Header Ads

Kongres HMI Di Riau 'Panen' Uang, Pengamat : Itu Tidak Realistis

acehbaru.com - Kucuran dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Riau senilai Rp 3 miliar untuk kongres HMI ke-29 dianggap tidak realistis hanya untuk acara mahasiswa selama sepekan. "Saya katakan ini sangat tidak realistis," kata Rawa El Hamady Pengamat sosial asal Riau,Sabtu, 21 November 2015.

Menurut Rawa, untuk seukuran agenda yang menggunakan uang rakyat, justru masyarakat belum tahu persis apa materi rekomendasi yang kuat terhadap pemerintahan yang akan dibawa oleh mahasiswa untuk perubahan besar bagi masyarakat Riau. Alasan menggenjot perekonomian masyarakat tidak kuat karena perekonomian otomatis berjalan tanpa harus ada kucuran dana untuk menggelar acara.

Ekonomi akan terpacu, kata Rawa, karena lebih-kurang seribu kader HMI dari setiap provinsi datang ke Pekanbaru dengan biaya yang dibawa peserta itu sendiri. Otomatis dengan sendirinya bakal terjadi transaksi ekonomi seperti hotel, transportasi, dan konsumsi. "Ada atau tidaknya bantuan pemerintah dalam acara itu, yang namanya ekonomi akan tetap berjalan," ujarnya.

Yang menjadi pertanyaan, menurut Rawa, uang Rp 3 miliar yang katanya akan kembali ke masyarakat Riau itu masih diragukan. HMI harus bisa menjelaskan indikator ekonomi yang membantu masyarakat, misalnya apakah mahasiswa menyediakan gerai untuk usaha kecil dan menengah yang berdagang di area kongres. Atau panitia dari sisi konsumsi sudah berkoordinasi dengan pengusaha rumah makan di Pekanbaru.

Seharusnya, kata Rawa, untuk mengadakan kongres tersebut HMI tidak harus meminta atau menerima bantuan dari pemerintah. HMI mesti pintar mencari dana sendiri. Kegiatan bisa dibiayai dengan menggalang dana dari alumnus yang jumlahnya sudah mencapai ratusan ribu orang sukses di berbagai sektor. "Bukan terima bantuan pemerintah daerah," katanya.

Dengan begitu, ada dari masyarakat nantinya juga bakal meragukan pergerakan mahasiswa yang selama ini dikenal pengontrol kebijakan pemerintah setelah menerima bantuan untuk kongres. "Masyarakat akan mempertanyakan itu," jelasnya.

Meski begitu, kata Rawa, bantuan dari pemerintah tidak bisa dikatakan sebagai upaya meredam pergerakan dan aksi kritis mahasiswa. Sebabnya, dia melihat untuk di Riau sendiri pergerakan mahasiswa tidak begitu kuat. Kucuran dana APBD Riau yang diterima mahasiswa lebih disebabkan peran alumnus HMI yang posisinya lebih strategis dari Gubernur Riau.

Banyak alumnus berada pada level pejabat negara seperti wakil presiden, menteri, Badan Pemeriksa Keuangan bahkan di Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Kejaksaan Tinggi. Negosiasi di kalangan elite lebih mendominasi ketimbang peran mahasiswa itu sendiri. "Peran mahasiswa dalam negosiasi itu lebih kecil dibanding para alumninya yang sesama birokrasi," katanya. (sumber TEMPO.CO)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.