Header Ads

Pengesampingan Kasus Samad, Ini Baru Keluar Cuap-Cuap DPR

acehbaru.com | Jakarta - Setelah Jaksa Agung Muhammad Prasetyo resmi mengumumkan pengesampingan perkara demi kepentingan umum atas perkara mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto pada Kamis, 3 Maret 2016. Kini anggota DPR Ri mulai cuap-cuap soal keptusan jaksa agung itu.

Anggota Komisi Hukum DPR, Arsul Sani, mengatakan komisinya akan memanggil untuk meminta penjelasan Prasetyo. "Seponering itu syaratnya dikaitkan dengan kepentingan umum. Itu yang harus disampaikan Jaksa Agung," kata Arsul saat ditemui di ruangannya, kemarin.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu menilai seponering atas Samad dan Bambang tak akan menyelesaikan persoalan, melainkan cuma mendinginkan suasana di antara penegak hukum. "Ke depan, tidak boleh terjadi lagi," ujar Arsul.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon berpendapat bahwa seponering harus diberikan setelah ada kajian mendalam atas suatu kasus. Dua hal yang harus diperhatikan, kata dia, adalah soal kepastian dan penegakan hukum. "Jangan hanya jadi jalan keluar yang dipaksakan," tuturnya.

Fadli Zon tak sependapat dengan alasan demi kepentingan umum yang digunakan Jaksa Agung Prasetyo untuk mengesampingkan kasus Samad dan Bambang, bahwa keduanya merupakan pegiat antikorupsi. Pemberantasan korupsi, kata dia, tidak bergantung pada orang, melainkan sistem. "Apalagi keduanya kini bukan lagi komisioner atau pemimpin KPK," ucap Fadli.

Kamis kemarin, Jaksa Agung Prasetyo resmi menutup kasus Samad dan Bambang melalui seponering. Prasetyo beralasan, penyidikan polisi terhadap dua pegiat antikorupsi tersebut menyebabkan hubungan di antara lembaga penegak hukum tak harmonis.

"Sehingga kegiatan pemberantasan korupsi terganggu," kata Prasetyo. Menurut Prasetyo, seponering juga diberikan untuk mencegah menurunnya semangat pencegahan dan pemberantasan korupsi. (tempo.co)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.