Header Ads

Sudah LGBT,Cegah, Jangan Muncul TBJM

acehbaru.com- LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender) semakin heboh belakangan ini. Isu LGBT lambat laun bakal menyeimbangkan isu Gafatar, dan mungkin kan menyalip pemberitaan kasus Kopi Sianida Mirna.

Bahkan gara –gara memberitakan ini Harian Republika  disomasi oleh  Forum LGBTIQ Indonesia  karena laporannya melayangkan pada halaman 1 edisi Ahad 24 Januari 2016 berjudul 'LGBT Ancaman Serius'.

Kelompok yang berlindung dibawah bendera pelangi ini, secara masyarakat lokal Aceh difahami dengan beberapa bahasa. Salah satu bahasa pasarannya menyebutkan dengan kata ‘kelompok adu eskondel’ atau Macicah, kenapa disebutkan macicah, itu adalah pembahasaan karena gaya yang gemulai.

Beriring perkembangan zaman LGBT dalam bahasa kerennya memiliki bendera tersendiri, tak tanggung bendera tersebut adalah hasil desain seorang seniman asal San Fransisco, Gilbert Baker, pada tahun 1978 membuat disain yang sudah direvisi berkali-kali. Disain pertama terdiri dari 8 warna, yaitu: hot pink, merah, jingga, kuning, hijau, pirus, indigo/biru, dan ungu.

[caption id="attachment_28422" align="alignright" width="275"]Bendera LGBT Bendera LGBT[/caption]

Maknanya adalah

  • Hot pink        : Seksualitas

  • Merah           : Hidup

  • Jingga           : Penyembuhan

  • Kuning          : Sinar Matahari

  • Hijau             : Alam

  • Pirus             : keajaiban/seni

  • Nila/Biru        : Ketenangan/Keselarasan

  • Ungu             : Semangat


Belakangan ini kemeriahan kelompok LGBT menimbulkan reaksi berbagai kalangan, bahkan sangat mengkhawatirkan bila kelompok LGBT tersebut menular sampai jauh ke masyarakat.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir menegaskan kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) semestinya tidak boleh masuk kampus. Hal itu, diungkapkannya menanggapi keberadaan Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC) di kampus Universitas Indonesia yang menawarkan konseling bagi kelompok LGBT. "Masa kampus untuk itu? Ada standar nilai dan standar susila yang harus dijaga. Kampus adalah penjaga moral," katanya, seperti dilansir Antara, Sabtu 23 Januari 2016.

Akibat pernyataan tersebut, Komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Intersex dan Queer Indonesia menggugat pernyataan beberapa pejabat negara soal komunitas tersebut. Koordinator Divisi Advokasi Gaya Warna Lentera Indonesia (GWL-INA), Slamet Rahardjo, mewakili forum LGBTIQ Indonesia, mengatakan semua pernyataan pejabat negara di media massa sangat mengucilkan kelompok LGBT.

"Kami meminta Presiden RI Joko Widodo menindak tegas Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan, Wali Kota Bandung, dan beberapa anggota DPR yang memuat rasa kebencian kepada LGBT," ujar Slamet, di Gedung LBH Jakarta, Rabu, 27 Januari 2016 (tempo.co)

Kelompok LGBT balik berargumen, bahwa keberadaan mereka juga mereka anggap sesuai dengan UUD 45, bahkan lebih specisifik larangan masuknya kelompok LGBT ke lingkungan kampus sebagai sikap pelanggaran konstitusi negara. "Mereka telah mengkhianati konstitusi karena ini tertulis dalam pasal 28 C UUD 1945 ayat (1), yang isinya setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Penyebutan LGBT sendiri, mulai sering dipakai sejak tahun 1990-an. Istilah ini berkembang dari istilah LGB ‘saja’, satu dekade sebelumnya. Berbagai istilah tambahan pun bermunculan seiring dengan waktu.

Misalnya pembubuhan unsur Q (queer) menjadi LGBTQ untuk menampung orang-orang yang masih mempertanyakan identitas seksual mereka.

Ada pula bubuhan I untuk interseks sehingga menjadi LGBTI. Sementara di India, ada istilah LGBTIH dengan H yang berasal dari kata hijrah, yang digunakan untuk mereka yang lahir sebagai pria, tapi memiliki identitas gender feminin, bertindak feminin, dan memakai pakaian perempuan (sidomi.com)

Akibat kehadiran mereka suasana makin meriah, penolakan datang dari berbagai penjuru, seperti Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini mengatakan jika merujuk hukum positif yang berlaku di Indonesia,  LGBT jelas sangat dilarangan. Secara eksplisit KUHP melarang dengan pidana.

Dijelaskannya, KUHP Pasal 292 menyatakan: "Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pasal pidana ini, kata Jazuli, memang tidak eksplisit merujuk pada hubungan sesama jenis yang sudah sama-sama cukup umur,  tetapi secara implisit menyiratkan perbuatan sejenis dilarang. “Saat ini ada semangat kuat untuk melarang hubungan sesama jenis dalam pembahasan RUU KUHP di DPR,” kata Jazuli, Ahad 7 Feb 2016. (republika.co.id)

Sementara Komisi Nasional Perempuan Wakil Ketua Komnas Perempuan Budi Wahyuni dalam pernyataanya, Rabu (27/1/2016) justru bukan menjawab persoalan dasar, tetapi justru berbicara soal effeks yang ditimbulkan oleh  LGBT.

Budi Wahyuni berharap selain itu pejabat publik harus bersikap adil dan tidak mudah menstigma warga negara atas dasar apapun. Termasuk hindari mengeluarkan pernyataan yang akan memicu kekerasan dan diskriminasi.

Bila muncul TBJM (terjun, bebas, jatuh, mati)

TBJM (terjun, bebas,  jatuh, mati). Bila nantinya muncul kelompok macam ini tentunya ini suatu kekhawatiran baru bagi pemerintah dan masyarakat, walaupun kelompok tersebut merasa senang naik ke gedung dan pohon yang tinggi secara berduaan terjun bebas, dan akibatnya adalah kematian.

Bila terjun dianggap suatu kesenangan dan mampu mewakili kebutuhan dasar mereka dan kematian dianggap suatu kebahagian bakal peening lagi para pengelola negara ini melihat ekpresi dari warganya.

Tapi,  mudah-mudahan jangan.

Pasalnya dengan LGBT, Gafatar,  dan berbagai aliran serta banyaknya orang yang mengaku dirinya sebagai nabi saja, ribet sudah negeri ini. Belum lagi dibumbui dengan papa minta ini dan itu, dan warna-warni ‘atraksi’ anggota DPR dan KPK, serta dan lain-lainnya.  (irv)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.