Header Ads

Serangan Fajar di Laut Tidore

TIGA hari dua malam kami melaut bersama nelayan Tomalou (Tidore) mencari cakalang hingga ke Laut Maluku, di antara pulau Bacan dan pulau Obi.

Jam terbaik memancing adalah saat fajar menyingsing, hingga mereka menyebutnya 'serangan fajar'.

Hingga kami turun di Bacan jelang malam ketiga, hasil tangkapan baru sekitar 2,4 ton alias masih 'defisit' dibanding modal yang telah dikeluarkan untuk BBM, fee rumpon (10 persen penjualan), biaya umpan di bagan, es balok, dan logistik, yang bila ditotal mencapai 23-25 juta rupiah.

Komponen BBM mencapai 50-60 persen dari modal melaut. Sehingga tak heran bila nelayan penerima kapal hibah pemerintah ini, Haji Yusuf Abdullah, pernah bangkrut dan melego tujuh kapal kayu miliknya setelah kenaikan BBM tahun 2004 yang mencapai 100 persen.

Kapal Inka Mina 778 bertonase 35 GT ini rencananya masih akan melaut sekira sepekan ke depan hingga penjualannya surplus dan bisa melakukan bagi hasil antara majikan dan para ABK dengan skema 50:50 setelah dipotong modal.

Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah membagi-bagikan 1.000 kapal Inka Mina di seluruh provinsi di Indonesia. Sejumlah media telah melaporkan berbagai kasus penyalahgunaan dan bantuan yang tidak tepat sasaran.

"Saya dengar akan ada bantuan kapal lagi. Kalau tidak hati-hati, bisa rusak semua. Apalagi kalau hanya kapal. Nelayan itu tidak hanya butuh kapal. Harus ada bagan dan rumpon juga. Kapal banyak, kalau umpan dan rumponnya kurang, ya repot," kata Yusuf Abdullah.

Tampak di latar belakang adalah nelayan tradisional dengan perahu ketinting yang mencari tongkol, cakalang, dan tuna di sekitar rumpon yang sama.

Satu kapal Inka Mina bantuan pemerintah seharga Rp 1,5 miliar seperti ini bisa menampung 20 ABK. Artinya ada 20 keluarga yang dapat mencari nafkah.

Itu belum termasuk efeknya pada mata rantai ekonomi yang lain seperti bagan, rumpon, penampung, buruh pelabuhan, hingga pengecer bahkan eksportir.

Dalam kasus Inka Mina 778 (35 GT) yang kami ikuti selama tiga hari ini, desainnya sesuai dengan kebiasaan nelayan di perairan Maluku Utara. Di daerah lain, dilaporkan desainnya berbeda dengan teknik penangkapan setempat sehingga kapal tak bisa digunakan.

Sebagai bantuan APBN dengan nilai Rp 1,5 triliun di era Presiden SBY, idealnya kapal ini dimiliki oleh kelompok, dan bukan perorangan. Tapi praktik di lapangan sulit terwujud karena budaya berkoperasi tak kuat mengakar.

Bila berhadapan dengan modal melaut (yang 50-60 persennya adalah BBM) dan biaya perawatan kapal, anggota kelompok biasanya kesulitan dan akhirnya menyerahkan pada satu-dua orang sebagai majikan. Padahal syarat mendapatkan kapal ini harus membentuk KUB (Kelompok Usaha Bersama).

Proyek kapal bantuan seperti ini idealnya dibarengi dengan pendampingan model bisnis yang tepat, sehingga alat produksi ini bisa menjadi instrumen pemerataan pendapatan, dan bukan mengokohkan struktur ekonomi buruh-majikan di kalangan nelayan.

Untuk mendapatkan jatah bagi hasil Rp 2 juta/orang, para ABK di Inka Mina harus mendapatkan minimal 8 ton cakalang. Dalam kondisi tangkapan antara 700 kg - 1,5 ton per hari, dibutuhkan sepekan melaut. Itu pun 'ceteris paribus', yakni ketersediaan umpan di bagan, cuaca baik, harga di pasar stabil, dan rasio kapal di rumpon wajar.

Tapi ini dunia nelayan. Ceteris paribus hanya ada di buku-buku kuliah ekonomi. (Bersambung)

Ekspedisi Indonesia Biru

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.