Header Ads

MaTA Sebut Revisi UU KPK, Untuk Cabut Taring KPK 'Gigit' Koruptor

acehbaru.com | Banda Aceh – Muncul kembali usulan revisi UU KPK oleh enam fraksi, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasdem, Fraksi Hanura, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, dan Fraksi PPP. Usulan itu disampaikan saat rapat pleno Baleg, Selasa 6 Oktober 2015 kemarin menimbulkan berbagai tanggapan. Lembaga anti Korupsi di Aceh MaTA menilai revisi UU KPK untuk mencabut taring lembaga antikorupsi dalam pemberantasan Korupsi.

Kordinator MaTA mengatakan dalam sejarah negara ini, lembaga anti korupsi tidak dapat tumbuh dan kuat karena selalu dimatikan. Kalau yang pelaku korupsinya penyelenggara negara atau politisi, selalu saja menghajar balik KPK.

“Tidak ada kasus diciptakan kasus, yang penting KPK bisa dilumpuhkan dan ini menjadi catatan sejarah buruk bagi bangsa ini,” Ujar Alfian

Alfian berharap Rakyat Indonesia dapat melihat fakta ini dan sgera merapatkan barisan untuk menolak revisi UU lembaga anti rasuah tersebut, serta melihat partai mana yang sangat doyan dengan revisi UU KPK, sehingga segala ‘dongeng’ yang disampaikan tentang kebangsaan dan pro rakyat tak perlu di dengar, karena secara fakta mereka telah berbuat cakap tak serupa bikin.

Katanya, revisi UU KPK secara substansial mencoba mematikan KPK secara perlahan," kami menilai. DPR saat ini tengah menabuh genderang perang terhadap pemberantasan korupsi. MaTA mencatat sejumlah poin dari draf tersebut yang menjurus pada pelemahan KPK.
Pertama, mengenai Pasal 5 yang mengatur pembatasan usia KPK yang hanya 12 tahun sejak Undang-undang tersebut diberlakukan.

“Sepertinya DPR salah menafsirkan KPK sebagai lembaga ad hoc, di samping tak mempertimbangkan putusan MK yang menyatakan KPK sebagai lembaga yang constitutionally important,” Sebut Alfian

Draf revisi itu juga menunjukkan bahwa KPK tidak memiliki wewenang penuntutan dan pengawasan. Menurut kami, pembatasan tersebut akan mengamputasi kewenangan penindakan KPK. Terlebih lagi, dalam draf itu disebutkan bahwa KPK berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) seperti Polri dan Kejaksaan.

Padahal, dalam UU KPK saat ini, KPK tidak memiliki kewenangan tersebut. Karena penyadapan juga harus izin pengadilan. Ini akan menyulitkan OTT (operasi tangkap tangan) KPK karena harus berurusan dengan birokrasi di pengadilan.

Selain itu, pada salah satu pasalnya disebutkan bahwa kasus yang ditangani KPK harus yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 50 miliar. Hal ini jelas akan mempersempit ruang KPK dalam fungsi penindakan korupsi.

KPK juga tidak dapat merekrut pegawai, termasuk penyidik secara mandiri. Dalam pasal tersebut, KPK diharuskan merekrut pegawai dari Polri, Kejaksaan, dan BPKP.

Negara ini dibangun bukan untuk maju dan sejahtera rakyatnya, tapi hanya untuk "kebebasan" para politisi dan kekuasaan. Pelemahan KPK sudah didesain sudah sangat lama, baik dengan pola kriminalisasi maupun secara regulasi yaitu dengan merevisi KUHAP dan UU KPK.

Rakyat Indonesia juga penting mencatat partai-partai yang mencoba melumpuhkan KPK saat ini dimana partai-partai itu sekarang juga lagi menyusun draf UU untuk pengampunan terhadap koruptor. Ini suatu peristiwa dimana "koruptor come back" dan penting bagi rakyat untuk menyelamatkan kewenangan KPK.(ira)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.