Header Ads

Buaya Tak Pernah Diberi Makan, Warga Bireuem Bayeun Ketakutan

acehbaru.com | Aceh Timur- Keberadaan tiga ekor buaya disebuah kolam dilingkungan penduduk di Desa Paya Pelawi, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur yang diketahui tak pernah diberi makan membuat warga Bireum Bayeun khawatir,  Jumat, 26 Februari 2016

Menurut warga buaya tersebut milik seorang pengusaha warga turunan Tionghoa yang menempatkan satwa liar itu di kolam sekitar rumah penduduk sejak tahun 2012 lalu.Tempat tersebut diduga adalah tempat pemeliharaan buaya.

" Tiga tahun lalu seorang pengusaha (orang cina) meletakkan tiga binatang buaya di kolam itu dan kami lihat tidak pernah diberi makan oleh pemiliknya," Ujar Adnan warga desa.

[caption id="attachment_28948" align="alignright" width="300"]Jalan menuju kolam buaya di desa Bireum Bayeun, Kab Aceh Timur, Jumat, 26 feb 2016 | foto acehbaru.com Jalan menuju kolam buaya di desa Bireum Bayeun, Kab Aceh Timur, Jumat, 26 feb 2016 | foto acehbaru.com[/caption]

Adnan mengkhawatirkan  satwa buas  itu berbahaya, apalagi anak- anak sering bermain di sekitar kolam dan warga sering memotong rumput di sana. Awalnya ada beberapa orang yang diminta menjaga buaya itu, tetapi hanya sekitar 7 bulan saja. Setelah itu para penjaga tidak ada dan buaya itu dibiarkan begitu saja.

Asep, staf BKSDA Aceh, saat dikonfirmasi via selular mengaku mengetahui pemilik buaya bernama Junaidi dan tempat pemeliharaan buaya tersebut tidak memiliki izin.
"Buaya di Aceh Timur itu milik junaidi, tahun 2013 lalu ada melapor ke BKSDA (bertemu saya) untuk mengurus izin pemeliharaan buaya," ungkap Asep.

[caption id="attachment_28949" align="alignright" width="300"]Kawasan kolam buaya di desa Bireum Bayeun, Kab Aceh Timur, Jumat, 26 feb 2016 | foto acehbaru.com Kawasan kolam buaya di desa Bireum Bayeun, Kab Aceh Timur, Jumat, 26 feb 2016 | foto acehbaru.com[/caption]

Tetapi karena persyaratan dan sarana pemeliharaannya yang sesuai peraturan belum dipenuhi (belum cukup) maka sampai sekarang izinnya belum bisa diberikan.
Kata Asep, waktu itu junaidi datang bersama anggota Polda Aceh dan BKSDA memberikan ( menitipkan) dua buaya kepada junaidi. Asep juga menjelaskan sebenarnya tidak boleh memelihara buaya tersebut sebelum ada izinnya.

Saat ini, tiga buaya lapar tersebut dipindahkan Abdullah warga Langsa ke penangkaran Hutan Kota Langsa, agar terawat dengan benar dan tidak mengancam warga desa. Beberapa hari lalu atas laporan junaidi, Abdullah mengaku Polres Kota Langsa menangkap Abdullah dengan tuduhan melakukan pencurian buaya milik Junaidi.

Abdullah mengaku tidak mengetahui buaya tersebut milik junaidi (warga turunan tionghoa). Dia memindahkan buaya tersebut atas perintah walikota langsa, usman Abdullah.

Abdullah menjelaskan kronologinya. Bulan lalu,  seorang warga kota langsa, turunan tionghoa biasa dipanggil Asiong yang belakangan diketahui adalah mintra bisnis junaidi, memberikan tiga buaya kepada walikota langsa untuk di tempatkan di hutan kota. Lalu Abdullah diminta untuk mengambil buaya tersebut.

Dari penangkapan Abdullah  ini kemudian diketahui bahwa pemilik buaya lapar tersebut ada junaidi yang tidak memiliki izin pemeliharaan buaya.

Buaya Muara termasuk satwa liar yang dilindungi undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Lampiran PP No. 7 Tahun 1999, dan ada kententuan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 bahwa:

Barangsiapa dengan Sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (Pasal 21 ayat (2) huruf a), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).(Pasal 40 ayat (2));

Barang Siapa Dengan Sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati (Pasal 21 ayat (2) huruf b), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2));

Dengan Sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; (Pasal 21 ayat (2) huruf d), diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (2) (ivo)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.