Header Ads

Jejak Industri Kreatif

Di Desa Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali, semula kami disambut dengan waspada oleh para tetua desa.


"Pernah ada film yang shooting di sini tapi bikin repot. Selesai shooting semua sampah bekas properti dibiarkan begitu saja. Selama shooting, warga repot bergerak karena lewat sini dilarang, lewat sana dilarang. Janji memberi kontribusi ke kas desa juga tidak sepenuhnya ditepati," kata mereka.




Menuju timur di pulau Lombok, kami mendapati para jurnalisnya sedang membicarakan sebuah film tentang tradisi 'kawin lari' masyarakat Sasak. Pemda setempat menerapkan wajib nonton bagi para PNS dengan melakukan potongan wajib dari salah satu pos pendapatan mereka.


"Bikin film kok malah merepotkan orang. Kalau merasa filmnya bagus harusnya biarkan orang memilih mau nonton atau tidak. Gak perlu diwajibkan," kritik mereka.


Terus ke timur, kali ini di Pulau Sumba yang pernah menjadi lokasi sebuah film silat.


"Pemda sampai membangun jalan khusus untuk akses alat-alat film ke lokasi. Sekarang jalan itu tidak ada manfaatnya buat masyarakat. Bahkan set lokasi dibangun khusus. Katanya nanti setelah shooting, akan jadi lokasi wisata. Nyatanya, sekarang tidak terurus dan sudah roboh semua," keluh mereka.


"Pemerintah New Zeland juga memfasilitasi produksi film untuk mengenalkan daerahnya dan lalu menjualnya dalam paket wisata," pancing saya menyodorkan komparasi.


"Iya, tapi dalam kasus kami, nama lokasi dan Sumba bahkan tidak digembar-gemborkan dalam promosi film. Karena logika orang film pasti ingin menyembunyikan seeksklusif mungkin lokasi shootingnya agar tidak dipakai orang lain. Karena mereka yang capek-capek survei," sergah seorang jurnalis.


Di sisi lain, pemda setempat juga gagal mengambil manfaat dan hanya menjadikannya proyek sesaat.


Perjalanan berlanjut ke utara. Di Tobelo, Halmahera, pegiat masyarakat adat setempat berkisah tentang sekelompok kru TV dan artis yang pernah mereka tolak karena skenarionya mereka anggap melecehkan masyarakat adat.


Dalam skenario 'reality show' itu, seorang warga adat sebuah suku digambarkan bisa menghilang dan tersesat di bandara Soekarno-Hatta. Lalu ia berjumpa dengan sang artis dan kopernya terbawa ke Halmahera. Karena kopernya terbawa, sang artis menyusulnya hingga ke Tobelo dan berinteraksi dengan kehidupan ETHNIC setempat.


"Pertama, kami masyarakat adat, bukan pemilik ilmu sihir yang bisa menghilang. Kedua, kami tak sedemikian bodohnya, bisa tersesat ke Jakarta. Ketiga, kami bukan pencuri dan bisa membedakan mana barang sendiri dan mana kopor seseorang. Ini melecehkan masyarakat adat," pungkasnya.


Begitulah yang kami temui sepanjang perjalanan, sejauh ini. Semua bermuara pada satu hal: setiap saya datang ke sebuah daerah, pasti digeledah niat dan tujuannya. Terutama di daerah-daerah yang penuh jejak industri kreatif.


Itu belum termasuk jejak kapitalisme industri kreatif yang berdampak pada tatanan sosial masyarakat lokal melalui tindakan menebar uang instan untuk mendapatkan akses, narasumber, bahkan menciptakan momen-momen tertentu untuk kepentingan skenario.


Uang adalah jalan pintas akibat tenggat (deadline) dalam dunia industri atau kegagalan membangun interaksi sosial untuk mendapatkan akses cerita. | Dandhy Dwi Laksono/Ekspedisi Indonesia Biru |



Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.