Header Ads

Inikah Fakta Dana Aspirasi Begitu Di Minati ?

acehbaru.com | Banda Aceh - Dana aspirasi anggota DPRA yang 10 milyar itu menuai 'Ispirasi',. Banyak pihak menuding dana aspirasi sebagai dana 'senyum' bagi anggota DPR, karena proyek atau kegiatan yang di laksanakan dengan dana itu, sudah jelas target dan siapa yang meng-eksekusinya. Dia akui atau tidak bila dana aspirasi tak disetujui oleh eksekutif maka itu salah satu penyebab semangat berdewan akan semakin kurang. Tentunya kita pasti bertanya ada apa dengan dana Aspiarasi dan kenapa begitu di minati?

Berbagai faham dan tanggapan muncul baik dari anggota DPR sendiri maupun aktivis. Diberitakan Serambi dalam kasus dana asprasi DPR Aceh, pihak DPRA mengklaim pengalokasian anggaran aspirasi sebagai sesuatu yang sangat mulia tetapi kalangan kritis, seperti aktivis LSM dan pengamat ekonomi malah menilai dana aspirasi adalah produk ilegal dan akal-akalan legisltaif agar bisa mengelola anggaran untuk meraup keuntungan dengan mekanisme kickback (menerima persenan).

Koordinator Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani menilai alokasi anggaran untuk dana aspirasi anggota dan pimpinan DPRA adalah salah satu produk anggaran ilegal. Menurutnya, dana aspirasi/reses anggota DPRA yang mencapai 10 miliar per orang sangat rawan terjadi menyelewengan dan menjadi biang masalah setiap kali diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh sejak beberapa tahun terakhir.

Askhalani mengatakan itu menanggapi berita yang dilansir Serambi tentang besaran dana aspirasi DPRA untuk tahun anggaran 2016 yang mencapai Rp 885 miliar. “Alokasi anggaran dana aspirasi adalah salah satu produk anggaran ilegal, karena tidak ada sandaran hukum yang mengatur soal itu. Selama ini alokasi anggaran aspirasi juga sangat rawan terjadi penyimpangan dan menjadi biang masalah setiap kali diaudit,” tandas Askhalani yang diwawancarai Serambi, Senin (11/1).

Askhalani mengklaim, dana aspirasi sebenarnya salah satu sumber masalah paling parah dalam APBA setiap tahunnya. Perihal tersebut juga selaras dengan hasil temuan supervisi dan monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2013-2014 yang menempatkan dana aspirasi DPRA sebagai salah satu sumber anggaran dalam APBA yang bermasalah dan rawan penyelewengan. “Jadi kalau Pemerintah Aceh bermimpi ingin mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), itu mustahil dan keinginan itu harus dikubur dalam-dalam. Kenapa? Karena dana asprasi adalah penyumbang masalah utama dalam pengelolaan APBA yang bisa menggagalkan opini tersebut,” kata Askhalani.

GeRAK juga mengklaim, dana aspirasi dewan sebenarnya akal bulus para elite di DPRA untuk mengelola anggaran. Berdasarkan temuan GeRAK sepanjang tahun 2010-2014, pengelolaan dana yang digelontorkan dalam jumlah besar dan dikemas dengan nama program aspirasi itu, menjadi salah satu cara DPRA untuk meraup keuntungan dengan mekanisme kick back.

“Mereka menunjuk pihak-pihak tertentu sebagai penerima manfaat atau menunjuk rekanan tertentu untuk melaksanakan program yang diusung. Setelah itu meminta balasan dengan pola pemberian fee, pemberian fee, baik memotong jumlah dana atau meminta kompensasi dari program yang dilaksanakan. Itu cara yang dilakukan selama ini,” ujar Askhalani.

Menurutnya, dana aspirasi yang dibagi masing-masing Rp 10 miliar untuk setiap anggota DPRA adalah salah satu tindakan yang dipertontonkan ke masyarakat seolah-olah itu kepentingan publik yang diperjuangkan. Padahal, itu adalah salah satu cara bagi anggota DPRA untuk mendapatkan syafaat. “Bahkan, usulan tersebut juga erat kaitan dengan logistik menjelang Pilkada 2017, anggaran itu nanti akan digunakan untuk kepentingan salah satu kandidat yang akan diusung pada pilkada,” kata aktivis antikorupsi tersebut.

GeRAK juga mendesak Mendagri lebih ketat mengawasi anggaran yang diusulkan oleh Pemerintah Aceh dalam RAPBA 2016. Menurut Askhalani, evaluasi dan pengawasan terhadap usulan anggaran cukup penting dilakukan agar penggunaannya bisa maksimal dan tepat sasaran. “Sumber-sumber dana yang ilegal juga harus ditolak, jangan dengan mudah diterima. Kalau hal itu terus dibiarkan maka setiap tahunnya cukup banyak dana yang digelontorkan ke Aceh menjadi sia-sia,” pungkas Askhalani

Keserakahan
Tanggapan terhadap pengalokasian anggaran aspirasi untuk DPRA yang mencapai Rp 885 miliar juga disuarakan Ketua Harian Front Pembela Tanah Air (PeTA) Provinsi Aceh, T Sukandi.

“Mencermati berita tersebut, kami selaku masyarakat merasa sakit hati karena yang diminta rakyat kesejahteraan akan tetapi yang diperlihatkan oleh DPRA adalah keserakahan. Karenanya dapat kami nyatakan bahwa lembaga DPRA adalah lembaga tempat berkumpulnya orang-orang serakah,” tandas Sukandi.

Menurut mantan anggota DPRK Aceh Selatan ini, yang sebenarnya tujuan (anggota DPRA) adalah untuk mensejahterakan diri mereka sendiri dengan memakai topeng mengatasnamakan wakil rakyat dan berdalih bahwa uang itu untuk menampung pembangunan yang berdasarkan aspirasi rakyat.

T Sukandi juga menilai anggota DPRA bukan hanya tidak punya nurani akan tetapi mereka juga tidak punya rasa malu karena secara terang benderang mempertontonkan watak serakah di hadapan rakyat sebagai tuan mereka yang selama ini membayar gaji mereka dengan kristalisasi keringat rakyat. “Mereka (DPRA) harus mengedepankan kepentingan rakyat bukan malah mengelabui rakyat dengan alasan untuk kepentingan rakyat,” kata Sukandi.

Suburkan calo anggaran

LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai, pengalokasian dana aspirasi DPRA berpontesi disalahgunakan karena tidak ada aturan yang membenarkannya dan bahkan dapat menghancurkan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Hal itu disampaikan Koordinator Bidang Advokasi Anggaran dan Kebijakan Publik MaTA, Hafidh kepada Serambi, Senin (11/1). Menurutnya, dana aspirasi yang dikelola legislatif selama ini telah banyak menuai kecaman dari berbagai kalangan. “Sejak digulirkannya dana aspirasi, telah memicu permasalahan-permasalahan dalam penyalurannya,” kata Hafidh.

Dia mengatakan, ketika mengusulkan dana aspirasi, anggota Dewan sedang menggadaikan makna hakiki DPR baik di provinsi maupun kabupaten/kota sebagai sebuah lembaga perwakilan rakyat. Perilaku tersebut, membuat anggota Dewan hilang daya kritisnya ketika membahas program-program yang diajukan eksekutif.

“Karena di sana akan adanya ‘tawar menawar’ nominal dana aspirasi dengan nominal dana yang akan dikelola eksekutif. Kita dari elemen sipil tidak sepakat dan terus mendesak Pemerintah Aceh untuk tidak mengalokasikan dana aspirasi bagi legislatif,” tandas Hafidh.

Dia juga menyebutkan, pengalokasian dana aspirasi dapat menyuburkan calo anggaran yang dilakukan oleh anggota Dewan itu sendiri. Pasalnya, masyarakat akan berlomba-lomba membuat proposal dan melobi anggota Dewan untuk memperoleh dana aspirasi. “Besarnya dana aspirasi sangat ditentukan oleh kekuatan lobi dan akses para konstituen terhadap anggota Dewan,” kata Hafidh.

Selain itu, lanjut Hafidh, dana aspirasi dapat memperbesar jurang kemiskinan antardaerah dan dapat menimbulkan kesenjangan di tingkat masyarakat. “Adanya dana aspirasi berdasarkan daerah pemilihan justru akan memperlebar jurang kemiskinan antardaerah, karena anggaran hanya terpusat pada daerah-daerah yang banyak penduduknya,” ungkap Hafidh. (serambi)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.