Header Ads

10 Tahun Perdamai, WAA: Aceh Masih Dipermainkan

acehbaru.com | Lhokseumawe - Sepuluh Tahun usia perdamaian Aceh yang sempat berontak akibat ketidak adilan Pemerintah Indonesia dalam sebuah nota kesepahaman di Helsinki, Firlandia, 15 Agustus 2015, lalu, masih jalan santai.

Tarik ulur politik Jakarta dengan Pemerintah Aceh meninggalkan persoalan kesejahteraan dan ketidak adilan baru terhadap korban perang. Begitu juga soal kewenangan Aceh belum diberikan oleh Indonesia sesuai kesepakatan damai.

Soal kewenangan, sesuai nota kesepahaman damai, Pemerintah Republik Indonesia hanya mempunyai enam wewenang terhadap Aceh. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 1, poin 1.1.2 dan prinsip-prinsip sab poin a,b,c,d.

"Terkait dengan itu, maka pemerintah Aceh bisa melakukan apa saja yang mereka buat sesuai undang-undang baru yang dibuat oleh parlemen Aceh (DPRA) untuk penyelenggarakan pemerintahan di Aceh (sesuai aspirasi masyarakat Aceh) tanpa ada persetujuan lagi dari pemerintah pusat. Apalagi untuk membangun Aceh dari ketinggalan akibat perang dan bencana tsunami hingga mencapai kemajuan secara berterusan" Tulis Hasan Basri dalam surat elektroniknya yang diterima acehbaru.com, Minggu, 16 Agustus 2015.

Jika qanun-qanun yang sudah di buat dan disahkan oleh Pemerintah Aceh tidak disetujui oleh pemerintah pusak atau diulur-ulurkan waktu tidak ada kejelasan yang pasti sehingga menghabat terlaksananya kewenangan Aceh secara prinsip kesepakatan perdamaian. Maka pemerintah Aceh serahkan saja persoalan itu kepada GAM untuk berdioalog kembali dengan pemerintah Indonesia karena tugah GAM juga masih komitmen mengawal poin-poin MoU Helsinki agar berjalan sesuai dengan perjanjian mereka.

Berdasarkan evaluasi World Acehnese Association ( WAA ) yang berpusat di Denmark, genap 10 tahun perdamaian, pemerintah Aceh masih gagal mengwujudkan kewenangan Aceh dan merealisasi poin-poin MoU sesuai kesepakatan RI dan GAM.

"hana malee, apalagi mantan-mantan Bos GAM sudah menjadi kepala pemerintah Aceh, legeslativ, eksekutiv dan sampé troëh bak geushik ureung ateuëh" Kata Basri

Koordinator WAA, melanjutkan, telah terjadi penipuan baru dalam mengwujudkan kewenangan Aceh,  seperti adanya korupsi berjamaah, fungsi pemerintahan tidak baik, pembangunan asal jadi, sehingga masyarakat Aceh hanya merasakan sistem penjajahan modern diterapkan dibalik perdamaian oleh pelaku perdamaian sendiri.

Oleh karana itu, WAA mengingatkan kembali pemerintah RI dan GAM serta pemerintah Aceh untuk segera menjalankan kewenangan Aceh sesuai poin-poin MoU Helsinki sesuai nota kesepakatan.

Pemerintah RI dan GAM harus bertanggung jawab dan tegas untuk meyelesaikan semua persoalan MoU yang masih ditunda-tunda. Petinggi GAM yang sudah terperangkap dengan kekuasan jangan terlena di singgahsana sehingga mengabaikan amanah perjuangan bangsa.

Perwakilan GAM yang sudah terlibat dalam proses perunding Helsinki harus megambil tanggung jawab dan menjadi beban moral terhadap kegagalan dalam merealisasikan poin-poin MoU.

Sama halnya dengan Pemerintah Aceh haruh memperhatikan nasip para eks kombatan untuk dapat hidup yang lebih mandari, begitu juga hak korban konflik dan fakir miskin.

Semoga untuk masa yang akan datang pemerintah pusat dan pemerintah Aceh serta GAM betul-betul tidak bersandiwara lagi dalam merealisasikan semua poin buti-butir MoU Hilsinki sehingga terkawal, terawat damai dan menjalankan secara berkelanjutan karena kita dipandang mampu menjadi lab perdamaian di mata nasional dan international.

| KHA |

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.