Header Ads

LBH Harapkan KPK Kerja Maksimal Ungkap Korupsi Bupati Bener Meriah

acehbaru.com| Banda Aceh –Penetapan Bupati Bener Meriah, Provinsi Aceh, Ruslan Abdul Gani sebagai tersangka dugaan kasus korupsi pembangunan dermaga Sabang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang diduga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 116 miliar.

Hal itu diungkapkan oleh Plt Pimpinan KPK, Johan Budi Sapto Pribowo dalam konfrensi pers di kantornya sehari yang lalu. Setelah mendapatkan bukti-bukti permulaan yang cukup dan ditemukannya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ruslan.Rabu, 05 Agustus 2015

Jefrie Maulana, S.H., staff LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe  mengatakan, “Kami mengharapkan KPK bekerja dengan maksimal sehingga proses penyidikan tidak terhambat apabila terjadi upaya perlawanan dari tersangka”

“Dengan ditetapkannya Ruslan sebagai tersangka, ini membuktikan bahwa KPK juga serius dalam memberantas korupsi di tanah rencong, bagi para pelaku korupsi yang masih melenggang di wilayah Aceh tinggal menunggu giliran,” ujar jefrie.

Mengingat banyaknya godaan korupsi guna menghimpun dana logistik menjelang ajang pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah hanya tinggal beberapa saat lagi, KPK ditantang untuk lebih jeli dalam melihat kasus-kasus korupsi di Aceh.
“Untuk para pejabat yang masih bersih dari korupsi kami menghimbau agar terhindar dari tindak pidana korupsi dan serius membangun Aceh mengingat Pilkada yang sudah dekat sarat akan korupsi dan money politic” tegas Jefrie.

Menurut KPK, Ruslan diduga mendapatkan fee Rp 100 juta saat menjabat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 116 miliar dalam pengembangan kasus korupsi Dermaga Sabang sebelumnya. Sudah ada dua terpidana, yaitu bekas Deputi Teknik Badan Pengusahaan Kawasan Sabang Ramadhani Ismy, yang divonis 6 tahun penjara, serta bekas petinggi PT Nindya Karya, Heru Sulaksono, dengan vonis 9 tahun penjara.

Ruslan dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu juncto Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal-pasal itu mengatur perbuatan secara bersama-sama memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi, yang mengakibatkan kerugian negara.

Kasus korupsi ini bermula dari 2004 saat Heru, petinggi PT Nindya Karya mendapat informasi proyek pembangunan Dermaga Bongkar Sabang, Banda Aceh yang dilakukan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).

Proyek dermaga dihentikan karena gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh pada tahun 2004. Dua tahun kemudian, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang melanjutkan kembali proyek itu setahun berikutnya. Pada akhirnya, persekongkolan Badan Pengusahaan dengan Nindya Karya diketahui. (lia/jef)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.