Header Ads

Ini Harapan Gerak Aceh Barat Dalam Pengelolaan Dana Gampong

acehbaru.com | Meulaboh - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat mengingatkan pemerintah Kabupaten/ kota di Aceh, terutama pemerintah tingkat kecamatan untuk tidak membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatannya. Jumat, 13 November 2015

Baharuddin Bahari dari GeRAK Aceh Barat menilai pada tahun kedua pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah pihak pemerintah kecamatan mulai melakukan intervensi terhadap penggunaan dana desa untuk pendanaan kegiatan-kegiatan yang sesungguhnya diluar kewenangan pemerintah gampong.

Di Aceh Barat misalnya, ada kecamatan yang mewajibkan gampong untuk memasukkan pembiayaan kegiatan-kegiatan kecamatan dalam APBG, seperti pendanaan kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) tingkat kabupaten dan kecamatan, pembiayaan pelaksanaan Maulid Akbar tingkat kecamatan, peringatan HUT RI tingkat kecamatan, dan MTQ tingkat kecamatan. Bila ditotalkan, hampir 20 juta anggaran dana gampong untuk masing-masing gampong akan habis untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan kecamatan.

Menurut Bahari, kebijakan model ini merupakan bentuk pemborosan anggaran yang bertentangan dengan prinsip penganggaran gampong yang fektif dan efesien. Padahal sebagai perpanjangan pemerintah, kecamatan seharusnya menjadi mentor dalam mendorong penyusunan APBG yang efektif dan efesien, sehingga kuncuran dana ke Gampong tersebut dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk penyelesaian permasalahan gampong itu sendiri. Bukan memanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bukan kewenangan Gampong seperti yang terjadi saat ini.

Oleh karena itu, GeRAK Aceh Barat meminta pemerintah-pemerintah kecamatan untuk dapat menghentikan upaya-upaya yang mengarah pada memanfaatkan dan membebankan dana gampong untuk kegiatan diluar kewenangan Gampong itu.

Kalaupun kebijakan-kebijakan ini tetap dipertahan, maka pihak kecamatan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban, baik laporan kegiatan maupun laporan keuangan kepada gampong sebagai pemilik anggaran. Sebab apabila pertanggungjawaban ini tidak dilakukan, maka dikuatirkan kedepan akan semakin banyak kegiatan-kegiatan kabupaten dan kecamatan yang dibebankan kepada APBG. (rilis)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.