Header Ads

Tanah Tak Dibayar, Warga Singkil Hadang Gubernur

acehbaru.com | Singkil- Menurut masyarakat ganti rugi tanah yang di ambil untuk pelebaran jalan di Desa Gunung Lagan yang dikerjakan oleh Perusahaan PT Bina Pratama Persada, dengan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015 hingga saat ini pekerjaan belum rampung, akibat sengketa tanah yang belum jelas statusnya

Untuk mendapatkan kejelasan pembayaran para ibu-ibu nekat, Sabtu, 26 Maret 2016  menutup jalan saat iring-iringan mobil Gubernur Aceh beserta Bupati Aceh Singkil melintasi Desa Gunung Lagan Kec, Gunung Meriah,mereka membentangkan sepanduk yang bertuliskan minta perhatian Gubernur.

WARGA HADANG GUBERNUR_1_0002Puluhan mobil mewah yang membawa rombongan terdiri dari Gubernur H Zaini Abdullah, Bupati H Safriadi SH, Kadis Pekerjaan Umum Pengairan Prov. Aceh Samsu Rizal, Kadis PU Bina Marga Arijal Aswandi, Kadis Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)Said Rasul, Kadis Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) Jamaluddin, Kabiro Pemerintah Aceh Ali Alfatah, Kabiro Humas Frans Dellian, Kabiro umum Pemprov Aceh Aznal, Inspektur Aceh Abdul Karim, Kadis Syariat Islam Aceh Prof Dr Syahrizal, Ketua DPRK Aceh Singkil serta pejabat Pemkab lainnya, terpaksa berhenti mendadak dan nyaris menabrak kerumunan warga Desa Gunung Lagan yang secara tiba-tiba berlari ketengah jalan menghadang, untuk menyampaikan aspirasinya kepada Gubernur dr H Zaini Abdullah.

WARGA HADANG GUBERNUR_2_0001Sepeda motor Patroli Pengawal Polisi yang berada barisan paling depan kaget dan nyaris menabrak warga dan sempat terjatuh. Meski tidak mengalami luka-luka namun satu unit sepeda motor Polisi Kilat itu terpaksa diperbaiki di bengkel setempat, akibat aksi itu rombongan mobil Gubernur sempat berhenti sejenak, kemudian terus melanjutkan perjalanan lagi.

WARGA HADANG GUBERNUR_2_0003Tak ada yang bisa disampaikan oleh warga, mereka hanya bisa berteriak saat rombongan mobil Gubernur melintasi mereka. Ibu-ibu yang tergabung dalam masyarakat yang menuntut keadilan membentang spanduk bertuliskan.
"Selamat datang bapak Gubernur kami warga Gunung Lagan mohon keadilan dan perhatian, tanah kami di serobot Pemda Aceh Singkil yang tanpa ganti rugi yang masih proses pengadilan sedang berjalan pun dikangkangi petugas, tempat kami mengadu tidak ada lagi,"Tulis mereka

Saat di konfirmasi acehbaru.com, di lokasi kejadian Juli Murdin Saragih, mengatakan,sebenarnya masyarakat Gunung Lagan ini taat hukum karena kasus ini sedang berjalan dan tidak melangkahi hukum.

“Kasus ini sudah masuk tahap mediasi/dimana tanggal 22 Maret 2016 kemarin pihak Pememerintah Daerah Singkil, sudah tunjuk kuasa hukum di Pengadilan, akan tetapi ketika peradilan sedang berjalan Pemerintah Daerah sendiri melakukan eksekusi, jadi kami sebagai masyarakat merasa keberatan mari kita sama-sama taat hukum kami tidak anarkis kami warga negara yang baik, kami sebenarnya menyampaikan aspirasi agar Gubernur Aceh tau permasalahan yang ada di sini dan kami ingin minta keadilan,” Pungkas Juli Murdin perwakilan warga yang menuntut keadilan

Dari hasil pantauan acehbaru.com, tuntutan warga atas ganti rugi dan kejelasan setatus tanah yang di ambil untuk pelebaran jalan di Desa Gunung Lagan, dikerjakan oleh Perusahaan PT Bina Pratama Persada, bersumber dari Dana Alokasi Kusus (DAK) tambahan tahun 2015 /senilai Rp 14.382.317.000 Miliar Rupiah/panjang pekerjaan ini lebih kurang hampir tiga kilo meter, hingga saat ini pekerjaan belum rampung, akibat sengketa tanah yang belum jelas setatusnya, dan sangat di sayangkan anggaran tahun 2015 yang seharusnya sudah rampung menjadi terbengkalai dan terkesan tidak ada perencanaan awal, kurangnya pendekatan Pemerintah kepada warga juga salah satu akibat terhambatnya pembangunan pelebaran jalan ini

Iring-iringan mobil Gubernur langsung ke-lokasi Pemasangan patok pembangunan tanggul pengaman banjir Singkil itu dimulai dari titik nol di Desa Tanah Merah belakang Pesantren, Kec. Gunung Meriah sepanjang 21 kilometer sampai ke Desa Kilangan yang akan dilaksanakan secara bertahap

"Pembangunan tanggul dibiayai dari dana APBN senilai Rp.726 milyar secara bertahap. Tahap pertama tahun 2016 akan dikucurkan Rp. 10 milyar dan 2017 Rp.200 milyar dan sisanya menyusul," kata Gubernur Zaini Abdulah saat memberikan sambutan di Pesantren Darul Muta'limin Tanah Merah sebelum dilakukan pematokan

Gubernur Zaini Abdulah yang dikonfirmasi wartawan, menanggapi aksi demo tuntutan masyarakat yang sempat menghadang itu mendapat tanggapan Bupati H Safriadi.

"Kalau masalah itu urusan Bupati, cukup Bupati yang menyelesaikan, Itu urusan 1 meter badan jalan dan masuk badan jalan, kalau dibayar itu menyalahi Undang-Undang Jika semua dilayani, dari perbatasan sampai Singkil nanti akan minta ganti rugi. Tapi jika lebih dari satu meter akan di ganti rugi," Jawab Safriadi. (wan)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.