Header Ads

Panwaslih Menolak Penetapan Calon Rahmatsyah

acehbaru.com | Lhokseumawe – Panitia Pengawas Pemilih ( Panwaslih) Kota Lhokseumawe menolak penetapan Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Rahmatsyah – T. Noval, ponolakan tersebut di lakukan karena KIP Kota Lhokseumawe di nilai telah melanggar aturan dalam penetapan Calon Walikota dari jalur perseorangan tersebut. Minggu 30 Oktober 2016.

Penolakan surat keputan KIP Kota Lhokseumawe tersebut dinilai Panwaslih telah melanggar aturan tentang pelaksanaan pemilukada serentak di Aceh, panwaslih juga merekomendasi supaya KIP membatalkan Surat Keputusan ( SK ) Nomor 32/Kpts/KIP-LSW-001.434656/Tahun 2016 tentang penetapan calon Rahmatsyah dan T. Noval.

Panwaslih meminta KIP Kota Lhokseumawe mengeluarkan Surat Keputusan yang baru dan membatalkan penetapan Calon Walikota dan tidak memasukkan pasang dari jalur perseorangan tersebut karena di nilai telah melanggar aturan.

“ KIP Kota Lhokseumawe telah menetapkan seseorang yang telah melanggar aturan, Panwaslih telah merekomendasikan supaya KIP Membatalkan SK Penetapan pasangan calon dan mengeluarkan SK Baru dan tidak memasukkan Pasangan Calon Rahmatsyah dan T. Noval”, kata Ketua Muhammad AH Ketua Panwaslih Kota Lhokseumawe.

Muhammad menambahkan, berdasarkan kajian pihaknya SK Kip No 32/Kpts/KIP-LSW-001.434656/ Tahun 2016 tersebut bahwa KIP Kota Lhokseumawe tidak konsisten dalam menggunakan peraturan perundang undangan dalam pilkada serentak tahun 2017.

"Di satu sisi KIP Lhokseumawe, hanya merujuk ke undang- undang nomor 10 tahun 2016 dan PKPU nomor 9 tahun 2016. KIP Lhokseumawe tidak merujuk pada undang- undang nomor 11 tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun nomor 5 tahun 2012” jelas Cek Mad.

Saat ini Rahmatsyah yang maju sebagai calon Walikota melalui Jalur perseorangan masih menjabat sebagai ketua DPC Partai Demokrat dan tidak mengundurkan diri, sesuai Qanun No 5 tahun 2012 Pasal 24 huruf H menyebutkan, setiap pasangan calon yang mendaftar sebagai calon walikota, maka harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai atau partai politik lokal minimal 3 bulan sebelum mencalonkan diri.

“Untuk itu Panwaslih meminta KIP Aceh untuk memberi sanksi administrasi kepada KIP Kota Lhokseumawe yang dinilai telah melanggar aturan tentang penetapan pasangan calon walikota dari jalur independen tersebut” tambah Muhammad AH.

Untuk Aceh, secara Lex Specialis sesuai yang telah di atur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan Qanun nomor 5 tahun 2012 tentang pemilihan Gubernur/Wakil gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota.( FIQ)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.