Header Ads

Milad GAM ke-40, Bendera Tak Banyak Berkibar

acehbaru.com - Ulang tahun Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke-40 dalam status Aceh otonomi khusus tidak meriah. Bendera yang pernah digunakan sebagai simbul perjuangan untuk tujuan kemerdekaan Aceh semakin sedikit berkibar, Minggu 4 Desember 2016.

Kondisi ini jauh berbeda dengan Milad ke-39 tahun 2015 lalu, dimana bendera tersebut sempat berkibar dibeberapa tempat, seperti di Taman ratu Safituddin,  Banda Aceh. Selembar bendera bulan bintang dikibarkan dengan cara diikat pada karangan balon kemudian dilepas ke udara.

Tidak cuma itu,  sejumlah lelaki dan perempuan juga sempat berfoto ria dengan bendera yang pakai (alm) Hasan Tiro dalam mengobarkan pemberontakan untuk memisahkan Aceh dari Republik Indonesia. Sementara diluar Banda Aceh, sedikitnya ada 98 lembar bendera yang disita polisi di berbagai daerah di Aceh.

Khusus  di Lhokseumawe perayaan Milad dilakukan dengan prosesi upacara pengibaran bendera, sementara di Aceh Timur pengibaran diawali dengan pembacaan pesan Wali Nanggroe.

Berbeda pada ulang tahun ke-40, 4 Desember 2016, laporan peringatan milad diwarnai dengan doa bersama, tidak ada laporan upacara pengibaran bendera yang dilakukan mantan GAM. Bendera bintang bulan yang ditemukan berkibar pun semakin berkurang. Polisi Aceh Utara hanya menyita tiga bendera ditiga lokasi terpisah.

Sebagaimana diketahui pasca penandatanganan MoU tahun 2005 silam, para mantan GAM berintegrasi dalam sistem politik Indonesia dengan mendirikan partai politik lokal yang mereka namai Partai Aceh. Pada pemilu legislatif tahun 2009-2014 dari 69 jumlah kursi DPR Aceh, Partai Aceh menguasai 27 kursi.

Dalam perjalanannya mereka berusaha menjadikan bendera tersebut sebagai bendera daerah Aceh berdasarkan poin 1.1.5 Mou Helsinki yang bunyinya Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan hymne.

Dominasi kursi membuat Partai Aceh dengan mudah melahirkan Qanun (perda) salah satunya pada,  Jumat 22 Maret 2013 mengesahkan Qanun (perda) Nomor 3 yang mengatur soal Bendera dan Lambang Aceh

Isi Qanun yang memuat bendera Aceh berwarna dasar merah dengan garis putih hitam dan ditengahnya ada bintang bulan menjadi polemik baru antara DPR Aceh dan Pemerintah pusat, persoalan itu tidak selesai hingga pemilu legislatif 2014.

mualem-larang-pengibaran-benderaPada pemilu legislatif untuk masa jabatan 2014-2019 terjadi penambahan daerah pemilihan (Dapil) di Provinsi Aceh, sehingga jumlah anggota legislatif DPR Aceh dari sebelumnya 69 orang bertambah menjadi 81 orang, Partai Aceh berhasil meraih 29 Kursi.

Persoalan bendera belum juga selesai, pemerintah Jakarta masih keberatan dengan isi Qanun tersebut dengan alasan bendera yang bergambar bintang bulan sama persis dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebelum damai.

Jakarta laen, Aceh Laen Lom (Jakarta lain, Aceh Lain lagi) 

Setelah pengesahan Qanun Bendera dan Lambang,  anggota DPR Aceh mengeluarkan statemen bahwa Qanun tersebut telah sah dan bendera sudah dapat dikibarkan, bahkan tiang bendera telah disiapkan dihalaman gedung DPR Aceh.

Keyakinan-sahnya Qanun tersebut hanya diaplikasikan oleh sebagian masyarakat dan mantan GAM di daerah/Kabupaten dan Kota. Mereka coba mengibarkan melalui prosesi upacara sederhana atau sekedar menancapkan di pohon-pohon atau tiang dipinggir jalan.

Tapi anggota DPRA selaku pembuat dan pengesah Qanun tersebut belum terlihat mengibarkan di tiang bendera depan Gedung DPRA atau dirumah masing-masing anggota DPRA serta kantor pemerintahan di Aceh lainnya.

Sementara pemerintah pusat tetap ngotot pada pendirian awal, mereka meminta agar isi Qanun tersebut direvisi dan tidak menjadikan bendera tersebut sebagai bendera daerah.

Jikapun tetap dikibarkan maka menjadi tugas aparat keamanan TNI/Polri akan menyita dan menurunkannya. (lia)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.