Buntut Aksi Pengambilan C1, Kapolres Aceh Timur di Laporkan ke Mabes Polri

0
Pilkada | Ilustrasi

acehbaru.com | Banda Aceh  –Kejadian  pengambilan lembaran C1 KWK dari kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Timur 16 Februari 2016 dini hari lalu berbuntut panjang, Calon bupati Aceh Timur nomor urut 1, Ridwan Abubakar alias Nek Tu melaporkan AKBP Rudi Purwiyanto SIK Kapolres Aceh Timur, ke Divisi Propam Mabes Polri dan Kompolnas RI, Selasa,  28 Februari 2017.

Diberitakan Serambi, Kapolres Rudi dilaporkan karena diduga telah melakukan penyalahgunaan tindakan diskresi dalam melakukan pengamanan tahapan pilkada di daerah itu yang dinilai telah menguntungkan kandidat lain.

Seperti diketahui, pilkada Aceh Timur hanya diikuti dua kandidat yaitu paslon nomor urut 1, Ridwan Abubakar-Abdul Rani dan paslon nomor urut 2, Hasballah M Thaib-Syahrul Syamaun.

“Kita melaporkan perkara tersebut ke Divisi Propam Mabes Polri‎ dan Kompolnas RI karena tindakan Kapolres Aceh Timur terlalu memihak kepada salah satu pasangan calon bupati/wakil bupati Aceh Timur,” kata perwakilan Kuasa Hukum Nek Tu,Auzir Fahlevi SH dan Denny Agustriarman SH kepada Serambinews.com, Selasa (28/2/2017) dari Jakarta.

Dalam laporannya disebutkan, Kapolres tidak mampu menanggani aksi paslon calon nomor urut 2, Hasballah M Thaib dan‎ Syahrul Syamaun bersama ratusan pendukungnya yang mengepung Kantor KIP Aceh Timur pada 16 Februari lalu sekitar dini hari. Padahal, katanya, saat itu kantor KIP dijaga oleh pihak pengamanan.

Pihaknya mempertanyakan sikap Kapolres bersama anggota pengamanan yang berada di lokasi saat aksi itu terjadi.

“Kenapa Kapolres Aceh Timur bersama anggota pengamanan yang berada di kantor KlP tidak mampu mencegah dan membendung paslon nomor urut 2 dan massanya masuk ke kantor KIP?” katanya.

“Kemudian dasar hukum apa yang digunakan oleh Kapolres Aceh Timur menggunakan tindakan diskresi berupa perintah untuk mengamankan Form C1 yang ada di kantor KIP Aceh Timur ke Kantor Panwaslih Aceh Timur,” sambung dia.

Menurut pihaknya, tindakan itu merupakan pelanggaran serius yang dilakukan oleh Kapolres Rudi dan jelas-jelas melanggar prinsip netralitas Polri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat 1 dan Pasal 28 ayat 1,2 dan 3 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri.

Kemudian melanggar‎ Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan surat edaran Kapolri Nomor SE/7/VI/2014 Tanggal 3 Juni 2014 tentang pedoman netralitas Polri.

Bahkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Kapolres Aceh Timur itu juga melanggar ketentuan Pasal 71 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada di mana pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, anggota TNI-Polri, dan kepala desa/lurah dilarang membuat keputusan/tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon kepala daerah.

“Menyikapi hal tersebut itulah, kami memandang perlu untuk menyampaikan laporan resmi ke Divisi Propam Mabes Polri dan Kompolnas RI terkait tindakan Kapolres Aceh Timur ini. Kita minta Kapolri untuk mencopot Kapolres Aceh Timur,” pungkas Auzir yang diamini Denny Agustriarman. (sumber Serambi)

Note : Diskresi merupakan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya

loading...

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY