Gagal Faham Status ‘Negarawan’ Hakim MK

0
Salah satu pemndangan sidang MK

acehbaru.com – Mahkamah Konstitusi (MK). Terhadap apa yang berkembang di media terkait dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) suap Patrialis Akbar Cs seorang hakim Mahkamah Konstitusi yang barangkali gagal paham dengan arti ‘negarawan’ yang diemban oleh seorang hakim MK.

Saya sempat berkali-kali gagal paham juga mengenai kasus suap ini tentang bagaimana bisa judicial review sebuah produk Undang-Undang mendatangkan bala suap terhadap hakim MK. Sangat kecil sekali kemungkinannya dan bahkan mustahil bisa terjadi. Yang kita pahami selama dalam pengujian Undang-Undang ialah sebuah perkara yang murni yuridis kini sarat akan kepentingan bisnis, bahkan kepentingan politik sekalipun kecil sekali kemungkinannya bisa terjadi dalam hal pengujian sebuah peraturan perundang-undangan.

Berbeda halnya dengan kasus Akil Mochtar terkait dengan pemilihan kepala daerah yang bernuansa politis serta menyangkut kepentingan besar para pihak serta golongan dalam memperebutkan kekuasaan, logis saja itu terjadi. Kasus suap yang menyandung Patrialis Akbar terang bahwa MK telah diseret kedalam kepentingan bisnis para pengusaha ekspor-impor daging. Sungguh ini diluar nalar kita yang berpikir lurus dan benar, bagaimana bisa sebuah lembaga peradilan tertinggi negara yang diberi kewenagan yang begitu besar mudah saja dijebloskan kedalam kepentingan bisnis kecil dan sempit. Sungguh aneh bin ajaib!

MK dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (The guardian of the constitution) dan mengurusi permasalahan yang fundamental yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita ini, bukan malah dialih fungsi untuk memuluskan kepentingan bisnis pemilik modal kecil yang tidak bertanggungjawab. Barangkali Patrialis Akbar Cs perlu kita sambangi untuk kita jelaskan sedikit banyaknya mengenai sejarah yang melatarbelakangi dibentuknya MK serta kewenangan dan fungsi dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Menurut saya seperti apa yang viral hari ini tentang penistaan yang marak terjadi, mulai dari penistaan Al-qur’an, Agama, dan Pancasila. Maka, kasus Patrialis Akbar Cs ini memenuhi unsur terhadap penistaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan Pancasila.

Oleh karena MK sendiri sebagai institusi yang diberi kewengan untuk mengawal konstitusi dan penafsir tunggal konstitusi (The sole interpreter of constitution) sebagai hukum tertinggi di negara ini beserta ideologi dan nilai-nilai yang ada dan hidup didalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena hakim MK adalah satu-satunya pejabat negara yang disebut sebagai negarawan didalam konstitusi.

Suap Patrialis menjadi pertanda kedua setelah Akhil bahwa sebuah kehancuran besar-besaran sedang dialami bangsa dan negara kita, dimana masyarakat sedang berusaha mengobati luka dan mencoba untuk mengembalikan kepercayaan kepada lembaga peradilan dan sistem hukum yang ada malah bertambah-tambah rasa kecewa. Jika lembaga peradilan tertinggi dinegara Republik Indonesia mudah untuk disuap dengan hal yang tak disangka-sangka apalagi peradilan yang berada dibawahnya, begitulah logika awamnya.

Mahkamah Konstitusi kembali menjadi buah bibir masyarakat oleh ulah hakim-hakimnya, sudah barang tentu masyarakat geram, terkusus lagi bagi yang bergelut dibidang hukum wajar saja mereka menjadi ‘berang’ terhadap apa yang dialami lembaga tinggi negara ini.

Setelah kasus Akhil Mochtar yang menggegerkan publik terkait dengan suap dalam pemelihan kepala daerah, kini MK kemabali disandung suap terkait judicial review Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Memang dari kelima fungsi MK yang disebutkan dalam Pasal 24C UUD fungsi pengujian Undang-Undang dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) lebih sering dijalankan oleh MK daripada tiga lainnya yaitu; pemakzulan Presiden (impeachment), pembubaran partai politik, dan terakhir perselisihan kewenangan antar lembaga negara yang sampai hari ini tiga fungsi tersebut belum ada kebutuhan hukum terhadap mekanisme yang tersedia di MK. Sebagai anak kandung reformasi MK secara institusi telah gagal bertransformasi menjadi suatu lembaga tinggi negara yang bisa dipercaya oleh masyarakat.

Ditinjau secara ide pembentukan MK ialah sebagai “The guardian of the constitution” atau pengawal konstitusi yang bertujuan supaya Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi di negara betul-betul dilaksanakan, sehinga pelaksanaan UUD tidak disimpangi oleh kepentingan politik rezim kekuasaan.

Disinilah kewenangan judicial review itu berperan bertujuan untuk menilai suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR bersama-sama dengan pemerintah/Presiden telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, penilaian tersebut bisa berbentuk penilaian materil (matereeltoestingrecht) dan juga formil (formeeltoestingrecht) di dalam pembentukannya. Apabila MK menilai suatu Undang-Undang itu cacat materil atau formil atau dianggap bertentangan dengan UUD maka MK berwenang untuk membatalkannya, tentu saja melalui mekanisme persidangan.

Oleh karena MK berfungsi sebagai penafsir akhir dari konstitusi (The final interpreter of the constitution), sebelum reformasi penafsir UUD adalah MPR selain MPR diberi kewenangan menetapkan dan mengubah UUD juga diberikan kewenangan menafsirkan UUD dengan cara membuat ketetapan MPR. Jadi pada dasarnya ketetapan MPR sejak orde lama sampai orde baru itu berisi penafsiran MPR sendiri terhadap pasal-pasal UUD.

Tapi sekarang MPR tidak lagi berwenang membuat ketetapan dan tidak lagi berwenang mengadakan sidang untuk membahas ketetapan-ketetapan yang pernah dibuat, oleh sebab itu MPR tidak lagi membuat tafsir atau menjadi penafsir terhadap kontent UUD yang mana kewenangan tersebut telah dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi.

Jauh daripada itu, MK juga berperan besar dalam mengontrol jalannya demokarasi di Indonesia untuk melindungi hak minoritas (minority right) sebagaimana negara memberikan jaminan terhadap perlindungan hak-hak warga negara (citizens constitution right), didalam dalam Undang-Undang MK sendiri ada empat golongan yang diberi hak mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang pertama; perorangan warga negara, kedua; kesatuan masyarakat hukum adat, ketiga; badan hukum publik/privat, dan keempat; lembaga negara.

Saran saya pemerintah harus benar-benar memperhatikan dan memecahkan persoalan ini dengan memperketat syarat dan proses perekrutan calon hakim MK sehingga benar-benar memenuhi kualifikasi untuk menjadi hakim MK adalah seorang negarawan sebagaimana yang disebut dalam konstitusi.

Langkah kedepan yang harus diambil oleh Pemerintah cuman ada dua, (langkah formal dan informal). Pertama prosedur formal; ialah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang MK oleh DPR bersama-sama Presiden melalui sidang untuk merekontruksi kembali tata syarat perekrutan calon Hakim MK dan hal-hal lain yang dibutuhkan terhadap penguatan MK secara kelembagaan.

Namun, prosedur formal ini cenderung memakan waktu lama, sehingga tidak relevan dilakukan untuk mengatasi persoalan mendesak ini. Kedua prosedur informal; atau langkah hukum diluar prosedur formal (tidak biasa) ialah dengan cara mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang (perpu) oleh Presiden yang dilakukan secara sepihak atas dasar hak subyektifitas Presiden terhadap suatu keadaan kegentingan yang memaksa. Apabila langkah kedua diambil oleh Presiden maka akan lebih menghemat waktu dan mempercepat penyelesaian permasalahan ini.

Penulis: Muhammad Misri, alumni Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Mantan Ketua Jaringan Mahasiswa Kota, dan Pemerhati Konstitusi.

loading...

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY