Header Ads

THE MAHUZEs(2): Ketika Merauke ‘dipaksa’ Jadi Lumbung Pangan dan Energi

TUJUAN kami ke ujung paling timur Indonesia, ingin melihat sebuah terobosan dari Jakarta, menjadikan Merauke lumbung pangan nasional. Yang diinisiasi sejak tahun 2000, saat pangan di negeri ini diambang krisis.


Program ini awalnya digagas Johannes Gluba Gebze, Bupati Merauke saat itu. Niat dia, membangkitkan ekonomi masyarakat. Walau pengelolaan diserahkan ke swasta, tapi dikembangkan dengan model perkebunan. Basisnya pada beras, sagu, jagung, kedelai dan tebu, dengan skema Merauke Integrated Rice Estate (MIRE).


Usulan John disambut baik Jakarta, kran investasi dibuka. Tapi yang datang jutru banyak pemain sawit, investasi di bidang pangan kurang peminat.


Untuk menampungnya, pada 2010 MIRE berubah menjadi Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Sawit masuk di dalamnya, sebagai sumber energi.


April 2015, di sela-sela melakukan panen raya di lahan yang dikembangkan Medco Group, di Merauke, Presiden Joko Widodo kembali mengumumkan pembukaan sawah baru, luasnya 1,2 juta hektar (ha). Targetnya rampung dalam tiga tahun.


Direktur World Wildlife Fund (WWF) Papua Benja V Mambai dalam sebuah forum mempertanyakan, tentang kesedian lahan seluas 1,2 ha, untuk sawah baru di Merauke. “Secara keseluruhan Kabupaten Merauke mempunyai luas 4,6 juta ha. 2,4 juta ha di antaranya daerah yang dilindungi, di dalamnya ada hutan lindung, taman nasional dan daerah resapan air,” Benja menerangkan.


Lanjut dia, 228.000 hektare (sudah masuk) cluster MIFEE, terdiri dari 16 perusahaan. 70.000 ha telah dimanfatkan untuk lahan transmigrasi. 759.000 ha HTI, dikelola sembilan perusahaan. 221.000 ha dikuasai delapan perusahaan sawit. 17 perusahaan tebu dengan luas lahan 546.000 ha, dan pertanian serta tanaman pangan seluas 67.000 ha. "Kalau semua dimasukkan, hanya tersisa 500.000 hektare. Berapa ketersediaan lahan yang riil untuk menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan nasional?" Benja mempertanyakan.


Berbagai elemen juga mepertanyakan langkah dan target Jokowi. Selain soal lahan, juga dampak sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat pribumi. "Menjadikan Mereuke sebagai lumbung pangan, berarti mengubah hutan menjadi lahan produktif. Manusia mengubah paradigma: tadinya bagian dari alam, menjadi penguasa alam," papar Uskup Agung Merauke, Nikolaus Adi Saputra.


Nikolaus melanjutkan, tadinya hutan yang menjadi ibu secara gratis, berubah menjadi tanah yang harus dilayani, supaya menjadi makanan. Akibatnya, tumbuhan dan binatang khas bisa punah.


Menurut Nikolaus, target satu juta hektar (1,2 ha), tidak semudah yang diucapkan, kalau setahun 1.000 ha, berarti perlu 1.000 tahun "Kita semua sudah mati."


Tenaga kerja akan menjadi persoalan, selain dampak sosial lainnya. Penduduk Merauke kurang 300 ribu jiwa, sebagian mereka (pribumi) bukan petani tapi peramu. "Kalau satu hektare (dikelola) satu orang, perlu satu juta orang, diusung ke Merauke. Umumnya (untuk 1 hektare) 4-5 orang. Jadi perlu 4-5 juta orang. Ini perlu disiapkan infrastruktur. Itu tidak sederhana. Mengubah hutan itu mudah, tapi manusianya perlu perubahan paradigma," tutup Nikolaus.


Jika pun dipaksa berjalan, Nikolaus berharap, semua harus diperjelas sejak dini. Jelas lokasinya, kepemilikan tanah, pengelolaannya juga biaya sewa.


Johannes Gluba Gebze penggagas MIRE, juga mempertanyakan kebijakan baru Jakarta. Mantan Bupati Merauke ini, meminta pemerintah memaksimalkan lahan yang sudah ada, dan tidak membebankan stok pangan nasional pada Merauke. "Jangan berbicara 1,2 juta hektare. Tapi bicaralah, tanah yang orang Malind sudah kasih itu. 1,2 juta hektare dalam tiga tahun itu mustahil," ungkap Jonh


Jonh berharap, orang Malind berhenti menjual tanah. Dia juga mengingatkan, pengembang tidak mengintimidasi pemilik tanah untuk mendapatkan lahan. "Tidak boleh ancam-ancam tuan tanah dengan alasan ini program nasional. Program ini harus steril dari ancaman. Harus bebas dari broker. Program ini tidak boleh jadi program penghancuran dan pemiskinan."


Ketua DPRD Merauke, Kanisia Mikiuw, juga merasa prihatin yang terjadi selama ini. Dia mengaku, pernah berdiskusi soal penghasilan yang diterima orang pribumi dari bagai hasil di perkebunan kelapa sawit. Setelah dipotong ini itu, mereka mengaku hanya mendapat Rp28 ribu per bulannya. "Lebih baik (mereka) tanam keladi saja, akan dapat lebih dari itu" papar Kanisia.


Menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan, pernah dilakukan Belanda saat masih berkuasa sampai tahun 1963, memenuhi kebutuhan beras untuk wilayah Pasifik Selatan. Proyek itu dirintis pada tahun 1951, di Distrik Kurik, disebut 'Rijstproject Koembe' atau proyek padi Kumbe. Itulah sawah pertama di bumi Papua.


Dengan sistem mekanisasi penuh, pemerintah kolonial berhasil menyulap, rawa dan hutan sagu menjadi sawah, luasnya mencapai 700 ha dalam jangka tiga tahun. Untuk menggarapnya Belanda medatangkan dan menempatkan orang-orang dari Jawa di Kurik.


Sampai awal 2015 Merauke memiliki 43.000 ha sawah. Artinya, dalam kurun waktu 61 tahun sejak 1954, hanya bertamnbah 42.300 ha. Itupun dikembangkan transmigrasi yang didatangkan pemerintah dalam beberapa gelombang, sampai akhir 1990-an. Bukan dikembangkan oleh pribumi Papua.


Sesepuh suku Malind, Markus Max Mahuze berkomentar, sejak dulu orang Papua dibingungkan. Sempat mengikuti kultur Belanda, lalu beralih ke Republik. Sejak dulu, kami seperti dijauhkan dari akar budaya Papua. “Kerena dianggap tertinggal, pusat mengirimkan saudara-saudara dari Jawa untuk membangun. Kita terima sebagai saudara, kita beri mereka tanah untuk tempat tinggal, dan lahan dikelola.”


Kini pemerintah ingin menjadikan tanah Papua sebagai lumbung pangan. Bermacam masalah muncul, orang-orang asli Papua terancam kehilangan tanah, terancam kehilangan tempat cari makan. Tapi pemerintah seolah tutup mata dengan ini.


"Haruskah kami orang-orang Papua tetap diam?. (Sebagai anak bangsa) katanya, keadilan dan hukum yang sama juga melindungi kami. Kadang kami bertanya-tanya, benarkah kami (dianggap) anak kandung Republik," tutup Max. ( Baca artikel sebelumnya: THE MAHUZEs(1): Tolak Merauke sebagai Lumbung Pangan dan Energi )





THE MAHUZEs (2)*Ketika Merauke 'dipaksa' jadi lumbung pangan dan energi.TUJUAN kami ke ujung paling timur Indonesia,...

Posted by Ekspedisi Indonesia Biru on 20 Juli 2015




Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.