Header Ads

Koalisi Sipil Aceh Sebut Revisi UU KPK Amanat Koruptor

acehbaru.com | Banda Aceh – Juru bicara Koalisi masyarakat sipil Aceh menyebutkan politisi sedang mengglonggongi (memasukkan air kedalam..) masyarakat dengan bahasa membangun bangsa dengan jujur dan rakyat sejahtera. Minggu, 14 Februari 2016

“Revisi UU KPK bukanlah solusi bagi kita tapi menjadi amanat para koruptor yang ingin bebas dalam melakukan kejahatan. Dimana mareka para partai/politisi melakukan desain tanpa merasa malu dengan semangat,KPK harus lumpuh,” Ujar Alfian di Banda Aceh.

Dia menambahkan langkah DPR yang begitu menunjukkan syahwatnya  dalam melakukan pelumpuhan KPK dengan merevisi UU KPK, adalah suatu upaya sedang membabal masyarakat, dibalik itu DPR cenderung sedang berupaya melindungi para koruptor yang masih menjadi ancaman serius terhadap bangsa ini

Sembilan fraksi di DPR pada rapat Badan Legislasi (Baleg) pada Rabu 10 Februari 2016 memutuskan agar revisi UU KPK dilanjutkan ke tahap selanjutnya yakni menjadi inisiatif DPR untuk dibahas dalam rapat paripurna. Saat itu hanya fraksi Partai Gerindra yang menolak. Namun belakangan, Partai Demokrat disusul fraksi PKS juga menyatakan menolak.

Poin Krusial Usulan Pemerintah

1. Penyadapan
2. Rekrutmen penyelidik dan penyidik KPK
3. Dewan pengawas
4. Kewenangan penghentian perkara.

Poin Krusial Usulan Baleg DPR

  1. Penyadapan

  2. Rekrutmen penyelidik dan penyidik

  3. Dewan pengawas

  4. Kewenangan penghentian perkara

  5. Penyitaan

  6. Prosedur pemeriksaan Ttersangka

  7. Pengunduran diri dan pemberhentian pimpinan KPK


8.      Proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutn KPK hanya terikat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku

Jika mencermati Naskah Revisi UU KPK per Februari beserta tambahannya maka poin krusial yang ditawarkan oleh DPR ternyata jauh lebih banyak (dua kali lipat) dari yang disepakati oleh pemerintah. Berdasarkan naskah terbaru, Koalisi Masyarakat Sipil Aceh mencatat ada 8 poin krusial yang diusulkan oleh DPR, tidak ada satupun yang dapat dikatakan memperkuat KPK.

Sedangkan Luhut Binsar Panjaitan yang mewakili pemerintah menyatakan bahwa Revisi UU KPK hanya dibatasi pada empat aspek saja yaitu kewenangan penghentian penyidikan, rekrutmen penyelidik dan penyidik KPK, pembentukan dewan pengawas dan pengaturan mekanisme penyadapan. Pemerintah juga menyatakan akan menolak Revisi UU KPK jika membahas di luar empat poin krusial tersebut dan dinilai melemahkan KPK.

Berdasarkan fakta dan realitas di atas, Koalisi Masyarakat Sipil Aceh meminta agar Pemerintah khususnya Presiden Jokowi untuk menepati janjinya, menarik pembahasan Revisi UU KPK bersama dengan DPR; hal ini sesuai dengan Agenda Nawa Cita khususnya memperkuat KPK.

“Kedua  KPK mengirimkan surat resmi yang menyatakan penolakan terhadap rencana pembahasan Revisi UU KPK dengan substansi yang melemahkan kerja KPK,” Sebut Alfian yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pekerja Lsm Masyarakat Transparansi (MaTA) Aceh. (ira)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.