Header Ads

97% Masyarakat RI Baru Dapat Listrik di Tahun 2019

Denpasar -Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) menargetkan, 97% masyarakat Indonesia sudah mendapatkan listrik di akhir 2019. Saat ini, baru 84,35% rakyat Indonesia yang sudah mendapatkan listrik.


"Akhir 2019 kami targetkan, 97% masyarakat sudah menikmati listrik. Akhir tahun lalu tercatat 84% wilayah teraliri listrik. Tahun ini kami ingin tingkatkan sampai lebih dari 87%. Sehingga pada 2020 bisa mencapai 99% teraliri listrik. Khususnya di pulau terdepan di perbatasan," jelas Dirjen Kelistrikan, Kementerian ESDM, Jarman, di kantor PLN, Bali, Senin (8/6/2015).


Cara yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengejar target itu adalah lewat pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt atau 35 gigawatt, yang ditargetkan rampung 2019.


Pernyataan ini disampaikan Jarman usai acara Forum Pimpinan Ketenagalistrikan bertema, 'Mencari Solusi Permasalahan Pengadaaan Lahan dan Perizinan untuk Program Pembangunan Kelistrikan 35.000 MW'.


Menteri ESDM Sudirman Said yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan, forum ini menghasilkan keputusan penyederhanaan proses pembebasan lahan, perizinan, negosiasi, dan kepastian hukum dalam pembangunan pembangkit listrik. Sehingga program 35.000 MW bisa dilaksanakan tepat waktu.


"Fokus kami pada dua aspek, yaitu perizinan dan pengadaan lahan. Kita antisipasi kedua kendala tersebut, karena itu kendala utama mewujudkan 35 GW, apabila tidak ditangani sejak awal," jelas Sudirman.


Minat investor membangun pembangkit listrik di dalam negeri cukup besar. Untuk mengakomodasi besarnya minat ini, pemerintah juga membuat perizinan terpadu satu pintu (PTSP) di tingkat pusat, guna menyederhanakan perizinan.


"Tinggal bagaimana PTSP di daerah, kami perlu bantuan para kepala daerah. Tiap ketemu bupati dan gubernur khususnya dari pulau terdepan, saya selalu ditanya bagaimana listrik di daerah mereka," jelas Sudirman.


Nur Pamudji, mantan Direktur Utama PLN yang sekarang menjabat Kepala UP3KN (Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional) mengatakan, pemerintah bersepakat membuat payung hukum untuk penyelesaian dua isu tadi, yaitu perizinan dna pengadaan lahan. Perlu dibentuk payung hukum sekelas Peraturan Presiden (Perpres).


"Kami akan sampaikan dua hal ini (perijinan dan pembebasan lahan) kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui Menko (Perekoniman) terkait pengajuan Perpres," kata Sudirman menimpali Nur.


Sementara, Direktur Niaga, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan PLN, Nicke Widyawati mengatakan, tahun ini PLN menargetkan bisa meneken proyek listrik 10.000 MW. Apalagi sudah ada Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.3 Tahun 2015 soal penunjukan langsung kontraktor proyek ketenagalistrikan.


"Permen ESDM No. 3 Tahun 2015 memungkinkan penunjukan langsung. Regulasi nanti dibuat agar dipegang PLN, jadi bisa lakukan percepatan. PTSP di daerah, ini PR kita. Kami awali dengan bagaimana perizinan daerah jadi isu nasional sehingga bisa dibuat kebijakan tingkat nasional," jelas Nicke. | Sumber detikcom |

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.