Header Ads

Gubernur : Ini Yang Harus Dilakukan Untuk Keberhasilan Reformasi Birokrasi

acehbaru.com | Banda Aceh – Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025 menyebutkan ada 8 area yang menjadi fokus program untuk mewujudkan tiga sasaran keberhasilan reformasi birokrasi.


Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah dalam sambutan singkatnya yang dibacakan oleh Kepala Biro Humas Setda Aceh, Drs H M Ali Al Fata MM, saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota se-Aceh, di Ruang Serbaguna, Kamis, 11 Juni 2015.


“Pertemuan ini juga merupakan sebuah forum diskusi guna merancang rencana aksi terhadap program reformasi birokrasi yang akan kita lakukan ke depan,” ujar Kepala Biro Humas Setda Aceh, Drs H M Ali Al Fata MM


Program tersebut meliputi pertama, reformasi di bidang Organisasi untuk membangun organisasi yang efektif dan efisien. kedua, reformasi di bidang Tatalaksana agar terbangun prosedur kerja yang jelas dan terukur.
Selanjutnya, reformasi di bidang Sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera, keempat, reformasi bidang regulasi demi terciptanya regulasi yang tertib dan tidak tumpang tindih, kelima, perlunya peningkatan pengawasan bagi semua penyelenggaraan pemerintahan.


Kemudian yang keenam, adanya peningkatan akuntabilitas, kapasitas dan kinerja birokrasi, ketujuh, hadirnya pelayanan publik yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, dan yang kedelapan adalah terbangunnya budaya kerja aparatur yang berintegritas dan berkinerja tinggi.


Gubernur menjelaskan, agar program Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan acuan arah dan visi yang jelas. Kehadiran para peserta yang merupakan perwakilan dari kabupaten/kota se-Aceh pada pertemuan ini diharapkan dapat membahas dan mendiskusikan acuan yang dimaksud tersebut.


Gubernur melanjutkan, meskipun secara umum Aceh memang telah memiliki grand design Reformasi Birokrasi, namun semua hal tersebut tetap membutuhkan pembahasan dan harus dievaluasi.


“Ada beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian bersama, antara lain, pendidikan, kesehatan, pelayanan kependudukan, penataan proses perizinan dan investasi, manajemen data dan informasi, pemanfaatan teknologi informasi, unit layanan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan pengaduan masyarakat, peningkatan kualitas sistem akuntansi keuangan, dan lain sebagainya,” terang Gubernur.


Gubernur berharap agar beberapa sektor tersebut dapat dikaji dan dievaluasi ditingkatkan agar birokrasi di Aceh dapat tertata dengan rapi, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.


“Semoga semua peserta dapat berperan aktif dalam pertemuan ini, sehingga kita mendapatkan rumusan yang lebih berkualitas. Kita yakin, jika program reformasi birokasi ini berjalan dengan baik, manfaatnya bukan hanya pada peningkatan kinerja tapi juga pasti berimbas kepada kesejahteraan masyarakat,” pungkas Gubernur.


Kegiatan yang mengangkat tema ‘Melalui Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi, Kita Wujudkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh’.


Rakornis ini juga menghadirkan pembicara nasional, yaitu Ronald Andrea Annas, selaku Asisten Departemen Bidang Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN & RB) Republik Indonesia. (ril)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.