Header Ads

Bendera Aceh dan 'Kopprol' Di Senin Siang

Qanun Nomor 3/2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang disahkan DPRA pada 25 Maret 2013 hingga kini belum jelas nasibnya. Walaupun sejumlah pihak di daerah termasuk DPRA mengatakan Qanun itu sudah, tapi nyatanya sebelum pluit pertanda izin dari Jakarta berbunyi, bendera persis Bendera Gerakan Aceh (GAM) itu belum bisa dikibarkan.


Sejak sebulan ketuk palu pengesahan berbunyi di DPR Aceh, Qanun yang mengatur tentang lambang aceh dan Bendera tersebut sudah dibunyikan pluit Frekick oleh Jakarta. Saat itu disorot lantaran bendera Aceh dibuat mirip bendera Gerakan Aceh Merdeka. Padahal, aturan pemerintah jelas melarang simbol daerah memakai lambang gerakan yang pernah ‘ngambek’ terhadap Indonesia untuk memisahkan diri.


Tarik-ulur pengesahan qanun itu terus berkepanjangan. Kedua belah pihak lantas menggelar sejumlah pertemuan untuk mencari titik temu, namun klarifikasi qanun bendera dan lambang Aceh, terutama soal bentuk,dan desain, hingga saat ini Mei 2015 belum juga disepakati.


DPR Aceh yang sudah meyakini Qanun itu sudah sah juga belum berani mengibarkan, baik dikantor DPRA maupun dirumah masing–masing anggota DPRA, sebagai wujud keyakinan bahwa Bendera bintang bulan tersebut telah sah secara hukum. Begitu juga dengan pemerintah Aceh, seharusnya jika sudah meyakini itu sudah sah, kenapa tidak dikibarkan saja!


Dalam kontek ini terlihat masih ada keraguan dari DPRA sendiri maupun Pemerintah terhadap pelaksanaan dari Qanun bendera dan lambang ini, walaupun sejak awal banyak pihak di Aceh meyakini bahwa Qanun tersebut sudah sah.


Seperti pada, Jumat 13/9/2013 Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Edrian SH MH kepada Serambi menyatakan. “Kalau isi kedua qanun itu bertentangan dengan amanah UUPA, kepentingan umum atau UU yang lebih tinggi, kenapa pemerintah pusat tidak membatalkannya, pada waktu masa koreksi yang diberikan selama 60 hari,” pernyataan ini disampaikan terkait Qanun Lembaga Wali Nanggroe (LWN) maupun Qanun Bendera dan Lambang Aceh yang telah disahkan DPRA dalam sidang paripurna pada Maret 2013.


Jikapun demikian, tetap saja bendera tersebut tidak berkibar. Kejadian beberapa daerah dimana rakyat jelata yang coba mengibarkan bendera bintang bulan dipinggir jalan dan dipepohonan bukan berlangsung mulus, aparat TNI dan Polri langsung menurunkan. Karena dua institusi ini menganggap bahwa Bendera tersebut belum sah dikibarkan.


Keyakinan sah yang hampir saban hari disampaikan DPRA inilah yang coba diminta pertanggungjawabannya oleh Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), karena menurut YARA apa yang disampaikan DPRA harus dipertanggungjawabkan ke Publik, dimana DPRA yang telah menyatakan sah, maka sejatinya merekalah yang pertama menaikkan bendera mirip GAM itu. Biar sesuai perkataan dengan perbuatan.


Keberanian Abdullah Saleh Ketua Komisi I DPR Aceh langsung menerima dan membawa bendera tersebut ke halaman DPRA untuk dinaikkan ditiang besar yang telah tersedia, entah karena keyakinannya sudah sah? Atau karena mempertahankan sikap supaya tidak dianggap tidak berani, atau dalam bahasa lain cakap tetap serupa bikin.


Kehadiran Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat (DPRA) Hamid Zein mencegahnya, dan kemudian Abdullah Saleh menampakkan kekesalan hingga dia mengurungkan niatnya menaikkan bendera itu ke tiang bendera, tetapi justru memilih menaikkan bendera itu ke muka Hamid Zein dan mencoba mengikat dilehernya.


Kejadian tidak biasa ini, untuk status Abdullah Saleh dan Hamid Zein itu, disatu sisi menunjukkan heroiknya Abdullah Saleh untuk segera bendera tersebut dikibarkan. Namun disisi yang lain Abdullah Saleh juga akan terpuji dari pandangan audien bendera dan  terbebas dari tuntutan YARA,  ‘Cakap tak Serupa bikin’.


Karena sudah ada alasan, bukanlah Abdullah Saleh yang tidak berani mengibarkan bendera,  Tapi yang mungkin akan berkembang kemudian adalah Hamid Zein-lah yang melarangnya. Kiban hinan ? (*)


*Kopprol disini dimaksudkan adalah suatu tindakan terkesan sedikit main-main dalam konteks kasus yang serius, dan disana menimbulkan suatu keuntungan baik secara pribadi maupun publik.

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.