Header Ads

Darwis Pensiunan PTPN-I Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum

acehbaru.com - Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang kembali melahirkan doktor ilmu hukum.  Darwis Anatami, SH, MH pensiunan PTPN-I Langsa meraih gelar doktor ilmu hukum dengan nilai cumlaude,  setelah berhasil mempertahankan Disertasi pada sidang terbuka 20 Agustus 2016, di Aula S3 Fakultas Hukum Unissula.

Darwis yang juga akademisi di Universitas Samudra Langsa tersebut mengambil Disertasi yang berjudul Rekonstruksi perlindungan hukum tenaga kerja outsourcing berbasis nilai keadilan. Dalam menyelesaikan Desertasi Darwis Anatami  melakukan penelitian di tiga Negara, masing-masing Malaysia, Singapore dan Beijing (Cina)

Dalam disertasinya, Darwis menyorot masalah tenaga kerja outsourcing saat ini adalah masalah tingkat nasional dan internasional karena dianggap sebagai perbudakan zaman moderen karena tenaga kerja bisa dieksploitasi dan disamakan dengan barang.

Dalam Desertasinya Darwis Anatami menyarankan Rekontruksi undang undang tenaga kerja agar memberikan perlindungan hukum berbasis nilai keadilan bagi tenaga kerja outsourcing.

"Undang Undang No 13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan dirasakan belum cukup memberikan perlindungan kepada tenaga kerja outsourcing oleh karena itu perlu dilakukan rekonstruksi,"Ujar Darwis Anatami, Rabu, 31 Agustus 2016

Darwis menjelaskan mencermati status dan pemenuhan hak pekerja outsourcing jauh berbeda dengan pekerja tetap atau karyawan tetap dari perusahaan pengguna. Upah untuk perkerja outsourcing hanya UMP. Tidak ada tunjangan sosial, hak cuti tahunan dan cuti hamil tidak diberikan, kesempatan untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja yang sudah ada pada perusahaan pengguna tidak diberikan sehingga hubungan industrial menjadi kabur.

Sementara kewajibannya sama dengan pekerja tetap atau karyawan. Padahal perlindungan terhadap tenaga kerja sudah dijamin oleh UUD Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) bahwa tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pelanggaran terhadap perlindungan hukum pekerja outsourcing adalah pelanggaran HAM.

Dari penelitian ke- 3 negara, yaitu Singapore, Malaysia, Beijing (Cina). Indonesia jauh tertinggal dengan Negara lain dalam pembinaan dan perlindungan tenaga kerja outsourcing.

" Dalam undang undang No 13 tahun 2003, posisi Outsourcing lemah. Istilah outsourcing dalam undang undang harus dipertegas dan diperjelas," Ungkap Darwis.

Rekontruksi hukum yang dimaksud menyarankan agar pekerja outsourcing mendapatkan hak yang sama dengan pekerja tetap atau karyawan, kecuali pensiun.
setelah lulus tes uji selama 3 bulan berkerja maka pekerja outsourcing harus menjadi pekerja tetap dengan perjanjian kerja berjangka.

Pemecatan atau pemberhentian harus dibayar sesuai dengan Undang undang No 13 tahun 2003, tentang ketenaga kerjaan. Undang undang No 21 tahun 2000, tentang serikat pekerja. Undang undang No 2 tahun 2004, tentang penyelesaian hubungan industrial.

Disertasi yang berjudul “Rekonstruksi perlindungan hukum tenaga kerja outsourcing berbasis nilai keadilan” diuji oleh  Prof.DR. H. Gunarto, SH,SE.Ak, M.Hum. (Ketua program), Prof. DR. H. Jawade Hafizd, SH, MH (Dekan FH),  DR.H. Darwinsyah Minin, SH, MS., DR. H. Jauhari,SH, M.Hum,  DR. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, SH, M.Hum, DR. Hj. Anis Masdiurohatun, SH, M.Hum. (ivo)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.