Header Ads

Bupati Bireuen Tidak Berani Dengan PT.Syaukah Sejahtera, Lebih Berani Ingkari Warga ?

acehbaru.com | Bireuen – Persengketaan lahan yang sedang di garap 30 masyarakat Kreung Simpo yang kemudian direbut oleh PT Syaukah Sejahtera hingga kini belum selesai. Padahal sejumlah pernyataan telah ditanda tangan Bupati, tapi realisasi masih nol, Bupati Ruslan takut sama PT. Syaukah Sejahtera ?

Cerita itu tercatat pada 16 Oktober 2014, warga melakukan demo menuntut diembalikan lahan mereka yang telah disertobot oleh PT. Syaukah Sejahtera, demo tersebut melahirkan pertemuan saat itu pihak bupati bireun dalam hal ini diwakili oleh Tim ahli bupati bireun Drs. Jamaluddin, S.E., MM didampingi oleh Asisten II bidang ekonomi M. Yusuf telah berjanji akan segera menyelesaikan kasus penyerobotan lahan 30 warga Krueng Simpo oleh PT. Syaukath Sejahtera.

Kedua pejabat yang hadir atas nama bupati itu ikut mendandatangani surat pernyataan yang bunyinya bahwa :
1. Kami akan segera membentuk Tim Penyelesaian sengketa antara Petani dengan PT. Syaukath Sejahtera.,
2. Kami Siap memfasilitasi pertemuan antara Pihak Petani dengan PT. Syaukath Sejahtera Secepat mungkin.,
3. Kami siap dan akan segera meninjau kembali izin lokasi Lahan Perkebunan PT. Syaukath Sejahtera yang berkaiatan dengan permasalahan ini.,
4. Kami siap dan akan segera Meminta pihak PT. Syaukath Sejahtera untuk menghentikan segala aktifitas pada lokasi Lahan yang disengketakan sampai dengan persengketaan antara petani dengan PT. Syaukath Sejahtera selesai.,
5. Kami akan mengambil kebijakan dengan mengedepankan kepentingan rakyat dari pada kepentingan pribadi.

“Tapi sampai sekarang, apa yang telah ditanda tangani tersebut belum ditepati,” Ujar Syahrul staf LBH Banda Aceh Pos Lhokseumawe

Dia menilai diamnya Bupati adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh pejabat publik terhadap rakyat yang telah memberi amanah. Tidak menepati janji adalah merupakan perbuatan yang bersifat menzholimi, membohongi serta menghianati rakyat yang telah memberi amanah kepadanya untuk menjadi Bupati Bireun.

Atas pengabaian Bupati, masyarakat tidak sungkam akan menduduki kantor bupati sebagai bentuk protes atas kekecewaannya terhadap ketidak konsistennya pemerintah kabupaten Bireun menyelesaikan masalah mereka.
Sebagaimana diketahui kisah awal masyarakat lemah berurusan dengan orang kaya (PT) dan Penguasa (Bupati) kala itu sebanyak tiga puluh (30) warga krung simpo mencoba membuka lahan di seputaran daerah Alue Cermen Kecamatan Krung Simpo digarap untuk bertani

Lalau kepala desa setempat mempersilahkan kepada warga-warga tersebut untuk terlebih dahulu membuka lahannya malasalah izin secara administrasi bisa di urus belakangan. Setelah mendapatkan arahan seperti itu maka 30 warga tersebut membuka lahan.

Setelah lahan dibuka dan area lahan menjadi bersih tiba-tiba lahan warga tersebut di garap oleh perusahaan dengan menggunakan beko. Wargapun tidak menerima begitu saja, mereka mencoba menghadang beko tersebut. Mendapat penghadangan dari warga pihak perusahaan melaporkan pada Polres Bireun dengan alasan bahwa 30 warga tersebut telah melakukan perampasan tanah, dan mereka dikenakan pasal 385 KUHP.

30 masyarakat merasa tanahnya diserobot, karena tanah yang luasnya sekitar lebih kurang 190 Ha berada diluar peta ijin prinsip yang dikeluarkan bupati kepada PT. Syauka Sejahtera. dan tanah yang mereka garap bukanlah tanah warisan siapapun melainkan tanah negara tercinta Indonesia Raya

Dan ‘Jagonya PT Syaukah Sejahtera” pada bulan April tahun 2014 bisa mendapatkan peta lokasi tanah baru yang dibuat pihak BPN Bireuen, dimana dalam tanah garapan 30 warga  tersebut tiba-tiba telah  masuk dalam peta baru milik PT. Syaukah Sejahtera?.Terjeratlah warganya Bupati Bireuen.

Warga selalu dipihak yang tidak beruntung, setelah capek mengayuh parang membabat hutan demi sepetak tanah untuk digarap guna ditanami berbagai macam tanaman untuk menghidupi istri dan anak mereka, akhirnya berurusan dengan polisi.

Tepatnya pada tanggal 19 Mei 2014 mereka pertama dipanggil sebagai saksi. Kemudian berlanjut dengan pemanggilan kedua pada tanggal 26 Juli 2014. Namun saat itu mereka tidak lagi diperiksa tetapi langsung di bawa kepangadilan.

Dalam persidangan itu, mereka yang hadir masing-masing Tengku, Geuchik, Saksi dari PT Syauka, Kepala Dusun Bifak, Mukim Juli, Polisi lebih Kurang 5 orang, sementara persidangan dipimpin oleh Hakim Tunggal.
Tidak menunggu esok, perkara tersebut langsung diputuskan pada hari itu juga,30 warga tersebut di hukum 1,6 tahun penjara, dengan vonis tahanan bebas. (ira)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.