Header Ads

Ini Kemudahan Kelola Hutan Versi Kebijakan Ekonomi Jilid II

acehbaru.com- Paket kebijakan ekonomi II yang dikeluarkan pemerintah juga berimbas pada perizinan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengungkapkan pihaknya akan memangkas izin menjadi enam izin dalam rangka menindaklanjuti paket kebijakan ekonomi jilid II yang digelontorkan pemerintah.

"Di Kementerian LHK, sekarang ada 14 izin yang kami bisa press menjadi enam izin dan itu akan melibatkan sembilan revisi permenhut," ujar Siti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 29 September 2015.

Enam izin tersebut meliputi, izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksplorasi dan untuk operasi produksi. Siti menjelaskan pinjam pakai ini biasanya untuk tambang, emas bauksit batubara dan lainnya. "Sekarang ini kami jadikan satu, yaitu izin pinjam pakai kawasan hutan," ucap Siti.

Perusahaan tidak akan lama menunggu izin melakukan eksplorasi, yakni tiga sampai lima hari. Sementara, jika usaha produksi, tahapan operasi produksi, jadi masuk dalam izin pertama tadi, jadi satu izin, sehingga bisa 12 hari paling lama.

Kedua, izin pelepasan kawasan hutan akan dipersingkat menjadi 12 sampai 15 hari. Siti mengatakan, sebelumnya izin prinsip memakan waktu dua tahun sampai empat tahun.

"Dalam kaitan dengan perpanjangan izin, kalau dulu ada izinnya perpanjangan itu. Kalau sekarang tidak perlu lagi dipakai izin lingkungan untuk perpanjangannya karena sudah ada," kata Siti.

Ketiga, rekomendasi kepala daerah juga akan dipersingkat menjadi empat hari. Ia mengatakan perpanjangan izin sebelumnya perlu memakai izin lingkungan. Tetapi nantinya tidak perlu lagi menggunakan izin lingkungan.

Keempat, izin pemanfaatan hutan hasil kayu dalam hutan produksi. Siti mengatakan akan ada penyatuan izin dari yang sebelumnya dibagi empat, yaitu izin usaha pemanfaatan kayu dari hutan alam, dari hutan tanaman industri, restorasi ekosistem dan pemnfaatan kayu pada hutan alam.

Kelima, izin industri kehutanan hanya memerlukan satu saja yang sebelumnya perlu dua izin, yaitu izin usaha industri primer usaha kayu di atas 6.000 meter kubik per tahun dan perluasannya. "Jadi, izin industri primer hasil hutan," kata Siti.

Keenam, izin usaha penyediaan sarana wisata alam, izin pemanfaatan jasa wisata alam, izin pemanfaatan air dan energi, izin pemanfaatan panas bumi ini akan dipersingkat menjadi sekitar 12 hari dan menjadi satu izin, yaitu izin pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi.

"Jadi, ini dalam rangka memerbaiki iklim investasi kita, saya sebagai menLHK menjamin bahwa ini bisa kita selesaikan dengan baik," tandasnya. (i/okezone.com)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.