tersebut telah terbentuk dalam hadih maja “hukum ngen adat lagee dzat ngen sifet”, yang bermakna hukum dan adat seperti zat dan sifat, artinya Qanun WN yang akan dibentuk di Aceh sebagai representasi adat istiadat harus bersendikan nilai-nilai keislaman, dan nilai keislaman ini tidak tertuang di dalam Qanuan WN seperti meniadakan pembacaan Al Quran kepada calon WN.

Kemudian bila ditinjau aspek politis, bahwa WN yang dibentuk oleh DPRA masih mendapat pertentangan yang luas oleh masyarakat Aceh, seharusnya DPRA memperhatikan aspirasi ini dan bila perlu membuat jajak pendapat/referendum seperti yang pernah disampaikan oleh ketua Banleg DPRA dalam prokontra Qanun bendera dan lambang.

Begitu juga halnya bila dikaji aspek Yuridis, bahwa DPRA tidak punya kewenangan secara hukum untuk melakukan pelantikan WN, dalam UU DPRA hanya melakukan paripurna Istimewa untuk melantik kepala daerah yang dilantik oleh pemerintah pusat melalui Mendagri. Bahkan Qanun WN yang menjadi dasar adanya WN pun belum dijalankan sesuai dengan koreksi Mendagri.|Irv|

0 POST COMMENT

Tinggalkan Balasan