Header Ads

Surat Terbuka Anak GPK untuk Pemerintah Aceh

acehbaru.com | Jakarta - Momen 10 tahun perdamaian Aceh hanya diperingati untuk bersyukur akan kehidupan bebas tanpa rasa takut dan terancam, bisa mencari uang dan sebagainya. Dalam setiap peringatan hanya berdoa agar tidak kembali merasakan perang yang begitu menakutkan.

Namun perdamaian tidak diperingati untuk korban perang itu sendiri, mau hidup bagaimana, pengen punya ayah atau nggak kek orang lain nggak ada urusan, keknya seperti itu jawaban dari perbuatan diam penyelenggaran negara, yang membiarkan ketidak adilan dan pengungkapan kebenaran terjadi dibumi Aceh ini.

Meski begitu, anak korban perang yang mati akibat dituduh Gerakan Pengacau Keamanan oleh Pemerintah Indonesia, kini dia kembali menuntut pemerintahnya di Aceh. Uniknya yang berkuasa saat ini adalah GPK saat konflik (dilebeli militer Indonesia) perjuangan Aceh Merdeka.

Berikut surat lengkapnya.

Assalamualaikum wr wb

Saleum meuturi, nama saya Ferry Afrizal, saya adalah anak dari alm Abdurrahman (Korban penghilangan secara paksa saat DOM Aceh 1989-1998), saya berasal dari Gampong Guha Uleue, Buloh Blang Ara Kabupaten Aceh utara, tidaklah penting saat ini saya menetap dimana, pastinya saya salah satu anak korban DOM yang masih mencari keadilan yang entah dimana keberadaannya.

10 tahun sudah usia MoU Helsinki (15 Agustus 2005 - 15 Agustus 2015), GAM vs RI yang awalnya bersitegang namun kini telah menjadi pasangan akrab layaknya suami istri yang tidur di ranjang yang sama, mesra melebihi kisah asmara para artis korea yang mewabah hingga ke pelosok negeri.

Pada tanggal 07 Agust 2015, saya menuliskan surat terbuka untuk Pemerintah Aceh dan DPR Aceh, dilanjutkan dengan petisi untuk Komnas HAM di change.org, setahu saya anda-anda yang terhormat tidak ada upaya untuk memperingati momen penculikan rakyat Aceh, melalui surat tersebut saya mencoba mengingatkan anda-anda yang mungkin sudah mulai pikun akibat uban yang mulai tumbuh hingga ke kaki.

Surat saya waktu itu bisa anda-anda baca di beberapa media lokal di Nanggroe Indatu, tidak perlu saya berkisah panjang yang hanya menghabiskan tinta, toh nantinya akan anda anggap sampah.

Kali ini, kembali saya kirimkan surat kepada anda-anda, saya masih beranggapan bahwa asisten atau pembantu anda akan membuang tulisan ini kedalam kotak sampah yang terletak di sudut dapur yang penuh dengan kecoa dan tikus menjijikkan.

Gubernur-Wagub dan DPRA yang mereka anggap mulia

Beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan melalui coretan dikertas ini, anggap saja ini tulisan anak ingusan yang masih kencing ngompol bahkan arah kencingpun belumlah lurus.

Pertama, apa yang anda-anda lakukan selama 10 tahun perdamaian, apakah anda masih larut dalam buayan tarian ronggeng, atau anda terlalu menikmati selimut karena kamar anda full AC, sehingga anda enggan keluar rumah melihat bagaimana nasib anak yatim yang ayahnya diculik, dibunuh karena dituduh GPK saat DOM, sudah makan kah mereka, sekolahkah mereka, memakai baju barukah saat hari raya, makan dagingkah saat hari meugang ?

Kedua, isi dari MoU Helsinki jelas tertulis bukan hanya persoalan  pilkada yang memancing mafia untuk berkuasa, bukan hanya kedudukan Wali Nanggroe yang nantinya hanya akan menghuni istana putih bagaikan gedung Pentagon, bukan hanya pembagian hasil migas yang jauh sebelum itu sudah menjadi lahan penipuan oleh pemerintah pusat yang duduk manis di Jakarta,  bukan hanya itu, sekali lagi saya tekankan bukan hanya itu.

Persoalan korban pelanggaran HAM, persoalan pengungkapan kebenaran melalui mekanisme KKR, persoalan mengangkat harkat dan martabat anak istri para pejuang yang telah tiada, persoalan pemerataan akses pembangunan fisik dan mental rakyat aceh, persoalan bagaimana GAM yang masih hidup tidak menjadi maling karena perut lapar dan anaknya menjerit karena tidak punya susu.

Dalam kontek KKR, sudah legal menjadi Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, antara tahun 2013 hingga tahun 2015 sepertinya Qanun itu hanya menjadi hiasan lemari tempat berkumpulnya semut dan kecoa, kembali oleh pemerintah Aceh (Legislatif-Eksekutif) memperlihatkan betapa impotennya mereka, sungguh disayangkan.

Entahlah, saya berasumsi anda-anda sudah mulai amnesia.

Dalam tiap pidato resmi dan tidak resmi, anda-anda selalu berteriak dengan lantang “jagalah perdamaian”, bagaimana menjaga perdamaian sedangkan rakyat aceh dipaksa untuk menjadi pengemis di “nanggroe teuleubeh ateueh rueng donya”.

Miris memang, saking rendahnya anda-anda yang berkuasa, dengan tanpa malunya anda pajang gambar tokoh idealis (Wali Nanggroe Hasan Tiro), anda jadikan gambar beliau layaknya iklan komersil, sadis.

Anda-anda yang oleh sebagian budak menghormati dengan cara cium lutut hingga kaki, perlu saya tekankan dan saya bersumpah atas nama darah dan nyawa rakyat aceh yang saat konflik menjadi korban, atas dasar airmata anak yatim yang ayahnya dipaksa mati oleh serdadu, atas linangan air mata wanita janda yang suaminya dihilangkan dari pelukannya, atas dasar tangisan darah seorang ibu yang anaknya dibunuh denga cara yang biadab.

Selama keadilan bagi korban belum terwujud, selama pelaku pelanggaran HAM di Aceh masih menghirup udara kebebasan, maka saya tidak akan berhenti bersuara walaupun  lidah saya anda potong, pencarian keadilan akan saya lakukan dengan cara apapun.

Bagaikan cacing yang melubangi batu, hanya persoalan waktu... hanya Allah yang mampu menghentikan langkah kami para korban.

Wassalamualaikum wr wb.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.