Header Ads

Buruh Asing Gaji Mahal, Buruh Lokal Aceh Digaji Ala Kadar

acehbaru.com | Banda Aceh - Aliansi Serikat Buruh Aceh memprotes cara beberapa perusahaan asing di Aceh yang membayar pekerja asing lebih tinggi sementara pekerja lokal dibayar ala kadar. Padahal kemampunan skill sama.

"Padahal, mereka memiliki skill dan kemampuan yang sama. Tetapi, mereka dibayar berbeda," kata Habibie Inseun, Kordinator aksi Aliansi Serikat Buruh dalam unjuk rasa di Banda Aceh, Selasa 1 September 2015 sebagamana dilansir Okezone.com

Okezone melaporkan unjuk rasa dilakukan seratusan buruh Aceh diawali dengan long march dari Masjid Raya Baiturrahman menuju ke Bundaran Simpang Lima sambil mengusung spanduk dan bendera.
Di bundaran ini mereka menggelar mimbar bebas, silih berganti berorasi menyampaikan aspirasi. Mereka kemudian bergerak ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRA) sekira 500 meter dari Simpang Lima, sebelum melanjutkan aksi ke Kantor Gubernur Aceh.

Di gedung DPRA, selain berorasi, massa juga menampilkan teatrikal dengan menenakan topeng. Aksi ini menggambarkan bentuk diskrimasi pembayaran upah antara pekerja lokal dan asing.

Dalam teatrikal mereka menampilkan seorang pengusaha membayar pekerja asing seharga Rp15 juta. Sedang pekerja lokal yang posisi-posisinya sama di perusahaan diupah Rp1,9 juta sebulan atau setara Upah Minimum Provinsi Aceh.

Karena dibayar murah, pekerja lokal kemudian menyerahkan sepenuhnya gajinya itu kepada istrinya yang diperankan seorang buruh perempuan. Setelah dipotong untuk biaya pendidikan anak, bayar listrik, air dan lainnya hingga sedikit yang tersisa. Sang istri akhirnya memasak batu untuk makan keluarganya.

Ketua Aliansi Serikat Pekerja Aceh, Syaifulmar mengatakan, teatrikal ini menunjukkan betapa diskrimanasi masih terjadi di berbagai perusahaan di Aceh yang ikut mempekerjakan buruh asing. "Terjadi kesenjangan sosial luar biasa," ujarnya.

Dia menilai, diskrimasi ini masih terjadi karena lemahnya pengawasan dilakukan pemerintah selama ini terhadap perusahaan.

Selain mendesak penghapusan diskrimasi itu, pemerintah juga diminta menolak pekerja asing yang tak bisa berbahasa Indonesia. Menurutnya, selama ini ada perusahaan di Aceh yang mendatangkan masih pekerja dari Tiongkok, dan mereka tidak diharuskan berbicara bahasa Inggris atau Indonesia.

"Mereka digaji dalam dolar. Bahkan kabarnya, mereka tidak diizinkan berbelanja di Aceh lebih dari 500 ribu, ini sangat merugikan Aceh," ujar Syaifulmar.

Selain menolak diskrimasi terhadap pekerja lokal, para buruh juga menuntut kenaikan UMP Aceh Rp2,3 juta tahun depan, dengan memasukkan 84 item dari 60 KHL. Buruh menilai, UPM Aceh pada tahun 2005 tertinggi di Indonesia, namun sekarang nilainya malah nomor lima terendah dibanding provinsi-provinsi lain. "Padahal APBD Aceh tinggi, Aceh juga punya dana Otsus," kata Usman, orator lain.

Mereka juga mendesak Pemerintah Aceh menjalankan Qanun nomor 7 tahun 2014 tentang ketenagakerjaan yang sudah disahkan. Serta penghapusan sistem outsourcing yang masih dibudayakan terutama oleh perusahaan milik pemerintah. (Okezone)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.