Header Ads

Perjanjian 1979, Akar Kerusuhan Agama Di Singkil

acehbaru.com – Ketenangan masyarakat kabupaten Aceh Singkil mendadak riuh. Demontrasi Pemuda Peduli Islam (PPI) Aceh Singkil, Selasa 6 Oktober 2015 lalu mengundang kisah lama. Mereka mendesak pemerintah daerah membongkar rumah ibadah yang tak berizin, dan mereka memaklumat pemerintah untuk kembali ke perjanjian tahun 1979.
--
Berpuluh tahun ke belakang, Aceh Singkil merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. Singkil memang berbeda dengan kebanyakan Aceh umumnya. Berada di perbatasan Sumatera Utara menjadikan daerah ini berpenduduk beragam. Sejarah Kristen masuk kesana sudah sejak tahun 1930.

Ajaran Nasrani itu pertama dibawa oleh Evangelist I.W Banurea tahun 1932 dari Salak Pak Pak Bharat. Keberadaan PT perkebunan Sawit Socfindo yang pekerjanya ada yang beragama Kristiani menjadi alasan pertama Evangelist I.W Banurea untuk mendirikan rumah ibadah. Pasca itu rumah ibadah ummat Kristiani terus bertambah.

Akibat perkembangan itu, dan bertambah dengan isu banyaknya penambahan orang luar daerah  masuk ke Singkil yang diduga untuk memperkuat ummat Kristiani disana, blogger aneukmulieng.blogspot.co.id merilis, kondisi tahun 1968 itu membuat Daud Beureu’eh Gubernur Militer Aceh sekaligus seorang ulama dan pejuang kemerdekaan Indonesia mendatangi Desa Lipat Kajang dan Desa Rimo. Daud Bereueeh tidak mau jika suatu saat nanti para pemeluk Kristen dari berbagai daerah luar didatangkan ke Singkil.

12 tahun kemudian tepatnya pada tahun 1979. Seorang pendeta dari Gereja Tuhan Indonesia (GTI) Sumatera Utara datang ke Singkil untuk mendirikan gerejanya di Gunung Meriah. Misi ini menimbulkan kemarahan dari umat Islam dan memicu insiden dengan umat Kristiani.

Untuk menghindari kerusuhan meluas,  akhirnya para ulama dan perwakilan ummat Kristiani pada 11 Juli 1979 di Desa Lipat kajang diadakan musyawarah. Dalam musyawarah tersebut lahir kesepakatan;

1. Ummat Kristiani sepakat untuk tidak melaksanakan pendirian/rehab gereja sebelum mendapat izin dari pemerintah daerah tingkat II.
2. Tanggal 13 Oktober 1979 ikrar bersama untuk menjaga kerukunan umat beragama dan mentaati perjanjian yang telah dibuat pertama kali 11 Juli 1979
3. Ikrar bersama ini ditandatangani oleh 11 pemuka agama Kristen dan 11 pemuka agama Islam disaksikan serta ditandatangani oleh muspida Kab. Aceh Selatan (saat itu belum dimekarkan menjadi kabupaten Aceh Singkil –red), Kabupaten Dairi-Sumut dan juga disaksikan oleh unsur muspika Simpang Kanan. (sumber aneukmulieng.blogspot.co.id)

Seiring waktu berjalan, persinggungan antara ummat Islam dengan Kristiani terjadi walau dalam skala kecil, sebuah tempat ibadah ummat Kristiani yang berada di kecamatan Suro dibakar. Pembakaran ini melahirkan musyawarah baru pada tahun Oktober 2001. Musyawarah yang difasilitasi Muspika dan Muspida tersebut melahirkan kesepakatan;

1. Gereja di Aceh Singkil hanya boleh 1 unit, yaitu gereja Kuta Kerangan dengan ukuran 12x24 meter dan tidak bertingkat, undung-undung (rumah ibadah) hanya boleh 4 unit, yaitu 1 unit di Gampong Keras, 1 unit di Gampong Napagaluh, 1 unit di Gampong Suka Makmur dan 1 lagi di Gampong Lae Gecih. Apabila terdapat gereja atau undung-undung selain yang tersebut diatas, harus dibongkar.

Bila merujuk pada perjanjian tersebut maka sesuai kesepakatan, hanya lima tempat ibadah yang boleh dan telah disepakati. Namun beriring waktu berjalan undung-Undung (tempat Ibadah) terus didirikan.

Ini dianggap melanggar Pergub nomor 25 tahun 2007, SKB 2 Menteri nomor 9/8 tahun 2006, qanun Aceh Singkil nomor 7 tahun 2002, perjanjian lama 1979 serta perjanjian yang dibuat pada tahun 2001 dengan penuh perdamaian oleh tokoh-tokoh agama di Singkil.

Bahkan isu begitu santer berkembang, dimana Pengurus gereja memasukkan penduduk luar secara diam-diam untuk tinggal dan berkembang disana. Sehingga aksi yang terkesan manis dan sopan ini, melahirkan kebencian baru disana, apalagi para pemuka merasa telah berusaha mendamaikan, tetapi upaya memperruncing masalah malah terus dilakukan para pengurus Gereja.

Aksi Penyegelan Gereja

Selasa, 20 September 2011 beberapa ormas Islam di Singkil mendatangi pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, mereka diterima Asisten I Drs. Azmi. Ormas islam merekomendasikan agar gereja dan undung-undung (sejenis gereja kecil –red) yang sekarang semakin banyak berdiri dengan status illegal serta yang tidak memiliki IMB (izin mendirikan bangunan) supaya ditertibkan. Hal tersebut harus dilakukan untuk menghindari bentrokan sebagaimana yang pernah terjadi tahun 1979 silam.

Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui asisten 1 Drs. Azmi merespon apa yang telah disampaikan dan direkomendaskan sehingga pada hari Selasa, 27 September 2011 diadakan rapat Muspida Plus, Ormas, tokoh masyarakat, agama dan LSM yang ada di Kabupaten Aceh Singkil.

Rapat tersebut melahirkan keputusan :

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil akan meng-inventarisir jumlah sesungguhnya gereja dan undung-undung, bagi gereja/undung-undung yang dibangun dan tidak sesuai SKB 2 Menteri nomor 9/8 tahun 2006 dan Pergub Aceh nomor 25 tahun 2007 serta qanun Aceh Singkil nomor 7 tahun 2002 merupakan suatu perbuatan melanggar hukum. Pemerintah akan melakukan tindakan penertiban terhadap keberadaan bangunan gereja dan undung-undung yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ormas Islam menganggap Pemda tidak menajalankan yang telah disepakati bersama, sehingga pembangunan gereja seperti yang terjadi di Desa Desa Pertabas Simpang Kanan terus dilanjutkan, walau kemudian pihak Pemda juga mendatangi panitia pembangunan gereja tersebut, namun hasilnya hanya perdebatan yang kemudian tanpa hasil.

“Kami menilai kedatangan pemda Aceh Singkil kelapangan sekedar melepas kebosanannya di ruang kerja dan refreshing”, Ujar Tgk. Hambalisyah Sinaga, S.PdI seorang senior di Front Pembela Islam di Aceh Singkil sebagaimana dirilis aneukmulieng.blogspot.co.id

Desakan penertiban Kepada Pemerintah

30 April 2012 organisasi yang mengtasnamakan diri Forum Umat Islam Aceh Singkil kembali berunjuk rasa ke kantor Bupati. Dalam aksi tersebut forum tersebut melaporkan kepada Pemda setempat tentang banyaknya bangunan gereja liar tanpa adanya IMB. Mereka mencatat ada 27 unit dan tersebar di 7 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Singkil.

Nah, ujungnya antara pengunjuk rasa dan muspida duduk bersama membahas persoalan ini, pertemuan yang di pimpin Kapolres tersebut melahirkan kesepakatan
Bahwa seluruh Gereja yang tidak memiliki izin diminta untuk dibongkar oleh umat Kristen itu sendiri.

Aplikasinya

1 Mei 2012 tim penertiban yang dibentuk oleh Pemda Aceh Singkil turun kelokasi untuk menyegel lima unit Gereja. Hari kedua penertiban urung dilakukan menyusul adanya peringatan hari pendidikan Nasional. Namun pada para pendeta mendatangi Muspida Plus dengan kehadiran para pendeta itu para Muspida menggelar pertemuan, dalam pertemuan tersebut, pendeta meminta lagi toleransi dari Ummat Islam untuk penambahan pembangunan gereja di Singkil, padahal pada tahun 2001 sudah diberikan toleransi 4 buah Undung-undung.

Bahkan para pendeta itu menilai bahwa perjanjian tahun 2001 bersifat dibawah tekanan, tidak murni hasil musyawarah.

03 Mei 2012 tim penertiban kembali bergerak, hingga kemudian berhasil menyegel 13 Gereja.
08 Mei 2012 juga turun ke lapangan dan berhasil menyegel 2 Gereja.

Proses ini sudah berjalan 2 bulan 10 hari, seperti menjaring angin dilaut lepas, segel yang dipasang oleh tim penertiban bentukan Bupati Aceh Singkil sebagian besar bahkan dicabut dan gereja/undung-undung kembali beraktifitas seperti semula.

Aceh Singkil Seperti Bara Dalam Sekam

Secara luar daerah dianggap pesisir pantai Utara dan Timur Aceh adalah daerah yang tidak kondusif, bisa jadi. Namun kondisinya berbeda, mungkin saja konflik yang timbul di pesir utara dan Timur Aceh justru konflik politik dan kriminal bersenjata. Sementara di Aceh Singkil yang jauh dari konflik senjata, namun menyimpan konflik agama.

Setelah aksi penyegelan Gereja tanpa izin yang dilakukan Pemda pada tahun 2012 itu, berbagai isu lain muncul seperti yang terjadi pertengahan Juni 2012, entah siapa yang main? Sejumlah buku berisikan penghinaan terhadap Rasulullah dimana menyebutkan Muhammad bukanlah Rasul Allah beredar.

Buku tersebut seperti digunakan sebagai penyulut api, karena modusnya diletakkan di Masjid-masjid, mushalla-mushalla dan di jalan-jalan. Tidak cukup dengan buku, selebaran-selebaran yang menebarkan kebencian dan memancing konflik horizontal antar ummat beragama pun ditemukan. Entah siapa yang sebar ?

Bentrokan Terjadi

Setelah sekian tahun terkesan damai tanpa kekerasan di Bumi ulama besar Abdur Rauf As Singkili. Pemuda Peduli Islam (PPI) Aceh Singkil, pada, Selasa 6 Oktober 2015 kembali menagih janji pemerintah daerah soal penertiban gereja atau Undung-Undung yang tidak memiliki ijin.

Setelah unjuk rasa itu, persoalan itu semakin memanas di kalangan masyarakat.
Melihat gejolak itu, Senin, 12 Oktober 2015 Muspida menggelar rapat, dalam rapat tersebut terjadi lagi-lagi kesepakatan rumah ibadah yang tak berizin dibongkar. Dan eksekusinya akan dilakukan pada 19 Oktober 2015 mendatang.

Keputusan pembongkaran yang direncanakan pemda minggu depan itu ternyata tak memuaskan para pihak, akhirnya entah siapa yang provokasi, Selasa, 13 Oktober 2014 pagi ratusan massa yang menggunakan truk bak terbuka datang ke gereja-gereja yang telah masuk dalam lis tidak memiliki izin.

Sasaran pertama adalah Gereja HKI Deleng Lagan atau Desa Suka Makmur , Kecamatan Gunung Meriah dibakar. Kemudian massa mendatangi rumah ibadah Kristen lainnya, kali ini sasarannya adalah gereja yang letaknya terpaut 10 kilometer dari Gereja HKI, yaitu Gereja GKPPD Desa Dangguran, Kecamatan Simpang Kanan, disanalah terjadi bentrok yang mengakibatkan seorang meninggal dunia dan empat lainnya luka-luka.

Persoalan ini jangan dianggap sepele, salah menerapkan bukannya selesai malah tambah runcing masalah. “Pemda harus tegas,” Ujar seorang pendeta Ende Berutu. (ira)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.