Header Ads

Aceh Dapat 47,1 Trilyun dari APBN

acehbaru.com | Banda Aceh – Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk Aceh tahun 2016 mencapai Rp 47,1 triliun, dan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, yang sekitar Rp 28,3 triliun. APBN 2016 tersebut  meliputi dana transfer Rp 34,5 triliun, dan dana kewenangan sekitar 12,6 triliun.

Hal itu disampaikan Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah di hadapan Wali Nanggroe, Paduka Yang Mulia (PYM) Malik Mahmud Al-Haytar, seluruh bupati/walikota se-Aceh, dan para pimpinan instansi vertikal pada acara penyerahan DIPA APBN Tahun 2016, di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Jumat 18 Des 2015

“Peningkatan sangat signifikan terutama pada alokasi dana desa. Pada anggaran 2015 dana desa sebesar Rp 1,7 triliun dan naik sebesar 125 persen menjadi Rp 3,829 triliun. Kenaikan ini harus dibarengi dengan pengawasan yang baik agar dikelola secara transparan,  akuntabel, dan terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tegas Gubernur Zaini serius

Gubernur yang kerap disapa dengan Abu Doto itu menjelaskan, penyerahan DIPA tersebut sebagai tindak lanjut penyerahan DIPA oleh Presiden Joko Widodo kepada Pimpinan Lembaga Negara, Lembaga Kementerian, dan Gubernur se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta pada 14 Desember lalu.

“Ini tindak lanjut penyerahan DIPA oleh Presiden RI kepada kami dan gubernur seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta pada 14 Desember lalu. DIPA Tahun 2016 ini diserahkan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga yang ada di provinsi dan kabupaten/kota di Aceh,” terang Doto Zaini

Menurut Abu Doto, peningkatan volume DIPA Tahun 2016 ini seyogyanya diawasi dengan baik supaya memberikan dampak positif dalam proses pelaksanaan pembangunan dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Agaran ini harus dipergunakan secara efisien dan efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh

Abu Doto mengingatkan bahwa sepanjang tahun 2015 perekonomian Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat. Pertumbuhan ekonomi nasional di bawah 5 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kondisi itu berdampak ke daerah, tidak terkecuali Aceh. Pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun ini berkisar 4,09 persen, juga lebih rendah dibanding tahun lalu yang berkisar 4,82 persen. Kondisi ini berimplikasi pada tingkat kemiskinan yang bertahan pada angka 17,08 persen.”

Indikator tersebut, kata jebolan Fakultas Kedokteran, USU, Medan, itu menjadi catatan tersendiri bagi bagi Pemerintah Aceh. Tantangan pembangunan yang dihadapi tidak kian berat mengingat nilai tukar rupiah terhadapat dollar Amerika Serikat belum kunjung membaik.

“Kita harus bekerja lebih keras mengejar target pertumbuhan ekonomi  Aceh untuk mendekati pertumbuhan nasional, yakni sekitar 5,3 persen itu.  Selain dari APBN, dukungan APBA dan APBK sangat penting untuk mencapai  sasaran makro ekonomi pada tahun 2016 nanti,” tegasnya lagi.

Abu Doto mengungkapkan, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, dalam pertemuan dengan para Gubernur dan Perwakilan Kementerian/Lembaga di Istana Negara pada 14 Desember lalu, volume belanja negara dalam APBN 2016 ditetapkan sebesar Rp 2.095,7 triliun, meningkat 5,6 persen dibanding APBN-P tahun 2015.

Distribusi dari volume belanja negara tersebut, masing-masing sebesar 37,4 persen dialokasikan melalui Kementerian Negara/Lembaga serta 36,7 persen untuk transfer ke Daerah dan Dana Desa. Sementara sisanya 25,8 persen dialokasikan melalui Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Penggunaan Dana Transfer dan Dana Desa

Menurut Gubernur Zaini Abdullah, Penggunaan dana transfer dan dana desa antara lain untuk peningkatan fiskal daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Dana tranasfer dan dana desa juga digunakan untuk Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah, Memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pasca bencana.

Selanjutnya, Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar, Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, urainya.

Terakhir, dana tersebut juga digunakan untuk Meningkatkan kualitas pengalokasian dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi.

“Sementara itu, khusus untuk alokasi dana desa, Pemerintah Kabupaten/Kota diminta memperhatikan faktor jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis,” pesan Gubernur.

Gubernur berharap, dengan diserahkannya DIPA pada hari ini, yang secara simbolis diserahkan kepada pimpinan satuan kerja instansi vertikal dan para bupati/wali kota, dapat dimanfaatkan untuk program yang telah ditentukan secara efektif, transparan dan berdaya guna.

“Sebagai pimpinan lembaga dan Kepala Daerah, saudara-saudari juga harus secara maksimal mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, melalui pelaksanaan program yang kredibel dengan pengawasan yang disiplin.

Untuk itu Gubernur menegaskan, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian para pimpinan lembaga dan kepala daerah, yaitu Pemanfaatan dana APBN yang merupakan dana Pemerintah Pusat dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah mampu membantu APBA/APBK untuk kegiatan pembangunan.

Selain itu Masing-masing Pemerintah Daerah dapat memaksimalkan penggunaan dana APBN dimaksud sesuai kebutuhan.

Terakhir, Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan untuk kedepan akan ditingkatkan pengendalian secara ketat, intens dan menyeluruh oleh Pemerintah Aceh bekerjasama dengan Pemerintah Pusat yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monev serta pelaporan.

“Dengan demikian setiap pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga terhindar dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. (rilis)

 

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.