Header Ads

Damai Aceh, Kesejahteraan Masih Jauh dari Harapan

Lelaki berbadan tambun itu berbicara blak-blakan saat mengutarakan kekecewaannya pada mantan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang kini duduk di tampuk kekuasaan Pemerintahan Aceh.

Fadhli Abdullah, 52, ialah mantan panglima pasukan “Reungkhom” GAM di Bireuen. Meski dari segi finansial kehidupannya sudah mapan, Fadhli tetap kecewa terhadap Pemerintah Aceh, yang kini dipimpin Gubernur Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf, karena banyak mantan gerilyawan GAM dan rakyat Aceh masih jauh dari sejahtera.

Zaini Abdullah adalah bekas Menteri Luar Negeri Pemerintahan GAM di pengasingan, Swedia. Sedangkan, Muzakir Manaf merupakan mantan Panglima Tentara Negara Aceh (TNA) ketika Aceh masih didera konflik sebelum terwujudnya perdamaian.

Pemerintah Indonesia dan tokoh GAM menandatangani perjanjian damai bersejarah di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005 untuk mengakhiri konflik bersenjata 29 tahun di Aceh yang menewaskan lebih 25.000 orang, umumnya warga sipil.

Dalam perjanjian perdamaian yang proses perundingannya difasilitasi bekas Presiden Finlandia Martti Ahtisari setelah bencana gempa dan tsunami melanda Aceh, GAM setuju tidak lagi menuntut kemerdekaan bagi provinsi kaya minyak dan gas di ujung barat Indonesia. Lebih 170.000 orang warga Aceh tewas dalam bencana tsunami.

Sebagai konsekuensi GAM tidak lagi menuntut kemerdekaan, Indonesia memberikan otonomi khusus (Otsus) untuk Aceh. Sejak tahun 2008, Aceh telah mendapat dana otsus lebih Rp 42 triliun.

Untuk menghidupi keluarganya, Fadhli memilih menjadi kontraktor dan developer perumahan. Selain itu, banyak juga mantan kombatan GAM yang menjadi kontraktor proyek pemerintah. Setiap hari, Fadhli aktif di media sosial Facebook.

“Proses reintegrasi dalam arti mantan kombatan GAM kembali ke masyarakat sudah selesai dan tidak ada persoalan, tapi mengisi reintegrasi untuk peningkatan ekonomi masih sangat memprihatinkan,” kata Fahdli, belum lama ini.

“Perhatian pemerintah sangat kurang pada mantan kombatan GAM. Mereka seperti lalai dan tidak melaksanakan program pemberdayaan ekonomi.”

Pendapat senada diutarakan Jamaluddin, 33, seorang bekas petempur GAM di Aceh Besar, yang sehari-hari mengurus usaha peternakan ayam potong. Meski mengakui perdamaian telah membawa kehidupan lebih bagi bagi warga Aceh, Jamal merasa kecewa dengan pimpinan GAM yang kini duduk di kekuasaan.

“Tantangan paling besar dalam masa damai ini adalah pembangunan ekonomi yang masih belum tampak arahnya kemana. Seharusnya pemerintah Aceh lebih serius lagi memberdayakan ekonomi masyarakat dan mantan kombatan GAM,” katanya.

Menurut dia, banyak bekas gerilyawan yang tak memiliki keahlian. Makanya, mereka perlu perhatian serius dari pemerintah. “Tapi tidak ada pemberdayaan ekonomi dari pemerintah untuk mantan kombatan GAM,” tutur Jamal yang memiliki 50.000 ayam potong.

“Pemerintah tak punya master plan yang bagus dalam membangun Aceh. Terkesan, mereka sibuk memperkaya diri. Mereka hanya mengambil keuntungan pribadi, tapi lupa mensejahterakan masyarakat. Kesejahteraan hanya janji kosong saja.”

Pembangunan jalan di tempat

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Sulaiman Abda, menyatakan, pembangunan Aceh selama satu dekade perdamaian seperti jalan di tempat karena tidak fokus arahnya kemana.

“Tak dapat dipungkiri bahwa dana otonomi khusus itu adahal hasil perjuangan GAM yang penuh dengan darah dan airmata orang Aceh tapi kenyataannya pembangunan masih belum membanggakan. Banyak orang Aceh, termasuk mantan kombatan GAM, yang hidupnya sulit,” katanya, Selasa 11 Agustus 2015, siang.

Menurut politisi senior Partai Golkar itu, lambannya pembangunan ekonomi di Aceh karena selama 10 terakhir terjebak pada proyek-proyek kecil yang manfaatnya tak langsung berpengaruh pada peningkatan perekonomian masyarakat.

Sulaiman mengakui pengawasan parlemen Aceh terkait proyek-proyek masih belum maksimal sehingga banyak kualitas proyek infrastruktur jauh di bawah standar atau malah terbengkalai.

Dia mengharapkan dana pembangunan 2016 harus benar-benar fokus dipakai sesuai visi dan misi gubernur Aceh untuk mewujudkan perubahan sehingga seluruh rakyat Aceh merasakan kemakmuran.

“Dana otonomi khusus ada batasnya. Tahun 2028, Aceh tak lagi mendapatkan dana yang besar. Kalau kita gagal meletakkan fondasi pembangunan perekonomian, nanti saat dana otonomi khusus berakhir, maka akan terjadi persoalan sosial yang sangat parah,” katanya.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengakui bahwa setelah 10 tahun perdamaian, masih banyak tantangan yang dihadapi untuk mensejahterakan masyarakat Aceh, terutama peningkatan perekonomian dan pengentasan kemiskinan.

“10 tahun sudah perdamaian dan kita telah mencapai hasil yang kita harapkan. Kita lihat sudah ada perubahan-perubahan di Aceh dan kita harapkan perdamaian abadi,” katanya kepada jurnalis usai membuka simposium internasional forum damai Aceh, Selasa malam lalu.

Saat ditanya tantangan Aceh ke depan, dia menjawab, “Masih banyak, terutama sekali persoalan-persoalan menyangkut reintegrasi dan masalah-masalah untuk mengurangi kemiskinan dan lain sebagainya. Ini harus kita kejar supaya tercapai dalam waktu singkat.”

Menurut dia, langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Aceh untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut adalah “tentu kita harus mengikuti menurut peraturan yang sudah ada, terutama sekali dalam membelanjakan belanja negara.”

“Kita harus meningkatkan ekonomi masyarakat, pembangunan rumah-rumah tidak layak huni, perbaikan jalan dan irigasi. Ini semua potensi-potensi yang ada sehingga akan mempercepat pembangunan di Aceh sehingga pengurangan kemiskinan akan lebih cepat,” katanya.[]

| acehkita.com |

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.