Header Ads

Jokowi Tidak Tegas, Kabareskrim Polri "nakal"

acehbaru.com | Jakarta - Jokowi dikata tidak tegas oleh sejumlah pegiat LSM dalam Siaran Pers Bersama yang meminta Polri Harus Segera Hentikan Sirkus Hukum di Indonesia. Rabu, 15 Juli 2015.


Koalisi Masayarakat Sipil yang terdiri dari berbagai Organisasi dan Individu meminta POLRI untuk menghentikan tindakan yang mengatasnamakan hukum namun sesungguhnya merupakan upaya intimidatif. Tindakan ini merupakan upaya kriminalisasi dan penyalagunaan wewenang (abuse of power) dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes POLRI.


Kami mencatat pasca peristiwa penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan proses praperadilan atas penetapan status tersangka oleh KPK terhadap Budi Gunawan, tercatat setidaknya 49 (empat puluh Sembilan) orang telah dikriminalisasi oleh Bareskrim Mabes POLRI.  Berbagai tuduhan dialamatkan kepada orang-orang yang membela KPK, mendorong pemberantasan korupsi dan melontarkan kritik kepada Polri. Mereka dituduh melakukan pencemaran nama baik, kepemilikan senjata api, pemalsuan dokumen dan seterusnya. Bahkan tidak hanya para aktivis, tetapi juga akademisi hingga pejabat negara, seperti Komisioner Komisi Yudisial (KY).


Kami membaginya dalam berbagai gambaran berikut ini;


Pertama, proses ini terjadi paska Budi Gunawan gagal menjadi Kapolri karena diduga menerima uang yang tidak sah;


Kedua, penggunaan hukum untuk kekuasaan dan perlawanan didahului dengan menjatuhi tuduhan tindak pidana (kriminalisasi) kepada komisioner KPK—lembaga yang membuka dugaan penerimaan uang tidak sah terhadap Budi Gunawan;


Ketiga, Polri dan institusi hukum lainnya yang mendukung posisi BG menolak mekanisme koreksi dalam kerja penegakan hukumnya yang dilakukan oleh Ombudsman RI, Komnas HAM dan Komisi Yudisial, dan kemudian sejumlah komisioner dari lembaga-lembaga ini juga dilekatkan tuduhan pelanggaran pidana;


Keempat, Menariknya, mekanisme koreksi internal seperti Inspektorat Pengawas Umum (Irwasum) dan Divisi Propam, tidak bekerja dan tidak beraksi. Berbeda dengan KY dan Komnas HAM; dan


Kelima, Perlawanan dari para kuasa hukum tidak dianggap dalam berbagai institusi hukum yang ditempuh, utamanya praperadilan. Semua argumentasi hukum dan temuan pelanggaran hukum acara, seperti saat penangkapan Bambang Widjoyanto dan Novel Basewedan, tidak dihiraukan.


Terdapat dua kesimpulan atas semua kekacauan ini.


Pertama, Polri dan para pendukungnya telah menggunakan dan mengatasnamakan hukum secara sewenang-wenang untuk membalas dendam.


Kedua, gawatnya, upaya balas dendam ini hingga merusak tatanan akuntabilitas, baik yang dijamin dalam konstitusi, seperti kewenangan KY, jaminan perlindungan HAM, sampai pada rusaknya tatanan Rule of Law (aturan main hokum). Semua ini rusak hanya untuk membalas dendam. Seolah-olah penegakan hukum hanya Polri semata di negeri ini. Polri tidak boleh semena-mena dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya.


Dengan kata lain Polri juga harus ingat, meskipun non Polri tidak memiliki senjata, namun keberadaan kami, para aktivis, komisi-komisi negara, akademisi dan lainnya, memiliki jaminan kedudukan hukum (legal standing) yang sama untuk memastikan adanya penegakan hukum di negeri ini. Bahkan orang-orang yang dikriminalkan oleh Polri adalah penegak hukum itu sendiri.


Mengingat situasinya yang memburuk, rusaknya tatanan institusi hukum, kami meminta agar Presiden Joko Widodo memberikan perhatian yang serius atas situasi ini. Mengingat situasi ini juga berkembang akibat dari ketidak tegasan beliau, maka momentum buruk ini harus digunakan secara baik. Kemudian, kami juga meminta agar Kapolri mengevaluasi kinerja Kabreskrim Budi Waseso, yang lebih terlihat mewakili kepentingan upaya balas dendam.


NGO Tersebut diantaranya, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDRI), KontraS Aceh, KontraS Medan, KontraS Surabaya, Koalisi Sapu Koruptor, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), The Ecological Justice, Pokja 30, LBH Jakarta, LBH Pers Padang, LBH Pers Pekanbaru, LBH Pers Lampung, LBH Pers Jakarta, LBH Pers Yogyakarta, LBH Pers Surabaya, LBH Pers Makassar, LBH Pers Ambon, LBH Pers Manado, Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK), Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS), the-protester.com Surabaya, PBHR Palu, LPSHAM Sulteng, LBH Makassar, PIAR NTT, Kebangkitan Indonesia Baru, Forum Advokat Pengawal Konstitusi (FAKSI), Asosiasi Pembela Hukum dan HAM Indonesia (APHI), Perhimpunan Pengacara Konstitusi, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Pemuda Muhammadiyah, Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK), Gerak Institut, Malang Corruption Watch (MCM), Integritas Sumbar, PuspaHAM Sultra, Jayam Kaltim, SMI Yogyakarta, Sawit Watch, Pusat Studi Advokasi dan Pendokumentasian Hak Hak Masyarakat Adat (PUSAKA), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), WALHI Sulsel, Trade Union Rights Centre (TURC), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Yogyakarta, Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI) NTB, Transparency International Indonesia (TII) | Rilis |

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.