Header Ads

Dari Penista Agama, Teroris Hingga Makar

acehbaru.com – Di era Presiden Jokowi nama Basuki Thahaja Purnama alias Ahok tak lepas dari ceritanya. Awal sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta  kemudian menjadi pengganti Jokowi setelah menjadi Presiden.

Setelah dilantik sebagai Gubernur DKI, Ahok makin kesohor, mulai dari gaya bicara yang blak blakan hingga terkenal karena soal penggusuran. Kasus rumah sakit sumber waras dan persoalan reklamasi Teluk Jakarta juga membuat nama mantan bupati Belitung timur itu dipuji dan dicaci.

Keinginan Ahok untuk maju kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta juga sempat merajai pemberitaan media. Diawali dengan keributan dengan DPRD hingga dakwa –dakwi dengan haji lulung terutama soal UPS juga sempat ngetop, pasca itu untuk persiapan  maju sebagai calon Gubernur DKI, Ahok juga diisukan retak dengan sejumlah partai yang telah mengusungnya menjadi wakil Gubernur DKI, Ahok malah mempersiapkan 1 juta KTP yang dikumpulkan melalui komunitas teman Ahok.

Namun rencana Ahok maju lewat jalur perseorangan berubah setelah sejumlah partai bersedia mau mengusungnya sebagai calon Gubernur DKI khususnya PDI perjuangan. Pun telah mendapatkan partai pengusung, isu penggusuran terhadap kaum miskin dipinggiran Jakarta yang kemudian memindahkan mereka ke kotak-kotak rusunawa menghiasi media pada masa ini.

[caption id="attachment_32226" align="alignnone" width="660"]Penggusuran Penggusuran[/caption]

Sebagian penduduk ibu kota menganggap sikap tegas Ahok melakukan penertiban adalah suatu yang baik untuk Jakarta kedepan, sebagian lain menganggap tindakan yang dilakukan Gubernur Ahok jauh dari rasa kemanusiaan, karena penggusuran untuk menambah ruang hijau di Jakarta dianggap mengorbankan penduduk miskin, sementara sejumlah ruang hijau sejatinya telah banyak beralih dan kini berada ditengah-tengah perumahan para elit dan kaum-kaum berduit.

[caption id="attachment_32227" align="alignnone" width="600"]Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) meninjau perkembangan proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Jumat (30/9). Saat ini Mustikabumi II atau mesin bor bawah tanah keempat proyek pembangunan MRT Jakarta dari Bundaran Hotel Indonesia sudah menembus Stasiun Dukuh Atas dengan total panjang terowongan sekitar 678 meter. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/kye/16. Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) meninjau perkembangan proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Jumat (30/9). Saat ini Mustikabumi II atau mesin bor bawah tanah keempat proyek pembangunan MRT Jakarta dari Bundaran Hotel Indonesia sudah menembus Stasiun Dukuh Atas dengan total panjang terowongan sekitar 678 meter. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/kye/16.[/caption]

Dalam kontek pemilihan Gubernur DKI, Ahok yang berstatus sebagai petahana dianggap memiliki sejumlah peluang untuk memenangkan pertarungan untuk kembali menjadi kemudi DKI-1 juga didukung  kedekatannya dengan  Presiden Jokowi yang tak lain adalah mantan atasannya saat menjadi Wakil Gubernur DKI.

Sejumlah partai lain yang akan mengusung calon sempat kelabakan mencari tokoh yang dapat menandingi popularitas Ahok yang serba menguntungkan itu. Walaupun pada akhirnya dGerinda- PKS mengusung Anis Banswedan- Sandiaga Uno, sementara Demokrat-PPP-PAN dan PKB mengusung Agus – Silvy.

[caption id="attachment_32228" align="alignnone" width="660"]Megawati hadir Saat Ahok-Djarot Daftar di KPU | foto Liputan6 Megawati hadir Saat Ahok-Djarot Daftar di KPU | foto Liputan6[/caption]

Kehadiran pasangan ini memunculkan isu baru, sejumlah pihak melihat fenomena pertarungan DKI-I pada 2017 adalah pemilihan Gubernur rasa pemilihan Presiden. Isu ini muncul menyangkut keberadaan tiga penyokong para calon, dimana Ahok-Djarot didukung PDIP dibelakangnya ada mantan Presiden Megawati dan Jokowi, Anis- Sandiaga Uno ada Prabowo Subianto, sementara Agus –Silvy ada mantan Presiden SBY.

Para pengamat dan analis mengomentari berbagai sisi, soal ketiga pasangan calon ini, ditengah situasi itu muncul lagi isu bernuansa agama dan perkembangan mengarah pada status calon Gubernur petahana,  dimana Ahok beragama non muslim dan berasal dari salah satu etnis.

[caption id="attachment_32225" align="alignnone" width="1200"]Ahok saat berpidato di kepulauan seribu Ahok saat berpidato di kepulauan seribu[/caption]

27 September 2016 Ahok yang ceplas dan cepolos itu menanggapi isu yang berkembang tentang isi surat Al Maidah 51 yang menyebutkan bahwa seorang muslim dilarang memilih pemimpin yang non muslim.

Video tersebut terekam baik dan teraplod disitus pemerintah DKI Jakarta, dalam rekaman video, Ahok mengatakan "Saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat. Jadi enggak usah, ah... Nanti kalau enggak terpilih pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai Surat Al Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan enggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya. Enggak apa-apa karena ini panggilan pribadi bapak ibu. Program ini jalan saja"

Setelah Video ini beredar banyak netizen mengomentari perkataan Ahok, seorang bernama Buni Yani mengapload balik video tersebut hingga melahirkan berbagai tanggapan dari para pengguna medsos, sampai menimbulkan reaksi besar dari seluruh Muslim Indonesia.

massa-laporkan-ahok-ke-bareskrim-hel-2Priode 6 -9 Oktober sejumlah ormas Islam melaporkan Ahok ke pihak kepolisian dengan tudingan telah menistakan agama, atas kehebohan tersebut MUI menelaah isi perkataan Ahok saat kunjungan kerja Kepulauan Seribu dengan agenda memberikan bantuan bibit kerapu itu.

Senin, 10 Oktober 2016 Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Agus Andrianto menerima delapan laporan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Laporan yang tersebar di berbagai unit kepolisian di Indonesia itu terkait dengan ucapan Ahok yang mengutip surat Al Maidah ayat 51.

Isu penistaan agama yang diarahkan kepada Ahok semakin berkembang, akhirnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengucapkan permintaan maaf kepada umat Islam terkait ucapannya yang dinilai sejumlah pihak melecehkan kitab suci.

"Saya sampaikan kepada semua umat Islam atau kepada yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau apa," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/10/2016).

Secara publik tudingan Ahok telah menistakan agama dari pernyataannya soal Surat Al Maidah 51 semakin menguat menyusul, pada Selasa, 11 Oktober 2016, Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku lemabag resmi bidang keagamaan mengeluarkan pernyataan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah melakukan penistaan agama dan ulama.

Beriring waktu berbagai kecaman dan desakan hukum terhadap Ahok meluas terutama di media sosial, namun Ahok terkesan masih aman saja. ‘Perang’ baru terjadi disini, para tokoh ‘bertengkar mulut’ antara Ahok benar menista dengan tidak menista.

Bagi yang memilih berpikir sederhana menganggap pernyataan Ahok itu tidak etis, karena ia sebagai non muslim telah mengomentari kitab suci agama Islam, dan itu adalah suatu yang sensitive, sehingga menimbulkan reaksi yang luar biasa dari ummat muslim, pasalnya ummat Muslim merasa di perolok-olok kita sucinya.

Terlepas sinyal dukungan dari para politisi dan tokoh terhadap semangat netizen yang merasa tersakiti dengan pernyataan Ahok tersebut akhirnya, Sabtu 22 Oktober 2016 Front Pembela Islam (FPI) melakukan unjuk rasa menuntut Ahok segera diperiksa dan tidak mesti menunggu izin dari Presiden Joko Widodo.

"Cuma gara-gara Ahok ini konstitusi hukum kita dirusak. Ahok siapa sih? Sama kan statusnya dengan kita, warga negara Indonesia," ujar Kepala Sekretariat FPI M Syahroji

presiden-ri-keenam-yang-juga-ketua-umum-partai-demokrat-_161102203932-824Kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok dan Ahok terkesan sangat kuat semakin terpapar ke publik. Sebagian kalangan semakin meragukan tindakan hukum terhadap Ahok, rencana aksi berikutnya yang kemudian dinamakan aksi bela Islam II  tersiar kencang ke publik.

Pada 2 November 2016 mantan Presiden SBY mengadakan konfrensi pers di Cikeas mengomentari tentang situasi negara yang sedang menjadi perhatian publik, namun kemudian berembus isu aksi Bela Islam II yang direncanakan akan berlangsung, Jumat 4 November 2016 itu ikut didalangi SBY.

[caption id="attachment_32231" align="alignnone" width="666"]Massa bergerak untuk melakukan unjuk rasa, di Jakarta, Jumat (4/11/2016)./ REUTERS - Beawiharta Massa bergerak untuk melakukan unjuk rasa, di Jakarta, Jumat (4/11/2016)./ REUTERS - Beawiharta[/caption]

Tapi ini dibantah oleh Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) ‎Satyo Purwanto, Rabu (2/11/2016).Menurutnya, yang sejatinya menjadi dalang ribuan massa menggeruduk Istana Negara nanti adalah Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Aksi Bela Islam II  menghadirkan jutaan massa mereka mengusung tuntutan yang sama yaitu proses hukum terhadap penista agama dan penjarakan Ahok.

penjarakan-ahokPasca Aksi Bela Islam II

Pujian dan rasa syukur serta apresiasi muncul setiap komentar pasca demo Aksi Bela Islam II, pasalnya demo yang menghadirkan ribuan massa tersebut berlangsung tertib.

Namun setelah pukul 18:00 Wib terjadi kerusahan kecil, gara-gara inilah Presiden Joko Widodo menuding kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada Jumat (4/11/2016) malam didalangi aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi. Polri juga mengeluarkan statemen waspada ada kelompok garis keras yang ikut demo 4 November.

ahok-diperiksa7 November 2016  Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjalani pemeriksaan selama 9 jam di Bareskrim Polri selaku terlapor karena dituding telah menistakan agama Islam. Setelah pada, 24 Oktober 2016 Ahok juga sempat diperiksa soal dugaan penistaan Agama.

Pasca pemeriksaan ini Polri mengeluarkan wacana akan menggelar kasus penistaan agama ini secara terbuka dan disiarkan langsung oleh semua media, namun rencana ini ditanggapi beragam oleh pakar hukum, dan akhirnya Polri hanya melakukan dengan terbuka terbatas untuk kalangan tertentu.

bom-gerejaMinggu, 13 November 2016 Gereja Oikumene, Samarinda, Kalimantan Timur dilempari bom melotov, pembahasan soal bom sempat menghiasi media massa selama beberapa hari.

[caption id="attachment_32235" align="alignnone" width="980"]Polisi menunjukkan foto tersangka teroris saat merilis barang bukti bahan peledak yang diamankan tim Detasemen Khusus 88 Anti-teror dari jaringan teroris Majalengka di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (25/11). Polisi menangkap Rio Priatna Wibawa (RPW), terduga teroris di Majalengka, Jawa Barat pada Rabu, yang disinyalir merupakan jaringan petempur ISIS asal Indonesia Bahrun Naim. © Reno Esnir /ANTARA FOTO Polisi menunjukkan foto tersangka teroris saat merilis barang bukti bahan peledak yang diamankan tim Detasemen Khusus 88 Anti-teror dari jaringan teroris Majalengka di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (25/11). Polisi menangkap Rio Priatna Wibawa (RPW), terduga teroris di Majalengka, Jawa Barat pada Rabu, yang disinyalir merupakan jaringan petempur ISIS asal Indonesia Bahrun Naim.
© Reno Esnir /ANTARA FOTO[/caption]

Rabu,  23 November 2016  Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror menangkap Rio Priatna Wibawa (RPW) terduga teroris di Majalengka, Jawa Barat. Kemudian ‎pada Sabtu-Minggu (27-28/11), Densus kembali menangkap empat terduga jaringan RPW di lokasi yang berbeda; di Aceh, Serang, dan Tangerang.

Empat orang ini satu jaringan yang berafiliasi ke Bahrun Naim di Suriah," kata Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul di gedung Humas Polri, Jakarta, Senin (28/11).

Penangkapan terduga teroris tak begitu heboh, bahkan pemberitaan ini tertutupi dengan rencana Aksi bela Islam ke- III yang digagas sejumlah ormas Islam pada 2 Desember 2016 di silang Monas Jakarta dengan esensi untuk mendesak penegak hukum untuk menindak penista agama tersebut berlangsung damai, bahkan penyelenggara aksi menyebutkan aksi 212 tersebut adalah Aksi Bela Islam Super Damai.

[caption id="attachment_32236" align="alignnone" width="830"]Ribuan umat Islam mengikuti aksi super damai 212 di Lapangan Monas, Jumat (2/11/16) | foto republika Ribuan umat Islam mengikuti aksi super damai 212 di Lapangan Monas, Jumat (2/11/16) | foto republika[/caption]

Apa yang terjadi setelah Aksi super Damai 212?

[caption id="attachment_32237" align="alignnone" width="688"]Suasana penangkapan aktivis Sri Bintang. Kredit: Istimewa/TEMPO Suasana penangkapan aktivis Sri Bintang. Kredit: Istimewa/TEMPO[/caption]

Sebanyak 10 aktivis ditangkap antara pukul 03.00 sampai pukul 06.00 WIB, mereka ditangkap karena dianggap polisi dapat membahayakan Aksi Super Damai 212. Dari 10 tersebut  delapan orang di antaranya dikenai Pasal 107 juncto Pasal 110 juncto Pasal 87 KUHP. Sementara dua orang lain dikenai pasal dalam UU ITE.

Pasal 107 KUHP berbunyi:
(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. 

Kemudian Pasal 110 KUHP berbunyi:
(1) Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.
(2) Pidana yang sama diterapkan terhadap orang-orang yang dengan maksud berdasarkan pasal 104, 106, dan 108, mempersiapkan atau memperlancar kejahatan:
1. berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
2. berusaha memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan bagi diri sendiri atua orang lain;
3. memiliki persediaan barang-barang yang diketahuinya berguna untuk melakukan kejahatan;
4. mempersiapkan atau memiliki rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain;
5. berusaha mencegah, merintangi atau menggagalkan tindakan yang diadakan pemerintah untuk mencegah atau menindas pelaksanaan kejahatan.
(3) Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam butir 3 ayat sebelumnya, dapat dirampas.
(4) Tidak dipidana barang siapa yang ternyata bermaksud hanya mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam artian umum.
(5) Jika dalam salah satu hal seperti yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini, kejahatan sungguh terjadi, pidananya dapat dilipatkan dua kali. 

Sedangkan, Pasal 87 KUHP berbunyi:
Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam pasal 53.

 Mereka yang ditangkap adalah

  • Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen,

  • Eks Staf Ahli Panglima TNI Brigadir Jenderal (Purn) Adityawarman Thaha

  • Ketua Solidaritas Sahabat Cendana Firza Husein

  • Aktivis politik Ratna Sarumpaet

  • Musikus sekaligus calon Wakil Bupati Kabupaten Bekasi Ahmad Dhani

  • Politikus Rachmawati Soekarnoputri

  • Sri Bintang Pamungkas

  • Rizal Kobar

  • Jamran


Polisi menangkap Dhani dan Ratna di Hotel San Pasific. Penginapan itu berada sekitar satu kilometer dari lokasi Aksi Bela Islam III yang digelar di Monas. Para terduga makar lainnya, kecuali Jamran dan Rizal Kobar, ditangkap di kediaman mereka masing-masing. Jamran ditangkap di Hotel Bintang Baru, sedangkan Rizal diciduk saat berada di mini market dekat Stasiun Gambir.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Martinus Sitompul, membenarkan penangkapan terhadap 10 orang tersebut terkait dugaan makar dan pelanggaran UU.

Setelah ini, Kasus apa lagi, dugaan apa lagi dan siapa lagi ya?

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.