Header Ads

BP3A Aceh Gelar Rakorpimda Terkait Perangkat Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak

acehbaru.com | Banda Aceh - Gubernur Aceh, dr H Zaini Abdullah menghimbau seluruh masyarakat agar proaktif dalam mencegah maraknya kegiatan pornografi di Aceh. Semua elemen masyarakat diminta bahu membahu mengatasi masalah tersebut, baik dengan pembinaan atau sosialisasi aturan hukumnya. Senin, 25 Mei 2015


“Sikap aktif itu merupakan langkah antisipasi terbaik guna mencegah terjadinya kejahatan seksual dan dekadensi moral di kalangan masyarakat,” kata Gubernur.


Hal itu disampaikan Gubernur Aceh dalam sambutannya yang dibacakan AsistenAdministrasi Umum Sekda Aceh, Dr Muzakar A Gani, pada Pembukaan Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Rakorpimda) yang membahas tentang Perangkat Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak dari bahaya Pornografi, di Aula Serba Guna Sekretariat Daerah Aceh, Banda Aceh, Senin 25 Mei 2015


Gubernur menyebutkan bahwa pornografi berdampak pada kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak-anak. Kecanduan pornogafi selain merusak moral juga berpotensi menimbulkan kerusakan otak. “ini ancaman dan harus
dibendung,”tukasnya.


Kemajuan teknologi informasi membuat kejahatan ini begitu mudah menyusup ke segala lini, sehingga dampaknya tidak hanya pada kerusakan moral, tapi juga menjadi biang keladi munculnya aksi kejahatan seksual. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan sebagai korban kejahatan ini.


“Alangkah malunya kita jika di negeri syariat islam ini, banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Makanya, perlu koordinasi bersama untuk menuntaskan persoalan tersebut,” kata Gubernur Zaini Abdullah.


Pemerintah, terang Gubernur, telah mengantisipasi dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-Undang ini, tambah Gubernur, juga secara jelas merinci definisi dari pornografi, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, video, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Zaini Abdullah juga menegaskan, bahwa setiap orang yang mengadukan kasus pornografi wajib mendapat perlindungan
hukum.


Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PB3A) Aceh, Hj Dahlia, M.Ag, berharap melalui pertemuan tersebut, melahirkan langkah terbaik guna mengatasi kejahatan pronografi yang sangat meresahkan bumi Serambi Mekkah. “Insya Allah, pertemuan ini memberi sumbangan pemikiran agar kejahatan ponografi ini dapat kita hadang bersama,” kata Dahlia.


Rakor yang berlangsung sehari penuh tersebut dihadiri, perwakilan jajaran Forkopimda Aceh, Asisten Pemerintahan Sekda Aceh Dr Iskandar A Gani, guru besar UIN Ar-Raniry Prof Yusni Sabi, Prof Azman, Hj Elly Risman (narasumber), Kepala Bappeda Aceh Prof Abu Bakar Karim, para kepala SKPA lingkup Pemerintah Aceh, Sekda Kota Banda Aceh, perwakilan dari organisasi perempuan di Aceh Kepala BP3A dari kab/kota se-Aceh, Perwakilan tokok ulama, tokoh adat, pemuda dan sejumlah tamu undangan lainnya. []

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.