Header Ads

Ini Pernyataan MPU Soal Halal Haram Vaksin Polio

acehbaru.com | Aceh Barat - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menyatakan penggunaan vaksin Polio dibolehkan dikala kondisi darurat. Pernyataan itu disampaikan Wakil MPU Aceh Tengku Faisal Ali dalam pertemuan desiminasi fatwa dan advokasi di Aula Dinas Kesehatan, Aceh Barat, Senin 9 November 2015

Menurut Tengku Faisal Ali, vaksin folio tetes sekarang dibuat dari Kera dicampur enzim babi. "Vaksim penderita folio dikembangkan dengan media ginjal janin Kera berekor panjang berusia 120 hari, lalu dipisahkan menggunakan enzim babi," katanya.

Dasar itu, katanya pihak MPU Aceh telah mengeluarkan fatwa Nomor 03 tahun 2015 pada tanggal 22 April 2015 Tentang Vaksin Polio tetes. “ Kita berharap Vaksin di produksi dari bahan yang halal,” Harap Wakil MPU Aceh

Kasus ini telah lama di perbincangkan, bahkan untuk menjawab keraguan tersebut, unsure dari MPU Aceh telah datang ke produsen vaksin Bio Farma Bandung.

“Menurut penelitian kami yang telah datang ke Produsen Vaksin Polio di Bandung, vaksin tersebut sama sekali tidak bersumber dari babi atau bernajis. Apabila sudah ada kekhawatiran kita terhadap terserang penyakit mewabah seperti Polio, vaksin dapat digunakan dan halal,“ ujar Prof. DR. H. Muslem Ibrahim, MA usai acara sosialisasi soal vaksin di kantor Camat Julok, Jumat 29 Agustus 2015

Namun Frofesor Muslim saat itu menambahkan soal itu akan dibahas kembali di MPU Aceh “Semua data akan kita kumpulkan dan akan kita bahas kembali di MPU Aceh nantinya untuk melahirkan suatu fatwa,“ Jelasnya. FATWA MPU ACEH SOAL VAKSIN POLIO

Bagaimana dengan Majelis Ulama Indonesia ?

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa tersendiri, Senin, 20 April 2015 mengenai anggapan beberapa orang mengenai kontroversi penggunaan vaksin imunisasi yang mengandung enzim babi.

Dikutip dari laman Republika.co.id, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan, salah satu masalah nyata di masyarakat terkait imunisasi sehingga cakupannya yang belum 100 persen adalah kultur dan keagamaan. Dia menjelaskan, keyakinan masyarakat terhadap imunisasi dan diverifikasi menjadi dua hal.

Pertama, terkait aspek teologis, dimana masyarakat menilai kalau tidak sakit kok kenapa diberikan imunisasi. Ini ditambah cara pandang penduduk yang menilai program vaksin adalah konspirasi barat. Terhadap hal seperti ini, dia melanjutkan, tanggung jawab tokoh agama dan ulama memberikan perspektif yang benar terhadap Islam.

Ia menjelaskan, menjaga kesehatan itu bagian dari hal dasar yang dianjurkan umat Islam. Bahkan, tidak hanya dianjurkan tapi dibangunnya landasan hukum Islam menjaga jiwa.

Imunisasi dalam perspektif hukum Islam merupakan ikhtiar dalam menjaga kesehatan di dalam preventif. Namun, kemudian muncul masalah kedua terkait isu halal haram dalam penggunaan vaksin mengandung enzim babi.

Masyarakat, kata dia, secara paradigma bisa menerima pengobatan secara preventif, tetapi pengobatan dalam perspektif hukum Islam diwajibkan jangan menggunakan enzim haram dan ini ada dalam hadis shahih.

“Namun, dalam kondisi tertentu ketika tidak ada bahan atau enzim (halal) lain maka dimungkinkan pembolehan vaksin dari bahan najis atau haram. Ini sama seperti yang dilakukan nabi dalam menggunakan air kencing yang jelas-jelas najis dan haram untuk pengobatan,” katanya, di Jakarta, Senin (20/4). (bai/ira)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.