Header Ads

Demi Kepentingan Umum Kasus Dua Mantan Pimpinan KPK Dihentikan, Siapa yang sakit Gigi?

acehbaru.com | Jakarta – Penghentian kasus terhadap mantan pimpinan KPK Bambang Wijajanto dan Abraham Samad oleh Kejagung melahirkan komentar dari berbagai kalangan, salah satunya dari Kapolri. Baca juga Wakil Ketua KPK Resmi Ditahan Polisi

Kasus Bambang Wijanjanto dan Abraham Samad tiba-tiba muncul setelah,  Selasa 13 Januari 2015 silam  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap dari transaksi mencurigakan  dugaan tindak pidana korupsi penerimaan janji saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karir di Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lain di Mabes Polri.

Baca juga : Pengesampingan Kasus Samad, Ini Baru Keluar Cuap-Cuap DPR

Entah terkait atau tidak, pastinya pasca konfrensi pers tersebut, sekitar pukul 07:30, pada hari Jumat, 23 Januari 2015, Bambang Wijajanto ditangkap masih menggunakan kain sarung, saat mengantar anaknya ke sekolah. Proses penangkapan Bambang memang tergolong ‘spektakuler’  karena kala itu Bambang yang masih menjabat sebagai wakil ketua KPK dianggap banyak pihak tidak seharusnya harus dilakukan penangkapan dengan cara demikian. Baca juga : Pusat kajian : KPK Akan Dihancurkan dari Dalam

Bambang ditangkap dengan tudingan mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu saat ia menjadi pengacara (sebelum ia menjadi pimpinan KPK) dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2010, polisi mengaku penangkapan itu terkait pelaporan seorang  warga. Baca juga : Saling Bentak Fachri Hamzah dan Penyidik KPK, Saling Bilang, “Saya Tahu Siapa Anda”

Lalu Bagaimana dengan Abraham Samad?

Abrahman Samad pertama dituding tidak independen menjadi pimpinan KPK, karena melakukan sejumlah pertemuan politik. Tak cukup dengan itu, kemudian muncul pelapor untuk menimpa kasus kepada Abraham yaitu, pada  Minggu 1 Februari 2015 Samad dilaporkan  dugaan pemalsuan dokumen kependudukan atas nama Pelapornya adalah Feriyani Salim (27), seorang pengusaha Garment asal Pontianak, Kalimantan Barat

Hingga saat ini sebelum pengesampingan (deponering) kasus yang menimpa dua pimpinan KPK tersebut sudah dinyatakan lengkap berkasnya oleh jaksa alias sudah P21.

Lagi –lagi .   Koalisi Anti Pemidanaan yang Dipaksakan yang dihadiri dari Kontras (Harry Azhar, Putri Kanesia), PSHK (Miko Ginting) dari LBH Jakarta (Ichsan Zikrie dan Febi Yonesta menganggap jeratan kasus hukum terhadap dua pimpinan KPK Non Aktif kala itu dianggap banyak pihak suatu yang dipaksakan, karena dilatarbelakangi penetapan tersangka terhadap calon Kapolri Komjen Budi Gunawan oleh KPK.

Dalam jumpa pers di kawasan Menteng Jakarta, Jum’at 5 Februari 2016. Kelompok ini melihat salah satu contoh kasus pemaksaan,  rekayasa dan pemidanaan yang dipaksakan, termasuk kasus yang menjerat dua pimpinan KPK .

Kamis, 3 Maret 2016, Jaksa Agung Prasetyo resmi menutup kasus Samad dan Bambang melalui seponering. Prasetyo beralasan, penyidikan polisi terhadap dua pegiat antikorupsi tersebut menyebabkan hubungan di antara lembaga penegak hukum tak harmonis.

Sejumlah pegiat anti korupsi menyambut baik keputusan ini, bahkan sejumlah masyarakat yang sejak awal menduga kasus ini aneh bin unik jadi terbukti dengan keputusan jaksa Agung ini.

Tapi kapolri berpendapat lain

Dikutip dari laman Tribunews.com, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mempertanyakan sikap beberapa pihak yang menganggap Polri melakukan kriminalisasi pada dua mantan Pimpinan KPK,Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW)‎.

Menjawab hal itu, jenderal bintang empat ini menjelaskan bagaimana bisa disebut kriminalisasi jika berkas keduanya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan.

"Lantas jangan menganggap polisi itu mengkriminalisasi. Kalau berkasnya saja sudah dinyatakan P21 oleh Kejaksaan berarti kan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sependapat‎ dengan Polri bahwa itu adalah pidana dan itu pelakunya," tutur Badrodin, Jumat 4 Maret 2016 di Mabes Polri.

Lebih lanjut, dijelaskan Badrodin setelah berkas ada di tangan jaksa maka itu sudah kewenangan jaksa apakah kasus dilanjutkan, dihentikan tentunya semua harus melalui persyaratan.

"Kemudian Jaksa Agung itu punya hak, kalau menyangkut kepentingan umum itu bisa dihentikan, dideponering. Kepentingan umum yang bagaimana itu harus dijelaskan ke publik supaya tidak terjadi simpang siur," katanya. (lia)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.