Header Ads

Ini Frofil Lengkap Komjen Anang Iskandar (2)

Ini Dia Frofil Lengkap Komjen Anang Iskandar Kabareskrim baru yang menggantikan Komjen Budi Waseso

Setelah itu saya dipercaya menjadi Gubernur Akademi Kepolisian di Semarang dimana jabatan ini menjadi jabatan ke 3 kalinya saya menjadi Kepala Sekolah di lingkungan Kepolisian.

Saya sangat menikmati menjadi Guru sekaligus Kepala Sekolah yang menghasilkan Perwira calon Pemimpin Polri dimasa yang akan datang. Disini saya teringat kembali ketika menjadi tutor Outbond yang harus memeberikan feedback – feedback tentang leadership, yang menyangkut tentang keteladanan, team building, peningkatan kemampuan, keberhasilan dalam pelaksanaan tugas.

Ketika sedang upacara wisuda dasar Bhayangkara taruna batalion Satrio Pambudi Luhur Angkatan 47 saya mendapatkan kabar bahwa Presiden telah menunjuk saya menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional, yang berarti saya kembali lagi ke BNN setalah 1 Tahun 2 Bulan meninggalkan BNN.

11 Desember 2012 saya dilantik menjadi Kepala BNN yang ke 2 oleh Kapolri, dengan tugas mencegah masyarakat agar tidak menggunakan narkoba, menyetop pengguna untuk tidak mengkonsumsi narkoba dan merehabilitasi 4 Juta yang sudah terlanjur terkontaminasi narkoba, memberdayakan masyarakat, individu maupun kelompok, untuk melibatkan diri menjadi Subjek P4GN, dan memberantas jaringan peredaran gelap narkoba.

Langkah pertama ketika saya menjabat sebagai Kepala BNN adalah menyampaikan arah kebijakan BNN melalui Commander Wish yang saya sampaikan kepada seluruh jajaran BNN, dimana dalam commander wish tersebut berisi mengenai arahan untuk membangun kepemimpnan diri pada setiap strata organisasi BNN untuk menyeimbangkan antara unsur – unsur keteladanan, peningkatan kemampuan, team building dan keberhasilan setiap pelaksanaan tugas. Hal ini menjadi penting bagi seluruh keluarga besar BNN dalam menjalankan tugas dan amanat yang diberikan oleh negara.

Melihat banyaknya beban yang dipikul oleh Kementerian Hukum dan Ham khusunya Lapas yang overload dan prevalensi pengguna narkoba tidak pernah menunjukan kecenderungan penurunan sejak diberlakukan undang – undang narkotika tahun 1976, saya melihat persoalan tersebut disebabkan oleh fakta empiris dimana pengguna narkoba illegal selalu diposisikan sebagai penjahat yang dihukum dengan hukuman penjara.

Setelah saya memplajari dan melakukan penelitian secara mendalam, saya yakini bahwa situasi ini harus dirubah. Dipertengahan tahun 2013, hal ini saya laporkan kepada Presiden RI dalam acara peringatan HANI di Istana Merdeka, beliau menyambut baik bahkan beliau mendorong agar masyarakat dapat menepatakan pengguna narkkoba sebagai korban, mereka sudah kehilangan masa kini dan masa lalunya, jangan sampai kehilangan masa depannya.

Pada bulan Oktober, 2013 saya menyelesaikan penelitian desertasi saya mengenai Dekriminalisasi Pengguna Narkoba dalam konstruksi hukum positif. Dalam sidang yang saya lakukan ada hal yang cukup penting yang disampaikan oleh salah penguji dalam sidang tersebut

“Desertasi Saudara Menjungkirbalikan Tatanan Berpikir Para Ahli dan Penegak Hukum Yang saat ini sudah mapan, apa yang menjadi latar belakang desertasi saudara promovedeus”. Hal ini menjadi tantangan bagi saya untuk merealisasi kebijakan Dekriminalisasi bagi pengguna Narkoba.

Pada awal tahun 2014, Kebijakan Dekriminalisasi pengguna narkoba saya luncurkan melalui program penyelamatan pengguna narkoba, dengan tema pengguna narkoba lebih baik direhabilitasi daripada dipenjara, sebagai realisasi dari dekriminalisasi dan depenalisasi pengguna narkoba menurut hukum positif. 2 Ternyata, kebijakan ini menimbulakn pro dan kontra dikalangan penegak hukum dan masyarakat ketika saya menghadiri Sidang High Level Segment dan CND – 57 tahun 2014, saya merasa lebih bersemangat, karena dunia saat ini tren-nya adalah mendekriminalisasi pengguna narkoba yang diyakini lebih efektif dalam menyelesaikan masalah narkoba.

Pada tahun 2013, saya memperkenalkan sebuah trobosan kebijakan dalam menangai penyalah guna narkoba dalam kosepsi Dekriminalisation of drug use ; yang berarti removal sanction under criminal law. Konsepsi ini diartikan bahwa penyalah guna narkoba, yang membawa, memiliki, menguaasai narkoba dalam jumlah tertentu (sedikit untuk pemakain satu hari) bagi dirinya sendiri diberikan sanksi tindakan berupa pemulihan melalui rehabilitasi, tidak dilakukan penahanan selama pemeriksaan baik tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan.

Di awal tahun 2014 saya sebagai Kepala BNN mensosialisasi konsepsi tersebut, dengan isu pengguna narkoba lebih baik direhabilitasi daripada dipenjara. walaupun mendapat tanggapan yang beraneka ragam namun akhirnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Mahkumjakpol plus Mensos, Menkes, dan Ka BNN untuk bagaimana menangani penyala guna yang bermasalah dengan hukum (tidak mau melapor, dan tertangkap oleh penyidik) - Bersambung

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.