Header Ads

Revisi Qanun Pilkada perlu segera dibahas

acehbaru.com | Banda Aceh -  Proses pembahasan revisi Qanun nomor 5 tahun 2012 yang mengatur tentang Pilkada perlu secepatnya dibahas oleh DPR Aceh bagi
mengelakkan permasalahan hukum di kemudian hari terkait pelaksanaan pilkada
pada 2017 mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Aceh bidang Hukum dan
Pemerintahan, M Jafar SH dalam diskusi Focus Group Discussion yang berjudul
“Refleksi Pilkada 2015 menuju Pilkada Aceh 2017” di Hotel Grand Nanggroe, Banda
Aceh, Rabu 23 Maret 2016.

“Saat ini antara UUPA, Qanun no. 5 Tahun 2012, UU no. 8 Tahun 2015 dan Putusan
MK tentang pilkada masih banyak perbedaan dan pendapat. Hal ini harus segera
dibahas oleh para legislatif, karena jika tidak pilkada akan kacau karena tidak
adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan pilkada nanti,” kata M. Jafar.

Antara hal yang menurutnya perlu dibahas segera adalah terkait dukungan calon
perseorangan di Aceh harus mengajukan 3 persen dari jumlah penduduk menurut
Qanun, sedangkan menurut UU No. 8, Tahun 2015 menyebutkan antara 6.5%
hingga 10% dari total jumlah penduduk.

“Hal ini harus segera dibahas dan ditetapkan oleh DPR Aceh agar tidak terjadi
permasalahan hukum nantinya,” katanya.

Selanjutnya, M. Jafar berharap qanun pilkada untuk turut memasukkan poin terkait
tes bebas narkoba kepada para calon. “Hal ini penting bagi memastikan orang-orang
yang berada di puncak pemerintahan tidak terlibat dalam penggunaan benda
terlarang tersebut,” katanya.

“Hal lainnya yang perlu dibahas termasuk syarat pengunduran diri dari partai bagi
calon perorangan yang dalam qanun pilkada diatur tetapi tidak pada UU No. 8, 2015
tentang pilkada,” katanya.

Kemudian, terkait dengan rekomendasi dari DPP partai bagi calon jalur harus
mendapat persetujuan DPP, sedangkan dalam qanun pilkada tidak diatur. “Ini
semua permasalahan hukum yang harus segera dibahas supaya proses pilkada
nantinya berjalan lancar dan mempunyai kekuatan hukum yang jelas,” ujarnya.

“Ada banyak hal lain lagi seperti penetapan calon bagi mantan narapidana,
persentase kemenangan suara dan lain-lain yang masih berbeda antara Qanun
nomor 5 tahun 2012 terkait pilkada, UU No. 8 Tahun 2015 tentang pilkada dan
putusan MK terkait UU pilkada,” kata M. Jafar.

Terkait dengan anggaran untuk penyelenggaraan pilkada, M. Jafar mengatakan para
kabupaten/kota dan Pemerintah Aceh perlu mempunyai ketepatan anggaran untuk
mendukung kelancaran proses pilkada mendatang.

FGD yang diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tersebut
dihadiri oleh ratusan peserta yang mewakili para aparatur pemerintahan, partai
politil, Lembaga Swadaya Masyarakat serta beberapa tokoh politik membahas
berbagai topik dan isu permasalahan menjelang pilkada di Aceh. (rilis)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.