Header Ads

Amnesti Internasional, Indonesia harus Segera Mencabut UU Kebiri

acehbaru.com – Amnesti Internasional mendesak Indonesia  untuk segera mencabut perubahan terhadap Perppu No. 1/2016 - revisi Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak – yang menerapkan hukuman kebiri kimia kepada mereka terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

Amnesty International menganggap bahwa dengan mengesahkan Perppu ini, Pemerintah Indonesia merendahkan hak-hak asasi dasar atas integritas fisik dan mental, khususnya hak untuk tidak mengalami penyiksaan, atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Perppu ini juga memperluas cakupan hukuman mati, yang bertentangan dengan standar-standar internasional, yang berlaku bagi beberapa kejahatan seksual terhadap anak.

Pada 25 Mei Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti (Perppu) No.1/2016 yang mengamandemen UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak setelah terjadinya beberapa kasus perkosaan terhadap anak yang mendapat perhatian publik luas dan diikuti oleh seruan dari para politisi untuk memperberat hukuman terhadap para pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Pasal 81 dari Perppu No.1/2016 menerapkan hukuman kebiri kimia sebagai pemberatan atau penambahan hukuman bagi “setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lainyang menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia”.

Menurut Perppu ini hukuman kebiri kimia akan dikenakan kepada terpidana pelaku untuk “jangka waktu paling lama dua tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok”. Para pelaku anak (yang berusia di bawah 18 tahun) dikecualikan dari hukuman kebiri kimia tersebut.

Hukuman kebiri kimia melanggar hukum internasional akan larangan tindak penyiksaan, dan perlakuan atau penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia sebagai mana yang di atur oleh Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), di mana Indonesia adalah negara pihaknya.

Kebiri kimia – yaitu tindakan hormonal atau dengan obat untuk mengekang nafsu seksual – diperbolehkan dilakukan sebagai tindakan medis terhadap seseorang yang telah memberikan persetujuan, atas dasar sebuah analisis oleh ahli-ahli medik professional tentang kesesuaiannya dan kemungkinan efektivitasnya terhadap individu yang diperiksa.

Menerapkannya lewat sebuah undang-undang tanpa persetujuan sebagai sebuah bentuk sanksi hukum merupakan sebuah penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Lebih lanjut, tindakan ini memerlukan para dokter atau tenaga medik professional untuk melakukannya di luar kerangka penilaian medik dan etika professional. (ril)



Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.