Header Ads

Amnesti Untuk Din Minimi, Ini Komentar DPR RI asal Aceh

acehbaru.com - Rencana pemerintah untuk memberikan amnesty untuk kelompok Din Minimi ternyata tak semulus yang dibayangkan, anggota DPR RI asal Aceh Nasir Jamil juga mengkritisi kebijakan ini.   Selasa, 16 Februari 2016

Dalam rapat kerja gabungan pemerintah bersama Komisi Hukum dan Komisi Pertahanan DPR RI. Senin 15 Februari 2016. Yang dihadiri Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Torry Djohar, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Jaksa Agung M. Prasetyo.

Sebagaimana dirilis Cnn Indonesia, Anggota Komisi Hukum DPR RI Nasir Djamil dari Partai PKS asal Aceh itu menuturkan berdasarkan Perpres nomor 22 tahun 2005 sulit ada celah hukum memberi amnesti atau abolisi kepada gerombolan bersenjata seperti Din Minimi. Berdasarkan rapat dengar pendapat bersama Panglima Kodam Iskandar Muda dan Kapolda Aceh pada Maret 2015 lalu, Din Minimi disebut sebagai kelompok kriminal.

Dia menjelaskan ada desakan di Aceh untuk tidak memberi amnesti pada Din Minimi sehingga pemerintah harus berhati-hati.

"Dan saat itu kami minta agar polisi dan TNI bisa kerja sama untuk lumpuhkan gerakan itu di lapangan," ucap Nasir Jamil.

Din Minimi merupakan mantan kombatan GAM. Dia menyerahkan diri ke Badan Intelijen Negara pada, Senin 28 Desember 2015 lalu.

Keputusan Din Minimi untuk turun gunung dan serahkan 15 pucuk senjata setelah mendapat sinyal akan diberikan amnesty setelah negosiasi Badan Intelijen Negara dan negosiator berkewarganegaraan Finlandia dari lembaga Pacta Sunt Servanda, Juha Christensen.(irv)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.