Header Ads

Koruptor Tidak Takut Sama Tuhan, Cuma Takut Sama KPK?

acehbaru.com - Kehadiran KPK pasca reformasi 1998 yang telah sedikit berbunga-bunga hati masyarakat Indonesia dengan harapan ada lembaga yang masih dapat dipercaya dan dianggap masih bersih dari 'syap/sogokan'. Namun saat ini anggota DPR sedang menggeroyok dan ingin kewenangan KPK di pangkas salah satunya soal penyadapan.

Kewenangan penyadapan yang di miliki KPK dianggap suatu bomerang, dimana dalam banyak kasus KPK berhasil mengungkap proses suap dengan penyadapan. Sepertinya ini dianggap taring paling tajam yang dimiliki KPK, jika ini terus dibiarkan para pemain atau oknum pengelola Indonesia yang memiliki niatan untuk membacko uang negara bakal sangat terganggu.

Peneliti ICW Donald Fariz, Minggu 11 Oktober 2015 menyatakan pasal ini sudah dua kali singgah ke Mahkamah Kontitusi, namun MK masih berbaik hati, MK tetap memutuskan sistem penyadapan KPK sah tanpa harus izin hakim ketua pengadilan negeri, bahkan MK memperkuat lagi dengan menyatakan kewenangan penyadapan KPK tanpa melalui pengadilan adalah konstitusional.

Pun dua kali telah diputuskan seperti itu, namun anggota DPR belum menyerah, mereka masih saja mengobar 'syahwat' untuk mempretelin kewenangan KPK itu.

Kenapa?

Kemungkinan besar, ada anggapan dari anggota DPR dengan bergesernya kewenangan itu, maka gerak laju KPK akan terhambat 15 langkah, karena bila KPK ingin menyadap harus meminta izin ketua PN?

Nah, Bila ketua PN sedang masuk angin dan tidak enak badan, maka target yang diburu KPKpun keburu kabur.

Atau memang DPR merasa yakin keganasan pemberantasan Korupsi yang dimiliki ketua PN dengan Komisioner KPK berbeda, dengan ini akan membuka peluang bagi para oknum pengelola negara ini yang akan membacko kebijakan atau uang negara untuk dialihkan ke kantong pribadi masih bisa di stel, ketimbang KPK yang punya karakter khusus tersebut.

Entahlah, pastinya upaya revisi UU KPK oleh DPR ada tujuan besar dibalik itu, jika tidak. Pasti tidak akan seserius itu DPR menjaganya. Dan bila alasan mereka revisi UU KPK untuk tujuan perbaikan? Justru yang akan menimbulkan pertanyaan.  Perbaikan apa?

Apakah selama ini KPK sering salah tangkap? Dan sekian banyak yang ditetapkan sebagai tersangka tidak terbukti melakukan korupsi? Jika semuanya yang ditetapkan tersangka terbukti korupsi, tentunya kan tidak ada yang salah dengan KPK.

Dan jika seandainya ada dari sekian orang yang sekarang meringkuk dipenjara dan ternyata mereka tidak melakukan korupsi, jika itu ada, seharusnya itu yang  ditunjukkan dan dibuka oleh DPR, sehingga menjadi latar belakang yang mantap untuk merevisi UU KPK?

Terkait dengan masalah ini, Jubir Pansel Pimpinan KPK, Betty Alisjahbana juga mengkhawatirkan jika penyadapan KPK harus melalui izin hakim ketua pengadilan negeri, maka kemungkinan kebocoran informasinya semakin tinggi. Apalagi tak jarang KPK menangkap oknum hakim yang tengah melakukan transaksi suap, sadapan selalu menjadi senjata yang ampuh dalam proses penangkapan.

"Penyadapan kalau harus izin hakim, kalau hakimnya bermasalah tidak akan jadi itu OTT. Karena penyadapan KPK bisa menangkap Tripeni (Ketua PTUN Medan) dan lainnya," tegas Betty sebagaimana diberitakan Detik.com, Minggu 11 Oktober 2015.

Betty Alisjahbana juga membantah kesan KPK melakukan penyadapan se enak perutnya, menurut Betty penyadapan yang dilakukan oleh KPK diaudit secara rutin, semuanya sesuai dengan peraturan.

Dengan keerangan ini jelas, KPK melakukan penyadapan bukan berdasarkan enak hati dan enak perut, tapi melalui prosedur yang jelas. Dan KPK mulai menyadap saat kasus tengah berproses di tingkat penyelidikan. Rekaman sadapan telepon ini menjadi salah satu alat bukti bagi KPK untuk menjerat koruptor. Saat rekaman sadapan diputarkan dalam persidangan terbuka, para koruptor pun tak bisa mengelak lagi.

Melihat fenomena ini yang dimainkan DPR dan Pemerintah tentunya jangan kan masyarakat, Barby tokoh kartun anak-anak juga bakal pusing mikirnya, seharusnya anggota DPR dan Oknum-oknum pengelola negara yang ingin sesuatu yang Lemak Plus empuk dari negara ini tinggal sampaikan saja secara terbuka, jangan samar seperti kabut asap yang sedang menutupi negeri.

Masih ada yang ditakuti?

"Koruptor itu sudah tidak takut dengan Tuhan. Koruptor itu hanya takut Operasi Tangkap tangan KPK,”Tutur Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar. (lia/ sumber detik.com)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.