Header Ads

JMK Protes Kekuasaan & Otoritas Wali Nanggroe

acehbaru.com | Banda Aceh - Elemen civil mahasiswa yang tergabung dalam wadah Jaringan Mahasiswa Kota (JMK) protes otoritas dan kekuasaan Wali Nanggroe, di depan gedung DPRA, dibanda Aceh, Kamis, 27 Agustus 2015, pagi.

Kepada acehbaru.com Nanda Topan mengatakan lembaga wali nanggroe sebagai lembaga adat dan simbol pemersatu, memegang peranan penting dalam kekuasaan. Disamping itu juga diakui secara sah didalam MoU Helsinki dan diikat oleh UUPA. (Baca: Polemik Bendera Aceh, Janji Yang Belum Terbukti )

Dalam perjalanannya, tugas dan fungsi wali nanggroe seolah tumpang tindih dengan lembaga adat sebelumnya. "Sifat protokoler yang dimiliki juga melampaui kekuasaan eksekutif yang seharusnya mempunyai wewenang dalam tugas kerja pemerintahan" katanya.

Dia menyebutkan Otoritas kuasa yang berlebihan dan porsi kerja yang tidak sesuai, membuat lembaga wali nanggroe jauh dari harapan dan amanat undang-undang. Secara aplikatif tugas dan fungsi lembaga wali nanggroe bersifat tertutup. Eksekutif dan legislatif harus mengkaji ulang sekaligus bertanggung jawab penuh, mengingat tidak sedikit uang rakyat yang digelontorkan untuk lembaga tersebut.

Secara keseluruhan, elemen civil mahasiswa yang tergabung dalam wadah Jaringan Mahasiswa Kota (JMK), menuntut pemerintah Aceh untuk memperjelas tugas-fungsi wali nanggroe secara aplikatif, substantif dan akademis. Hal ini juga dimaksudkan agar tidak terjadi disorientasi kekuasaan dan kekuasaan tertutup dikemudian hari. | TIA |

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.