Header Ads

AJI Jakarta: Menteri Rudiantara Setuju Pengaturan Rating Dimasukkan ke RUU Penyiaran

acehbaru.com | Jakarta-  Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan
rating media penyiaran merupakan salah satu perhatian pemerintah
terkait dengan upaya meningkatkan kualitas isi media penyiaran di
Indonesia. Bahkan Presiden Joko Widodo pada pidato kenegaraan tahun
lalu menjelang Hari Ulang Tahun ke-70 Kemerdekaan Indonesia mengkritik
keras televisi yang hanya mengejar rating, tidak mementingkan fungsi
memandu publik.

“Kalau Presiden sampai bicara seperti itu pasti
rating ini masalah serius dan penting,” kata Rudiantara saat menerima
audiensi tim Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta di kantornya,
Kamis 14 Juli 2016.

Karena itu, kata Rudiantara, pemerintah akan memasukkan klausul ihwal
pengaturan rating dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang kini
masih dibahas di parlemen. Undang-Undang Penyiaran yang berlaku saat
ini dan diterbitkan pada 2002 sama sekali tidak menyebut kata
“rating”. Menurut dia, memasukkan pasal rating dalam rancangan itu
mudah. “Tapi sampai saat ini pemerintah belum menerima draf RUU
Penyiaran dari DPR,” katanya. Revisi UU Penyiaran merupakan inisiatif
dari parlemen.

Audiensi tersebut merupakan upaya AJI Jakarta untuk mendorong sistem
rating media penyiaran yang lebih transparan dan akuntabel. Akhir Juni
lalu, AJI Jakarta dengan dukungan Yayasan Tifa meluncurkan hasil riset
bertema “Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Rating Media
Penyiaran” yang menghasilkan sejumlah rekomendasi ke pemerintah dan
parlemen.

Dalam pertemuan dengan Menteri Rudiantara, AJI Jakarta menyampaikan
gagasan pembentukan Dewan Rating untuk menjawab masalah rating media
penyiaran di Indonesia. Ketua AJI Jakarta Ahmad Nurhasim mengatakan
pembentukan Dewan Rating menjadi jawaban ketika tidak muncul inisiatif
dari pengguna data rating yakni televisi, production house atau rumah
produksi, biro iklan, dan perusahaan iklan, untuk menyelesaikan
masalah rating. Padahal survei kepemersiaan televisi oleh Nielsen
sudah dilakukan sejak awal 1990-an. “Kalau tidak ada inisiatif dari
industri, kami berharap negara perlu turun tangan karena televisi
menggunakan frekuensi publik,” ujar Nurhasim.

Selama ini, Nielsen menjadi satu-satunya lembaga yang menyediakan data
rating di 11 kota di Indonesia. Namun dalam menyediakan data Rating,
Nielsen tidak pernah diaudit dari luar. Metode acak dan keterwakilan
responden Nielsen juga dipertanyakan karena tertutupnya sampel
responden Nielsen serta pengambilan sampel individu. Padahal
mengukurnya dari sebuah televisi keluarga yang disaksikan secara
bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga. Ini berarti, yang memegang
remote televisi yang menjadi penentu program yang ditonton.

Dewan Rating yang diusulkan AJI Jakarta, menurut Koordinator Program
Riset Rating AJI Jakarta Afwan Purwanto, setidaknya mempunyai tiga
fungsi pokok: membuat standar minimal dan prosedur pelaksanaan rating
televisi di Indonesia, mengaudit dan mengakreditasi penyelenggara
rating, dan dalam jangka panjang Dewan Rating bisa memilih perusahaan
penyedia data lewat tender. “Jika kinerja perusahaan penyedia data
rating tidak memuaskan dapat diganti oleh perusahaan lain lewat proses
tender,” kata Afwan.

Data rating ibarat “mata uang” yang dipakai oleh empat pihak
sekaligus, yakni televisi, perusahaan pemasang iklan, biro iklan, dan
production house. Pengiklan dan biro iklan memakai rating sebagai
dasar untuk menempatkan iklan di program yang sesuai target produk
mereka. Televisi menggunakannya sebagai rujukan memproduksi program
sehingga data rating kerap dianggap sebagai penyebab buruknya kualitas
isi siaran.

Menurut Afwan, ada salah kaprah para pemangku program televisi yang
menganggap rating menjadi “dewa” utama. “Padahal biro iklan menjadikan
data rating hanya untuk menentukan segmentasi produk yang akan mereka
iklankan,” ujar dia.

Menteri Rudiantara menyambut positif usulan AJI Jakarta. Tapi, kata
dia, yang tak kalah penting justru mendorong self regulation oleh
industri penyiaran yang mengguna data rating. Menurut dia, gagasan
pembentukan Dewan Rating juga perlu mendengarkan keinginan dari para
pemangku kepentingan data rating, terutama televisi dan pengiklan.

Tapi dia memastikan bahwa pasal rating akan dimasukkan dalam RUU
Penyiaran. “Ini sudah menjadi keinginan Presiden,” kata Rudiantara. (rilis)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.