Header Ads

Eh, Aktor Amirika Ini Ikut Teken Petisi Lindungi Leuser

acehbaru.com | Jakarta-Gerakan Rakyat Aceh Menggugat (GeRAM) mendesak pemerintah menyelamatkan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dan menggalang dukungan publik melalui petisi di laman Change.org. Petisi itu ikut didukung aktor Leonardo DiCaprio. Ia juga menyebar petisi tersebut melalui akun media sosial miliknya.

Petisi ini mendesak Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Aceh, dan Ketua DPR Aceh membatalkan RTRW Aceh 2013–2033.

Rancangan aturan itu tidak memasukkan Kawasan Ekosistem Leuser ke dalam Kawasan Strategis Nasional. Petisi yang bisa diakses di change.org/lindungileuser itu sudah ditandatangani lebih dari 54 ribu orang.

Farwiza Farhan, aktivis Yayasan HAKA, mengatakan pentingnya perlindungan ekosistem Leuser bagi kestabilan iklim global juga menjadi perhatian masyarakat dunia.

"Buktinya, Leonardo DiCaprio pekan lalu menyempatkan berkunjung sebagai bentuk dukungan dan kepeduliannya terhadap pelestarian Kawasan Ekosistem Leuser," kata Farwiza dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo, Rabu, 6 April 2016.

Menurut dia, GeRAM juga mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tergugat adalah Menteri Dalam Negeri, Gubernur Aceh, dan Ketua DPR Aceh karena tidak memasukkan nomenklatur Kawasan Ekosistem Leuser dalam Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang RTRW Aceh.

"Gugatan warga negara adalah gugatan yang dilakukan bersama-sama oleh warga negara tersebut untuk memastikan negara melakukan tugasnya." Melalui gugatan warga negara ini, pihaknya berharap pemerintah akan memasukkan kembali perlindungan Kawasan Ekosistem Leuser ke rencana tata ruang wilayah Aceh.

Namun, sejak satu bulan gugatan didaftarkan, mediasi tampaknya mengalami jalan buntu. "Jika mediasi ini gagal, kami siap melanjutkan proses gugatan melalui mekanisme persidangan. Kami akan terus berjuang hingga KEL masuk Qanun RTRW Aceh,” kata Abu Kari Aman Jarum dari GeRAM.

Ratri Kusumohartono, juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, mengatakan peta adalah komponen penting untuk mendukung penetapan RTRW. Ketika menetapkan Kawasan Strategis Nasional, pemerintah harus menyediakan peta.

Peta yang disediakan juga harus saling terintegrasi dan tidak saling tumpang-tindih. "Pemerintah Aceh juga harus transparan soal peta RTRW dan konsesi yang diberikan di dalamnya, dan kawasan strategis nasional”.

Menurut peta moratorium pemerintah, KEL adalah bagian dari kawasan moratorium, yang artinya, tidak boleh ada izin yang diberikan di dalam KEL.

Mengingat banyaknya masyarakat yang hidupnya bergantung pada KEL, kata Ratri, pemerintah harus menyediakan peta yang data dan informasinya dapat diakses oleh masyarakat. Sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi menjaga dan memonitor KEL.

Untuk mengetahui jumlah penandatanganan petisi penyelamatan Kawasan Ekosistem Leuser dan komentar-komentar terkait, dapat dilihat di www.change.org/LindungiLeuser.
(tempo.co)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.