Header Ads

Menunggu Vonis Yang Mulia

Persidangan kasus dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua DPR RI Setya Novanto atas laporan menteri ESDM Sudirman Said tinggal vonis. Apakah Setya Novanto di Vonis Berat atau ringan –ringan saja ?

Setelah pelapor dan perekam serta orang yang disebut dalam rekaman itu telah dipanggil yang mulia MKD untuk didengarkan sebagai saksi.

Pasalnya keraguan publik terhadap keputusan MKD yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat sudah nampak saat persidangan pemeriksaan pelapor dalam hal ini Sudirman Said. Nuansa penekanan terhadap Sudirman terlihat, bahkan ada anggota MKD bertanya kepada Sudirman dengan pertanyaan diluar kontek yang dilaporkan. Pun begitu saat pemeriksaan Maroef Syamsuddin direktur Freeport.

Keraguan bertambah lagi ketika sidang pemeriksaan teradu yaitu Setya Novanto, ditengah harapan publik agar dilakukan persidangan terbuka, sama dengan dua persidangan sebelumnya. Namun lagi –lagi masyarakat harus mengucapkan ….clup ba, clupba, rupanya sidang dilaksanakan tertutup.

Keputusan sidang tertutup terkhusus kepada Setya Novanto menimbulkan asumsi keberpihakan sebagian besar anggota MKD kepada sang ketua ini semakin besar. Kabar akan dipanggil Riza Khalid, diduga salah satu dari 3 orang dalam rekaman tersebut sedikit membuat masyarakat bersemangat, paling tidak dengan kehadiran Riza yang diduga paling aktif berbicara dalam rekaman tersebut setidaknya akan membuka tabir ‘Skandal yang sering disebut media Papa Minta Saham ini’

Namun lagi-lagi menghadirkan seorang Riza ke MKD yang mulia bukan persoalan mudah, saat kasus itu gencar disoroti media, saudagar minyak itupun dikabarkan telah duluan berangkat ke luar negeri. Dan akhirnya yang mulia MKD dengan berbagai argumentasi hanya memanggil Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan

Persidangan yang dilaksanakan yang mulia terhadap Luhut Binsar Panjaitan berlangsung normal. Lebih aman dari sorotan pertanyaan menyudutkan, bahkan Luhut lebih leluasa menjelaskan, tanpa gertaan –gertaan kecil seperti yang dialami pelapor Sudirman Said.

Persidangan ini juga membuktikan ketidakrelaan beberapa anggota MKD, sang ketua di laporkan Sudirman, bahkan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dari Partai Golkar Kahar Muzakkir secara gamblang memberikan pembelaan kepada ketua DPR Setya Novanto saat sesi tanya jawab dengan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan.

Alih-alih bertanya, Kahar malah menyebut Menteri ESDM Sudirman Said dan Presiden Direktur Freeport Maroef Sjamsuddin lah yang melanggar etika.

"Kasus ini berawal dari aduan saudara Menteri ESDM Sudirman Said, aduannya sangat sadis, seorang menteri menuduh Ketua DPR menjanjikan suatu penyelesaian perpanjangan kontrak Freeport dengan meminta saham kemudian disebutkan juga mencatut nama Presiden dan Wapres," kata Kahar Muzakir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 14 Desember 2015

Kahar kemudian mengungkap pandangannya bahwa UU Nomor 4 tahun 2009 menegaskan Freeport tidak diizinkan mengekspor konsentrat sejak Juli 2015 yang ditudingnya masih dilindungi oleh Sudirman Said. "Yang tidak punya etika itu adalah saudara pengadu. Bukti yang diberikan sampai saat ini tidak ada. Bersekongkol dengan siapa, ya saksi. Karena Maroef yang bilang mau memberikan rekaman asli tapi sampai sekarang malah diberikan ke Kejaksaan," kata Kahar.

Loyalis Novanto itu lantas menuding Sudirman dan Maroef melanggar etika dan bersekongkol untuk menyerang Novanto.

"Sekarang siapa yang tidak punya etika? siapa yang bohong? siapa yang melanggar Undang-undang? Ini adalah konspirasi antara Maroef Sjamsuddin dengan Sudirman Said dengan cara yang tidak beretika, melanggar Undang-undang, dengan menjanjikan kotrak Freeport," tuturnya. (Gatra)

Uniknya yang mulia, walaupun sudah berhari –hari melakukan persidangan dengan dasarnya adalah rekaman itu dan transkrip laporan Sudirman Said serta pengakuan dibawah sumpah Direktur Freeport Maroef Syamsuddin.

Namun segelintir yang mulia hingga persidangan jelang vonis etik itu, masih terus mempersoalkan keabsahan rekaman tersebut, ..ha.ha hingga masih bernafsu untuk mencari alasan pembenaran bahwa rekaman itu diragukan, dengan alasan Maroef tak menyerahkan yang asli.

Masih ada yang lain, setelah soal rekaman, ketidakhadiran Riza Chalid patut diduga akan menjadi alasan kedua para yang mulia dalam memutuskan dugaan pelanggaran etika yang dilakukan ketua DPR RI Setya Novanto.

Pun berbagai pernyataan para pengamat, pakar hukum dan kalangan anggota DPR sendiri bahwa Novanto telah terbukti melanggar etik dan terancam sanksi berat, serta desakan mundur dari masyarakat. Namun vonis yang kedua setelah vonis ringan diterima sang ketua pasca ketemu Donald Trump masih tanda tanya.

Karena publik sadar walaupun segitu fulgar telah nampak, namun usaha ‘menyelamatkan club’ tidak tertutup kemungkinan akan terus terjadi.

Nah, Apapun keputusan yang mulia esok.

Pengawalan dan desakan publik terhadap kasus ini, baik pressure keputusan MKD maupun dukungan penegakan hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung mutlak harus dilakukan Rakyat.

Karena negara ini bukanlah milik segelintir orang, tapi negara ini adalah milik rakyat. Maka Rakyat sudah saatnya bangkit mengawal negara dan dapat menghentikan nyanyian ‘tarian olah sana dan olah sini, oleh segelintir orang yang ingin meraup keuntungan pribadi.(*)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.