Header Ads

Jokowi Larang Polisi dan Jaksa Pidanakan Kebijakan Gubernur

acehbaru.com | Jakarta - Presiden Joko Widodo meluapkan kekesalannya terhadap kinerja polisi dan jaksa di rapat evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan Daerah di Istana Kepresidenan hari ini, Selasa, 19 Juli 2016. Menurutnya ada polisi dan jaksa tak mematuhi perintahnya yang menyebabkan kebijakan di daerah sulit terlaksana.

Presiden Jokowi tak mau menyebutkan kebijakan yang dimaksud itu kepada awak media. "Saya akan sampaikan keluhan wali kota, bupati, dan gubernur lainnya kalau sudah tidak ada (awak) media di sini (Istana Negara)," ujar Presiden Joko Widodo di penghujung pembukaan rapat, Selasa, 19 Juli 2016.

Ia merasa bahwa arahannya selama ini jelas, agar penegak hukum tidak memperkarakan kebijakan, administrasi, dan diskresi pemerintah daerah. Hal ini, katanya, sudah disampaikan tahun lalu agar jangan sampai terjadi. Itu sebabnya dia bingung kenapa masih ada banyak keluhan.

Di rapat itu ia memberikan arahan ke polisi dan jaksa. Arahan pertama, jangan mempidanakan kebijakan atau diskresi. Kedua hal itu, kata Presiden Joko Widodo, tidak bisa dipidanakan.

Kedua, jangan juga secara sembarangan memperkarakan tindakan administrasi pemerintah. "Tolong dibedakan mana yang beneran nyolong dan mana yang tidak," ujar Presiden Joko Widodo.

Arahan ketiga, jangan mudah sekali membeberkan kerugian negara kepada media selama belum pasti. Menurut ia, kerugian negara baru bisa diekspos apabila sudah konkret atau mau masuk ke proses penuntutan. "Arahan lainnya, BPK diberi waktu 60 hari (untuk memastikan kerugian negara)," ujarnya menegaskan.

Presiden Joko Widodo berjanji akan blak-blakan menyampaikan keluhan yang datang dari pemerintah daerah. Ia berharap, jajaran kepolisian dan kejaksaan bisa belajar dari hal itu dan bekerja secara harmonis dengan pemerintah daerah layaknya orkestra.

"Sekali lagi saya minta jajaran Kepolisian dan Kejaksaan untuk betul-betul merespons perintah yang diberikan. Kami sudah pontang-panting melakukan terobosan mulai dari deregulasi hingga amnesti pajak. Tetapi, kalau ini tidak didukung dengan support di jajaran daerah, baik di Pemda maupun Kejari dan Kepolisian, ya tidak akan jalan," ujarnya meneegaskan. ( F | Tempo.co )

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.