Header Ads

LBH Sorot Penanganan Kasus Keuchik Di Bireuen Abaikan Qanun

acehbaru.com | Bireuen-  Pasal 21 Ayat (1) Qanun  Kabupaten bireun Nomor 3 Tahun 2012 tentang pemerintahan Gampong yang menyatakan "Tindakan Penyidikan terhadap Keuchik dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis oleh Bupati". Jumat, 29 April 2016

Namun ini tidak berlaku pemeriksaan perkara dugaan pencurian batu terhadap 4 (empat) warga dari Desa Meunasah Mamplam Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen yang juga melibatkan kepala Desa

Dalam pemeriksaan tersebut hingga sampai ke Kejaksaan, Penyidik kepolisian Polres Bireuen  tidak pernah meminta izin kepada Bupati untuk melakukan penyidikan terhadap Kasus Ini yang melibatkan Keuchik setempat

Seharusnya penyidik kepolisian Polres Bireun, berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Qanun  Kabupaten bireun Nomor 3 Tahun 2012 tentang pemerintahan Gampong yang menyatakan "Tindakan Penyidikan terhadap Keuchik dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis oleh Bupati".

“Ini ketahuan saat kami data ke Polres dan kami tanya ada ngak surat persetujuan Bupati, jawaban mereka tidak tahu,” Ujar Fauzan SH dari LBH Lhokseumawe yang mendapat kuasa khusus dari korban.

Fauzan menambahkan ketika itu polisi hanya mengatakan yang mereka ketahui, izin tersebut baru dilakukan jika yang diperiksa adalah Camat, sehingga mereka tidak meminta izin, Ini sangat tidak masuk akal, Bagaimana mungkin Polisi sebagai salah satu penegak hukum tidak mengetahui aturan-aturan yang telah berlaku”

Fauzan menambahkan untuk kasus ini, pihaknya akan mengirimkan surat secara tertulis kepada Kapolda Aceh dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia serta tembusan ke beberapa instansi terkait, karena ini bukan perkara yang main-main.

“Yang diperiksa itu adalah pemimpin masyarakat, apalagi dalam waktu dekat ini akan dilakukan proses persidangan,  padahal dari proses penyidikan di kepolisian sudah ada kesalahan prosedur,” Tambah Fauzan

Katanya, meski Perkara ini sudah di P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap) sehingga sudah di Kejaksaan Negeri Bireun, Polisi tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya terhadap kesalahan prosedur ini. dan saya berharap Kejaksaan Negeri Bireun mengembalikan Berkas Penyidikan dalam kasus yang menyeret Keuchik ini.

“ Kita meminta Irjen. Pol. Drs. Mochamad Husein Hamidi selaku Kapolda Aceh untuk mengganti Kapolres Bireun atas kesalahan bawahannya yang tidak menjalankan aturan sebagaimana mestinya,” Sebut Pengacara dari LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe ini. (lia)

 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.