Header Ads

Rencana Aceh Utang 1,3 T, Diduga 'Bermazhab' Na fee, Bukan Hanafee

acehbaru.com | Banda Aceh  — Rencana Pemerintah Aceh berutang kepada KfW Jerman yang katanya untuk membangun lima rumah sakit regional dinilai kurang tepat menjadi alasan. Dana APBA, Otonomi Khusus dan bagi hasil migas dianggap masih memadai. Dibalik itu LSM menduga ada praktik na fee (managemen fee) disana.

Diberitakan acehkita.com, awal pekan ini, fraksi-fraksi di Parlemen Aceh menyetujui rencana peminjaman utang luar negeri Pemerintah Aceh pada KfW Jerman. Alasannya, dana itu dibutuhkan untuk pembangunan rumah sakit regional.

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh, Alfian, menyebutkan, tidak ada alasan yang bisa membenarkan peminjaman utang luar negeri itu. Sebab, APBA masih memadai untuk membangun Aceh, termasuk dana pembagian hasil minyak-gas dan dana otonomi khusus.

“Kita meminjam atau berhutang ketika kapasitas APBA cukup kuat,” ujar Alfian dalam pernyataan tertulis kepada acehkita.com, Rabu (26/10/2016). “Utang itu wajib kita bayar kembali ketika kapasitas APBA melemah.”

Skema pengembalian utang Rp1,3 triliun itu berlaku selama 15 tahun dengan masa tenggang lima tahun, dengan besaran bunga 2,5 hingga 3,5 persen per tahun. Aceh mulai membayar utang pokok dan bunga mulai tahun 2022 hingga 2036.

“Artinya ketika dana otsus berkurang menjadi 1 persen pada 2023, kita masih tetap melunasi pinjaman,” ujar Alfian.

MaTA menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menelaah perjanjian pinjaman ini. “Dalam pinjaman itu kita menduga kuat ada terjadi dugaan praktik management fee yang berpotensi merugikan negara,” lanjut Alfian.

Hal senada dikemukakan Forum LSM Aceh. “Pinjaman luar negeri itu tidak mencerminkan sebuah keputusan dan sikap yang sesuai aspirasi masyarakat Aceh, apalagi dilakukan tanpa mekanisme konsultasi publik,” ujar Sekretaris Forum LSM Aceh TM Zulfikar.

Karena itu, MaTA dan Forum LSM menolak dan mengkritik keras peminjaman utang luar negeri pada KfW Jerman itu. “Kami mendesak Pemerintah Aceh segera membatalkan pinjaman luar negeri dari KfW tersebut,” sebut Alfian.

Parlemen Aceh menyetujui pinjaman dari KfW senilai Rp1,3 triliun itu pada sidang 24 Oktober lalu.

“DPRA menyetujui rencana peminjaman melalui KfW untuk mendanai pembangunan rumah sakit regional,” kata Ketua DPRA Muharuddin.

Gubernur Zaini Abdullah berterimakasih kepada Parlemen Aceh yang menyetujui pinjaman ini. Menurut Zaini, dana itu akan digunakan untuk pembangunan lima ruma sakit, yaitu RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, RSUD Yulidin Away Aceh Selatan, RSUD Datu Beru Takengon, RSUD dr Fauziah Bireuen, dan RSUD Langsa. (abc| acehkita.com)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.