Header Ads

Film Dokumenter Kisah Perlawanan "Samin Vs Semen"

DARI semula kami memang tidak ‘konsisten’ menyusuri Pulau Jawa dari sisi selatan. Pertama karena tidak ada jalan antara Pelabuhan Ratu (Sukabumi) menuju, misalnya, pantai Pangandaran (Ciamis), yang kedua: karena kami harus ke pegunungan Kendeng di utara Jawa Tengah.


Ini adalah pegunungan karst (kapur atau gamping) yang setidaknya menjadi sumber mata air utama di lima kabupaten: Pati, Rembang, Kudus, Grobogan, dan Blora yang berpenduduk 4,7 juta jiwa.


Kondisi motor masih cukup baik dan telah teruji di medan Ciptagelar. Kami optimistis medan di pegunungan Kendeng tak lebih berat, meski nanti di Pati atau Rembang kami menemukan tanjakan-tanjakan terjal berbatu yang menuntun kami ke lokasi-lokasi penambangan galian C atau lokasi pabrik semen.


Kondisi fisik dan mental kami juga baik, setelah beristirahat hampir sepekan di Soreang, Bandung selatan. Tunggakan tulisan untuk The GeoTimes atau catatan perjalanan serta merapikan file foto dan video menjadi satu-satunya ‘ganjalan’.


Idealnya, kami sedapat mungkin menyelesaikan semua catatan atau tulisan, serta membuat editing video kasar setiap usai satu trip atau lokasi. Agar tidak membawa tumpukan pekerjaan di trip berikutnya. Tapi kondisi di lapangan sering kali jauh panggang dari api.


Tanggungan lain adalah sesuatu yang ada di dalam dompet dan saya bawa selama perjalanan dari Ciptagelar ke pegunungan Kendeng: biji benih buah kukuk dan labu.


Warga Ciptagelar, Yoyo Yogasmana, menitipkan benih buah itu untuk masyarakat adat berikutnya yang kami singgahi, dengan pesan: agar setelah berbuah tidak dijual. Dan masyarakat adat itu adalah Sedulur Sikep, atau warga pengikut Samin yang akan kami singgahi.


***


Joko Prianto alias Prin (32) memutuskan tak pulang ke rumah. Ia mengamankan diri ke kampung-kampung tetangga dan terus berpindah-pindah. Hari itu, 16 Juni 2014, ia merasa sedang dicari-cari polisi dan tentara, meski mengaku tak melakukan tindak pidana.


Enam pemuda lainnya, dan seorang perempuan, telah ditangkap karena membawa kamera saat terjadi aksi unjuk rasa menolak pabrik semen. Dengan dalih menjadi wartawan palsu, polisi pun mencokok mereka meski beberapa jam kemudian dilepaskan.


Unjuk rasa 16 Juni 2014 itu dilakukan seratusan perempuan dengan aksi duduk menghalangi jalan menuju tapak pabrik. Polisi lalu membubarkan paksa aksi para ibu itu. Yang dibubarkan pun bergeming dengan mendirikan tenda di pintu masuk tapak pabrik, hingga kini.


Menurut Prin, ketujuh warga yang ditangkap memang bukan dan tidak mengaku wartawan. Mereka adalah bagian dari tim dokumentasi warga yang menolak kehadiran pabrik semen di Desa Tegaldowo dan Timbrangan, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.


Tapi tuduhan pada Prin lebih berat: ia dianggap telah memprovokasi warga untuk menganggu seremoni peletakan batu pertama (ground breaking).


“Saya lahir di sini. Saya asli orang sini. Sawah saya ada di sini. Bagaimana mungkin saya dituduh provokator. Kalau saya ikut menolak semen, memang iya. Tapi aneh kalau dibilang provokator,” kata Prin, pertengahan Januari lalu.


Pabrik yang sedang dibangun itu milik PT Semen Indonesia, perusahaan pelat merah hasil kongsi sejak 2012 antara PT Semen Gresik, PT Semen Padang, dan PT Semen Tonasa. Tapak pabrik itu berdiri di atas lahan 55 hektar milik Perum Perhutani KPH Mantingan yang disebut-sebut telah ditukar-guling. Ini adalah bagian dari rencana penambangan karst (batu gamping) seluas 900 hektar yang akan berlangsung selama 130 tahun di sepanjang pegunungan Kendeng.


Di luar lahan Perhutani, ada sawah-sawah produktif milik warga yang ditanami padi dan jagung, yang mengandalkan sumber pengairan dari kawasan karst atau yang secara geologis dikenal sebagai Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih. CAT artinya tempat masuk dan meresapnya air, sekaligus cadangan air dan munculnya mata air di dalam sistem geologi atau kawasan yang sama.


Menurut kajian Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK), CAT Watuputih mampu menyuplai air sebanyak 51 juta liter per hari dari 109 mata air. Dari debit sebesar itu, 10 persennya digunakan untuk pemenuhan kebutuhan warga di 14 kecamatan, dan sisanya untuk pengairan sawah. Tak heran bila pada tahun 2011, lahir Keputusan Presiden tentang penetapan Cekungan Air Tanah di mana CAT Watuputih termasuk kategori B yang wajib dilindungi.


Merasa di atas angin, didampingi para pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), warga Tegaldowo dan Timbrangan kini tengah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, agar membatalkan izin penambangan semen yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Rembang.


KEBUTUHAN SEMEN vs PERTANIAN


Pemerintah dan industri semen yang digugat juga punya argumen. Menurut presentasi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, Teguh Dwi Paryono, izin penambangan semen di Rembang tidak akan mengganggu suplai air tanah bagi pertanian warga, karena dilakukan di zona kering.


Zona kering adalah lapisan teratas dari kawasan karst yang tebalnya 270-300 meter. Kendati begitu, izin hanya diberikan untuk penambangan hingga kedalaman maksimal 79 meter sesuai Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Di bawah itu, ada zona peralihan atau zona penyangga, sebelum akhirnya zona basah yang berisi cadangan air.


“Teknik penambangan tersebut tidak akan mengurangi fungsi imbuhan air tanah, tapi malah dapat meningkatkan fungsi daerah tersebut sebagai kawasan imbuhan,” papar Teguh dalam presentasinya.


Tapi dalam perjalanan kami ke Tuban, Jawa Timur, komitemen ambang batas maksimum kedalaman menambang tampaknya tak lagi diindahkan. Ini mengemuka dari pengakuan seorang warga yang kami temui dan telah kami kutip pernyataannya dalam film dokumenter ‘Samin vs Semen’ yang kami rilis di youtube.


“Dulu janjinya kalau sudah kedalaman satu meter, akan berhenti. Tapi ternyata sekarang mereka menggali terus sampai ‘langit bawah’,” ujar Gunomat yang kami temui di Desa Koro, Kecamatan Merakurak, Tuban.


Di sana, sejak 1994, PT Semen Gresik (sekarang salin nama menjadi PT Semen Indonesia), memulai penambangan setelah bahan mentah di Gresik mulai habis.


Dari Jawa Timur, ekspansi perusahaan semen pelat merah ini menuju ke barat. Di sisi lain, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memberi lampu hijau kepada investasi semen di wilayahnya. Sebagian besar memanfaatkan barisan pegunungan Kendeng yang menyimpan deposit batu gamping dan membentang di enam kabupaten: Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Blora, dan Grobogan.


Industri semen yang kini tengah melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi di Jawa Tengah antara lain PT Semen Indonesia, PT Holcim Indonesia, PT Vanda Prima Listri, PT Semen Grobogan, PT Semen Gombong, dan PT Sahabat Mulia Sakti, yang tak lain adalah anak usaha PT Indocement Tunggal Prakarsa.


Menurut pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kebutuhan semen tahun 2014 mencapai 64 juta ton dan akan terus meroket hingga menembus lebih dari 70 juta ton pada 2016. Dari permintaan sebesar itu, 58 persen berasal dari Jawa dan 21 persen dari Sumatra.


Di sisi lain, lahan pertanian produktif yang sedang dipertahankan sebagian warga di kaki pegunungan Kendeng juga signifikan. Menurut data JMPPK, terdapat lebih dari 10.000 haktar lahan pertanian yang dipertaruhakan. Padahal, setiap hektar sawah dapat menghidupi 146 orang, termasuk tenaga kerja. Itu belum termasuk 4,7 juta jiwa yang hidup di lima kabupaten yang menggantungkan sumber air tanah dari pegunungan Kendeng.


“Satu pabrik semen hanya sanggup menampung 2.000 orang di masa konstruksi, dan 1.000 orang di saat produksi. Dibandingkan dengan pertanian yang menghidupi puluhan ribu orang, jelas tidak ada apa-apanya,” kata Prin yang kini mengelola lahan setengah hektar warisan almarhum ayahnya.


Dalih peningkatan kesejahteraan juga sulit diterimanya.


“Kami ini tidak miskin. Kami ini sejahtera dari pertanian. Saya menanam jagung tiga bulan sajadapat 7,3 juta rupiah. Itu pas harga jagung 1.900 per kilogram,” sambungnya bersemangat.


Setiap tahun, lahan setengah hektarnya ditanami bergiliran antara padi, jagung, dan tembakau. Bila sedang musim tembakau dan kondisinya bagus, ia mengaku pernah untung bersih 30 juta rupiah hanya dengan modal produksi 10 juta untuk empat bulan masa tanam hingga panen.


“Kalau jadi buruh di pabrik semen apa bisa punya pendapatan seperti itu? Sudah tanah hilang, juga risiko dipecat atau pabriknya tutup,” pungkasnya.


Tapi sejak 2012, sawahnya telantar. Prin lebih sering pulang pergi Rembang-Semarang untuk menghadiri sidang-sidang PTUN. Ia juga kerap berkunjung ke Kabupaten Pati untuk menimba pengalaman dari komunitas Sedulur Sikep (Samin) yang pernah memenangi gugatan PTUN melawan PT Semen Indonesia tahun 2009.


Prin hanya sekolah hingga SMA. Dia mengaku tak pernah membaca buku apapun tentang gerakan sosial.


“Kami ini dituduh PKI, dituduh komunis,” sambungnya.


“Pernah baca buku Das Kapital?” tanya saya.


Ia tertawa lebar dan menukas cepat: “Tidak pernah.”


Saya lalu teringat kata-kata almarhum Munir saat mulai aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Universitas Brawijaya Malang, di era 1980-an: “Anda tidak perlu baca buku-buku yang tebal dulu untuk memahami bahwa sedang ada penindasan terhadap rakyat”.


TERTUTUP


Siang terik memanggang di pusat Desa Tegaldowo. Sebuah warung memajang spanduk besar bertuliskan: “Warung Makan ProSemen”. Suara warga memang terbelah. Kami mendatangi warung itu untuk mendengarkan versi mereka. Tapi seorang perempuan pemilik warung enggan diwawancarai.


“Saya tidak tahu  siapa memasang spanduk itu, Mas,” katanya dalam bahasa Jawa.


“Apakah ibu tahusiapa yang memasangnya, agar bisa kami temui?”


“Wah, saya tidak tahu,” pungkasnya.


Spanduk lain dengan tulisan yang sama juga kami temui di warung lain yang siang itu tutup.


Sementara di pintu pabrik, satu peleton polisi dan satpam siaga berjaga. Tak tampak tentara berpakaian dinas. Salah seorang personel keamanan mengaku sebagai pensiuna nBrimob yang pernah ditempatkan di Kelapa Dua, Depok.


Mereka menolak kedatangan kami yang bermaksud meminta izin mengambil gambar dan melakukan wawancara kepada ibu-ibu yang sedang berada di tenda. Permintaan untuk bertemu pihak manajemen dan penanggung jawab lapangan, juga ditolak dengan alasan sedang sibuk dan belum membuat janji.


Meski sedang digugat di PTUN, pabrik berkapasitas tiga juta ton per tahun itu terus dibangun. Yang dipertaruhkan adalah investasi 3,7 triliun rupiah yang sebagian adalah kredit dari Bank Mandiri. Di depan tenda yang berisi selusin perempuan yang sedang protes itu, truk dan alat berat hilir mudik mengejar target operasi tahun 2016.


Dari 900 hektar areal penambangan yang direncanakan, sudah ada sekitar 200 hektar tanah yang berhasil dibebaskan. Dari sisa yang belum berhasil dibeli itu, ada setengah hektar tanah Joko Prianto yang kini sedang belajar dari komunitas Samin.


KAMI tak ada janji dengan Melanie Subono. Pekerja seni yang juga menjadi aktivis sosial, siang itu bertepatan sedang berada di Jawa Tengah. Ia melihat lusinan ibu-ibu yang bertahan di tenda di jalan masuk pabrik PT Semen Indonesia di Rembang. Lalu ia singgah di komunitas Sedulur Sikep atau pengikut Samin di Sukolilo.


Melanie tak kenal kami secara pribadi, begitu pula sebaliknya.


Kamera kami merekam dan mengikuti aktivitasnya. Itu terjadi di hari pertama kedatangan saya di pegunungan Kendeng. Suparta ‘Ucok’ Arz terpaksa ke Yogyakarta karena alat pengisi baterai drone (kamera terbang) tiba-tiba ngadat, tak mau mengisi daya.


Semarang, kota besar terdekat, sudah menyerah. Terpaksa saya menghubungi jaringan kawan-kawan komunitas drone yang pernah bergotong-royong memproduksi dokumenter ‘Belakang Hotel’ di Yogyakarta.


Jadilah saya berjalan ke Pati sendiri, dan Ucok ke Yogyakarta. Baru keesokan harinya, Ucok kembali bergabung dengan kabar yang mengembirakan sekaligus mengharukan: urusan drone beres dan kawan-kawan Yogya tak mau diberi imbalan sepeser pun atas jasanya.


***


Gunretno (46) mengarahkan kamera telepon genggamnya ke wajah seorang pria yang menuntun sepeda tua. Pria itu sama sekali tak terganggu. Ia langsung terlibat obralan bersama Gun dan tiga orang lainnya. Lokasinya di tapal batas areal penambangan sebuah pabrik semen, di Desa Koro, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.


“Dilarang Masuk Area Tambang PT Semen Indonesia Tanpa Izin,” tulis sebuah peringatan yang dipahat di tugu bersemen setinggi dua meter.


Siang itu, diakhir Januari 2015, kami diajak Gunretno dan Joko Prianto (32) berkunjung ke Tuban. Gunretno adalah petani asal Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sedangkan Prin adalah petani asal Tegaldowo, Kabupaten Rembang. Keduanya pernah dan dan sedang bersengketa dengan pabrik semen.


Mereka menempuh tiga jam perjalanan untuk sampai di Desa Koro, Tuban. Di sini, 20 tahun lalu, sebuah pabrik semen dari Gresik mulai beroperasi.


Tahun 1984, pria 70-an tahun itu mengaku telah melepas tanahnya seluas 1,5 hektar untuk penambangan semen.


“Waktu itu ya sebenarnya saya terpaksa, karena ditakut-takuti tidak akan dikasih jalan menuju lahan. Lha kalau tidak ada jalan, terus mau lewat mana. Ya, sudah akhirnya semua dijual,” katanya dalam bahasa Jawa,mengenang peristiwa 30 tahun silam.


Saat itu, tanahnya dihargai 600 rupiah per meter persegi.


Pria kedua adalah seorang pemuda lulusan SD yang baru selesai mengumpulkan daun jagung untuk pakan ternak.


“Dulu dijanjikan kerja, tapi nyatanya kami sekarang tidak bisa bekerja karena alasan ijazah. Zaman itu (Orde Baru) siapa yang berani bilang tidak, Mas,” tuturnya.


Gunretno dan Prin tekun menyimak. Kamera video di teleponnya tetap merekam.


Pria ketiga yang baru bergabung, memperkenalkan diri bernama Gunomat. Ia tak lebih muda dari pria pertama. Ia pernah punya tanah tiga hektar dan dijual dengan harga yang sama, 30 tahun lalu ke pabrik semen.


“Tanah saya sudah habis. Pelan-pelan dijual oleh sembilan anak saya. Sekarang sudah tidak punya apa-apa. Uangnya dibelikan sepeda motor. Barang seperti itu, ya cepat rusak. Sekarang tidak jadi apa-apa,” paparnya dalam Jawa.


Ketiga pria itu makin panjang bertutur. Termasuk dampak ledakan dinamit yang merusak genting dan lantai rumah warga. Baru beberapa waktu lalu Gunomat diberi tugas menjaga tanaman dan portal dengan gaji 750 ribu rupiah per bulan.


“Janji mendapat pekerjaan tidak ditepati. Tanah pertanian sudah kadung dijual. Belum lagi polusi dan rumah-rumah yang retak akibat ledakan dan tidak mendapat kompensasi. Kami tidak ingin semua itu terjadi di Pati dan Rembang,” kata Gun menyimpulkan.


GERAKAN SAMIN
Sejak 2006, Gunretno dan komunitas Sedulur Sikep menolak rencana pembangunan pabrik semen di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Areal yang akan ditambang mencapai 2.000 hektar. Padahal, di areal itu terdapat sekitar 1.400 hektar lahan pertanian produktif yang menjadi tulang punggung ekonomi warga.


Sedulur Sikep sendiri adalah penganut ajaran Samin Surosentiko alias Raden Kohar, seorang tokoh asal Blora yang tercatat pernah melakukan pembangkangan terhadap pemerintah kolonial Belanda pada 1890. Samin menolak pajak tanah yang dianggap terlalu membebani petani.


Sejak itu ,istilah ‘Samin’ identik dengan pembangkangan atau karakter keras kepala. Mereka menolak disebut Kejawen, dan bila diizinkan pemerintah, lebih memilih menulis kolom agama di KTP: Adam.


Gunretno dan adik perempuannya, Gunarti (40), adalah keluarga petani yang memelopori penolakan terhadap rencana ekspansi PT Semen Indonesia di Kabupaten Pati antara 2006 sampai 2009, ketika memenangi gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung.


Kemenangan 200-an kepala keluarga Sedulur Sikep di Sukolilo, digenapi dengan ditetapkannya kawasan karst pegunungan Kendeng di Sukolilo sebagai kawasan lindung oleh pemerintah. Namun setelah mundur dari Pati, pada tahun 2012, PT Semen Indonesia justru mendapatkan izin di Tegaldowo, Kabupaten Rembang. Tempat di mana Joko Prianto alias Prin menggantungkan hidupnya dari pertanian.


Sejak itu, Prin kerap mondar-mandir dari Rembang ke Pati untuk mempelajari gerakan sosial dari komunitas Sedulur Sikep. Mereka lalu melakukan studi banding ke Gresik atau Tuban untuk melihat bagaimana kehidupan para petani setalah beberapa dekade penambangan.


“Sedulur Sikep itu tidak boleh berdagang. Jadi kami hanya hidup dari hasil pertanian. Kalau satu-satunya sumber penghidupan kami berubah menjadi pabrik semen, lalu bagaimana kami hidup?” ujar Gunarti dalam Jawa ‘kasar’ (ngoko).


Sejarah Samin adalah sejarah perlawanan. Bahkan hingga ke bahasa. Mereka menolak menggunakan bahasa Jawa halus (krama) yang mencerminkan stratifikasi sosial.


Selain melarang berdagang atau jual beli, ajaran Samin juga menolak sistem pendidikan sekolah formal. Tiga anak Gunarti, tak ada yang bersekolah. Sebagai gantinya, ia mengajarkan baca tulis di rumah.


“Sekolah anak-anak kami itu ya di sawah. Belajar pertanian,” pungkasnya.


Tak hanya membantu warga Rembang, Gunretno dan Gunarti juga membantu warga kecamatan tetangga yang sedang berhadapan dengan pabrik semen yang lain: PT Sahabat Mulia Sakti (SMS). Anak perusahaan PT Indocement Tunggal Prakarsa itu sedang menjajaki penambangan di Kecamatan Tambakromo dan Kayen.


Di perkampungan, warga memasang bambu runcing dan aneka poster yang menolak kehadiran pabrik semen. Tulisan “Tolak Semen” juga ditempel di setiap pintu rumah yang sebagia nbesar terbuat dari kayu dan berwujud Joglo (rumah tradisional Jawa).


Pengaruh gerakan Sedulur Sikep telah merasuk ke warga Tambakromo dan Kayen. Pada suatu siang, di pertengahan Januari 2015, Gunretno hanya membutuhkan setidaknya dua jam untuk mengumpulkan seribuan massa.


Mereka yang sedang bekerja ladang atau memasak di rumah, langsung menghentikan aktivitasnya begitu pengeras suara di masjid, mengimbau warga berkumpul di tengah sawah.


Di sana, Gunretno dan kawan-kawannya telah menyiapkan spanduk hitam sepanjang 20 meter yang ditempeli kertas bekas membentuk sebuah kalimat. Dari ketinggian 30 meter, barulah tulisan itu lebih mudah terbaca: “Tolak Pabrik Semen di Jawa”.


“Silakan membangun pabrik semen di tempat lain yang harga semennya mahal. Agar lebih dekat ke konsumen dan harganya murah. Jawa ini lumbung pangan. Kalau negara krisis semen, bukan masalah. Kalau krisis pangan?” tanya Gunretno diplomatis.


Sementara itu di Rembang, Prin didapuk berbicara di hadapan seratusan warga yang setiap Jumat malam melakukan pertemuan rutin selama proses persidangan di PTUN. Kaum pria dan perempuan membawa anak-anak mereka dalam pertemuan hingga larut malam.


“Kita harus saling menguatkan. Perjuangan ini sudah tinggal sejengkal lagi,” katanya.


Joko Prianto, lelaki 32 tahun itu sendiri mengaku sedang berpisah dengan istrinya karena mertuanya termasuk kelompok warga yang mendukung kehadiran semen, dan telah menjual tanah seluas 1,5 hektar.


Ketika artikel ini ditulis untuk The Geo Times, 5 Februari 2015, Pengadilan Tata Usaha Negara di Semarang sedang bersidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. | acehkita/Ekspedisi Indonesia BiruDandhy Dwi Laksono/


Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.