Header Ads

Pengamat: Ada Atau Tidak UUPA, Mudah Polisi Main Mata Dengan Penguasa

acehbaru.com | Banda Aceh - Pengamat Politik, Hukum dan Keamanan Aceh Aryos Nivada menilai tanpa pasal 205 dalam UUPA ataupun ada sangat terbuka peluang polisi bermain mata dengan penguasa di setiap momentum Pemilihan kepala daerah. Kamis, 29 Oktober 2015

Pernyataan Aryos terkait dengan adanya pengajuan judicial review di Mahkamah Konstitusi terkait pasal 205 dalam UUPA, yang menerangkan pengangkatan kepala Polisi di aceh harus mendapatkan persetujuan Gubernur. Baca Juga : Pengangkatan Kapolda Harus Ada Restu Gubernur Aceh Digugat ke MK

“Tidak ada persoalan dengan pasa 205 Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) soal pengangkatan Kapolda Aceh harus disetujui Gubernur. Namun terpenting bagaimana fungsi element masyarakat sipil melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja aparat penegak hukum,” Ujar Aryos Nivada

Dia menambahkan jika polisi didaerah melanggar maupun menyimpang, karena berpihak atau mendukung partai politik dan penguasa di eksekutif maka langkahnya adalah melaporkan ke Mabes Polri dan Kompolnas, Komnas HAM, dll.

“Nah yang jadi pertanyaan apakah element masyarakat sipil ada menjalankan fungsi kontrol terhadap aparat kepolisian?,” Tanya Aryos.

Disisi lain Aryos menyakini bahwa pihak kepolisian tidak masalah Pasal itu, karena dalam pengangkatan seorang Kapolda ada mekanisme yang ketat dalam penempatan seorang Kapolda di Aceh, karena Polda Aceh tipe A bukan tipe B.

“Mabes Polri memiliki syarat ataupun kriteria yang tidak sembarangan orang ditempatkan, salah satu syaratnya pasti akan mempertimbangkan orang daerah, memahami kultur Aceh,”

Dalam kontek ini, kata, Aryos, jikapun ada keinginan mengajukan judicial review maka Mahkamah Konstitusi harus benar-benar mempertimbangkan kematangan aspek yuridis yang di langgar dalam pasal tersebut dan efek sosiologis bagi masyarakat Aceh. Jika tidak ini akan menjadi bumerang bagi Aceh secara stabilitas keamanan atas reaksi publik masyarakat Aceh yang pro dan kontra.

Sebagaimana diketahui pada, Selasa, 27 Oktober 2015 Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU itu mengatur pengangkatan Kapolda Aceh harus melalui persetujuan gubernur.

Sidang yang dijadwalkan pukul 15.00 WIB, Selasa (27/10/2015), ini dimohonkan oleh Yudhistira Maulana (Pemohon I), Fachrurrazi (Pemohon II), Rifa Cinnitya SH (Pemohon III) dan Hamdani (Pemohon IV) dengan kuasa hukum, Safaruddin, SH (ira)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.