Header Ads

Pilkada, Amplop Ludes di Pasuruan Jawa Timur

acehbaru.com - Ini suatu yang tak dipikirkan oleh para penjual, dimana pilkada dapat meningkatkan daya beli amplop. Di Pasuruan Jawa Timur jelang pencoblosan sulit mendapatkan amplop ditoko-toko karena sudah duluan di borong. Rabu, 9 Des 2015

Dikutip dari Sindonews.com para penjual mengaku stok amplop ukuran kecil hingga sedang, kerap ludes diborong pembeli. Mereka pun mengaku senang barang dagangannya laku keras."Stok amplop kosong. Kalaupun ada, langsung diborong pembeli," ujar seorang pedagang kelontong di Jalan Slagah, Kota Pasuruan, Selasa 8 Desember 2015.

Amplop dan praktik money politics atau politik uang tentu sangat berkait erat. Sejumlah uang diberikan kepada calon pemilih, selalu dibungkus dengan amplop.

Dengan jumlah pemilih sebanyak 142.948, kebutuhan amplop untuk praktik haram tersebut bisa mencapai 100.000 amplop.

"Saya sudah mendatangi beberapa toko besar, tidak ada stok amplop. Sudah habis sejak beberapa hari lalu," ujar Hilmi, seorang warga Jalan Mawar.

Selain terkurasnya stok amplop, para pemilik jasa fotokopi juga ketiban rezeki nomplok. Para pengguna jasa fotokopi ini bahkan rela membayar dua kali lipat untuk dokumen KTP yang digandakannya.

Pengguna jasa ini meminta kepada pemilik toko untuk mengerjakan borongan fotokopi KTP ini pada malam hari setelah toko ditutup. Mereka tidak ingin order fotokopi KTP yang diduga untuk keperluan data politik uang ini diketahui orang lain.

"Saya senang saja mengerjakan fotokopi KTP pada malam hari setelah toko tutup. Apalagi mereka menawarkan ongkos dua kali lipat harga normal," ujar seorang pemilik fotokopi di Jalan Wahidin Kota Pasuruan.

Anggota Panitia Pengawas (Panwas) Kota Pasuruan Tuji Hartono menyatakan, untuk mencegah praktik politik uang ini pihaknya telah meningkatkan kinerja petugas pengawasan lapangan. Para petugas ini tidak akan segan menangkap pelaku yang terbukti membagikan uang kepada masyarakat.

"Potensi money politics bisa terjadi kapan saja. Tetapi kami sudah berupaya untuk mencegah terjadinya money politics tersebut. Kami juga meminta masyarakat untuk melapor jika menemukan praktik money politics," kata Tuji Hartono. (sindonews.com)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.